Penyadapan Presiden Jadi Perhatian, SAPMA PP Sulsel Desak Pengusutan Tanpa Tebang Pilih
Tim SINDOmakassar
Rabu, 04 November 2026 - 21:50 WIB
Ketua Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, Hasrul Kaharuddin. Foto: Istimewa
Ketua Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, Hasrul Kaharuddin, angkat bicara terkait dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap Kepala Negara dan sejumlah pimpinan maupun tokoh lainnya.
Hasrul menilai, persoalan tersebut merupakan perkara serius yang tidak boleh dipandang sebagai masalah biasa.
Sebab, dugaan penyadapan terhadap kepala negara tidak hanya menyangkut keamanan pribadi Presiden, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan informasi strategis dan kedaulatan negara.
Menurutnya, keamanan kepala negara merupakan bagian penting dari sistem keamanan nasional yang harus dijaga oleh seluruh elemen bangsa.
"Kami memandang persoalan ini harus menjadi perhatian serius. Jika benar terjadi penyadapan dan akses ilegal terhadap Kepala Negara, maka hal tersebut merupakan ancaman terhadap keamanan informasi negara yang harus diusut secara menyeluruh," tegas Hasrul.
Ia mendesak aparat penegak hukum agar mengungkap secara terang benderang pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk motif, pola, serta kemungkinan adanya pihak lain di balik peristiwa tersebut.
Hasrul juga meminta agar proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Hasrul menilai, persoalan tersebut merupakan perkara serius yang tidak boleh dipandang sebagai masalah biasa.
Sebab, dugaan penyadapan terhadap kepala negara tidak hanya menyangkut keamanan pribadi Presiden, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan informasi strategis dan kedaulatan negara.
Menurutnya, keamanan kepala negara merupakan bagian penting dari sistem keamanan nasional yang harus dijaga oleh seluruh elemen bangsa.
"Kami memandang persoalan ini harus menjadi perhatian serius. Jika benar terjadi penyadapan dan akses ilegal terhadap Kepala Negara, maka hal tersebut merupakan ancaman terhadap keamanan informasi negara yang harus diusut secara menyeluruh," tegas Hasrul.
Ia mendesak aparat penegak hukum agar mengungkap secara terang benderang pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk motif, pola, serta kemungkinan adanya pihak lain di balik peristiwa tersebut.
Hasrul juga meminta agar proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.