Sinergi Pertamina, Kementerian ESDM & Pemprov Sulsel Jaga Pasokan BBM
Tim SINDOmakassar
Rabu, 14 Oktober 2026 - 18:24 WIB
Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pertamina Patra Niaga memperkuat koordinasi untuk menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Sulawesi Selatan. Foto/IST
Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pertamina Patra Niaga memperkuat koordinasi untuk menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Sulawesi Selatan. Langkah ini dibahas dalam audiensi jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel bersama Gubernur Andi Sudirman Sulaiman di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (14/10).
Pertemuan tersebut menjadi forum untuk membahas kondisi penyaluran energi, menyerap masukan pemerintah daerah, serta mengidentifikasi langkah yang diperlukan untuk menjaga distribusi BBM sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat.
Audiensi ini dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Yudhiawan Wibisono, Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Rilke Jeffri Huwae, Komite BPH Migas Fathul Nugroho beserta jajaran, Direktur OHD Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar, serta Ketua DPRD Sulsel drg. A. Rachmatika Dewi.
Dalam pertemuan itu, jajaran Kementerian ESDM dan BPH Migas menyimak masukan Pemprov Sulsel terkait pelaksanaan penyaluran energi di daerah. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan koordinasi antarlembaga, dan memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan.
Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Yudhiawan Wibisono menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha untuk merespons dinamika penyaluran energi.
“Masukan dari pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam melihat kondisi penyaluran energi secara menyeluruh. Kami mendorong seluruh pihak untuk terus memperkuat komunikasi dan pengawasan agar distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan. Kami juga mengajak masyarakat menjaga situasi tetap aman dan kondusif serta menyampaikan keluhan melalui saluran resmi sehingga dapat ditindaklanjuti dengan baik,” ujar Yudhiawan.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi audiensi tersebut karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan secara langsung kepada pemerintah pusat dan pihak terkait.
Pertemuan tersebut menjadi forum untuk membahas kondisi penyaluran energi, menyerap masukan pemerintah daerah, serta mengidentifikasi langkah yang diperlukan untuk menjaga distribusi BBM sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat.
Audiensi ini dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Yudhiawan Wibisono, Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Rilke Jeffri Huwae, Komite BPH Migas Fathul Nugroho beserta jajaran, Direktur OHD Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar, serta Ketua DPRD Sulsel drg. A. Rachmatika Dewi.
Dalam pertemuan itu, jajaran Kementerian ESDM dan BPH Migas menyimak masukan Pemprov Sulsel terkait pelaksanaan penyaluran energi di daerah. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan koordinasi antarlembaga, dan memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan.
Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Yudhiawan Wibisono menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha untuk merespons dinamika penyaluran energi.
“Masukan dari pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam melihat kondisi penyaluran energi secara menyeluruh. Kami mendorong seluruh pihak untuk terus memperkuat komunikasi dan pengawasan agar distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan. Kami juga mengajak masyarakat menjaga situasi tetap aman dan kondusif serta menyampaikan keluhan melalui saluran resmi sehingga dapat ditindaklanjuti dengan baik,” ujar Yudhiawan.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi audiensi tersebut karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan secara langsung kepada pemerintah pusat dan pihak terkait.