Maddika Ponrang Tegaskan Kedatuan Luwu Tak Pernah Terbitkan SKTA
Tim SINDOmakassar
Kamis, 15 Oktober 2026 - 18:13 WIB
Di tengah polemik klaim tanah adat di Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kedatuan Luwu menegaskan tidak pernah menerbitkan SKTA sebagai dasar pengakuan hak atas tanah. Foto/IST
Di tengah polemik klaim tanah adat di Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kedatuan Luwu menegaskan tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) sebagai dasar pengakuan hak atas tanah. Penegasan itu disampaikan Maddika Ponrang saat berorasi dalam aksi Aliansi Masyarakat Luwu Menggugat di depan Kantor DPRD Kabupaten Luwu, Kamis (15/10/2026).
Dalam aksi tersebut, Maddika Ponrang menyampaikan kembali isi Maklumat Datu Luwu Nomor 126/KDL-PLP/X/2026 tertanggal 3 Oktober 2026. Maklumat itu menegaskan posisi Kedatuan Luwu terkait penerbitan dokumen tanah adat yang dikaitkan dengan lembaga tersebut.
Ia juga menyoroti penggunaan sebutan Anak Adat Rante Balla. Berdasarkan maklumat tersebut, sebutan Anak Adat bukan merupakan kedudukan resmi dalam struktur adat Kedatuan Luwu.
Dengan demikian, penggunaan identitas adat tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada seseorang atau kelompok untuk mengatasnamakan Kedatuan Luwu, termasuk menjadikannya dasar klaim kepemilikan lahan.
Kedatuan Luwu juga menegaskan bahwa setiap dokumen yang mengatasnamakan lembaga adat harus dapat diverifikasi melalui arsip dan mekanisme pengesahan yang berlaku di lingkungan Kedatuan.
Sementara itu, penetapan hak atas tanah tetap menjadi ranah instansi pemerintah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kedatuan Luwu menegaskan tidak menentukan pihak yang secara hukum berhak atas tanah yang disengketakan.
Penegasan tersebut disampaikan di tengah berlanjutnya polemik lahan Rante Balla, yang juga telah bergulir dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI.
Dalam aksi tersebut, Maddika Ponrang menyampaikan kembali isi Maklumat Datu Luwu Nomor 126/KDL-PLP/X/2026 tertanggal 3 Oktober 2026. Maklumat itu menegaskan posisi Kedatuan Luwu terkait penerbitan dokumen tanah adat yang dikaitkan dengan lembaga tersebut.
Ia juga menyoroti penggunaan sebutan Anak Adat Rante Balla. Berdasarkan maklumat tersebut, sebutan Anak Adat bukan merupakan kedudukan resmi dalam struktur adat Kedatuan Luwu.
Dengan demikian, penggunaan identitas adat tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada seseorang atau kelompok untuk mengatasnamakan Kedatuan Luwu, termasuk menjadikannya dasar klaim kepemilikan lahan.
Kedatuan Luwu juga menegaskan bahwa setiap dokumen yang mengatasnamakan lembaga adat harus dapat diverifikasi melalui arsip dan mekanisme pengesahan yang berlaku di lingkungan Kedatuan.
Sementara itu, penetapan hak atas tanah tetap menjadi ranah instansi pemerintah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kedatuan Luwu menegaskan tidak menentukan pihak yang secara hukum berhak atas tanah yang disengketakan.
Penegasan tersebut disampaikan di tengah berlanjutnya polemik lahan Rante Balla, yang juga telah bergulir dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI.