BKPSDM Maros Dorong Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan
Najmi S Limonu
Jum'at, 16 Oktober 2026 - 14:36 WIB
Suasana bimbingan teknis (bimtek) penguatan pemerintahan digital, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran. Foto: SINDO Makassar/Najmi S Limonu
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan melalui bimbingan teknis (bimtek) penguatan pemerintahan digital, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, dan efisien.
Kegiatan yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Maros itu menghadirkan Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, sebagai narasumber.
Kepala BKPSDM Maros, Andi Sri Wahyuni AB, mengatakan penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi langkah penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.
Menurutnya, digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
"Sekarang tata kelola pemerintahan sudah berbasis digital. Karena itu, kita berharap seluruh aparatur semakin melek teknologi. Ini sudah menjadi tuntutan, terlebih berbagai layanan pemerintahan kini menggunakan aplikasi," ujarnya.
Bimtek tersebut diikuti kepala perangkat daerah serta sejumlah pejabat administrator dari perangkat daerah terkait, termasuk unsur komunikasi dan informatika, keuangan, kepegawaian, serta inspektorat.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menyesuaikan pola pikir dan cara kerja dengan perkembangan teknologi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Kegiatan yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Maros itu menghadirkan Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, sebagai narasumber.
Kepala BKPSDM Maros, Andi Sri Wahyuni AB, mengatakan penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi langkah penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.
Menurutnya, digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
"Sekarang tata kelola pemerintahan sudah berbasis digital. Karena itu, kita berharap seluruh aparatur semakin melek teknologi. Ini sudah menjadi tuntutan, terlebih berbagai layanan pemerintahan kini menggunakan aplikasi," ujarnya.
Bimtek tersebut diikuti kepala perangkat daerah serta sejumlah pejabat administrator dari perangkat daerah terkait, termasuk unsur komunikasi dan informatika, keuangan, kepegawaian, serta inspektorat.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menyesuaikan pola pikir dan cara kerja dengan perkembangan teknologi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.