Perkuat Pasokan Listrik, PLN Matangkan Perjanjian Lahan PLTMG Baubau 2
Tim SINDOmakassar
Rabu, 04 November 2026 - 19:23 WIB
Tampak udara lokasi rencana pembangunan PLTMG Baubau 2 di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah Baubau dan sekitarnya. Foto/Istimewa
Kepastian pemanfaatan aset daerah menjadi salah satu tahapan penting dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Untuk mendukung pembangunan PLTMG Baubau 2, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi bersama Pemerintah Kota Baubau dan jajaran Kejaksaan mematangkan draf perjanjian sewa lahan milik pemerintah daerah.
Pembahasan berlangsung selama dua hari, 26-27 Oktober 2026, di Kantor PLN UIP Sulawesi. Pertemuan tersebut difokuskan pada penyelarasan aspek administrasi dan hukum agar pemanfaatan aset daerah untuk pembangunan pembangkit listrik dapat berjalan sesuai ketentuan.
Rapat koordinasi ini melibatkan Pemerintah Kota Baubau, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Negeri Baubau, serta perwakilan DPRD Kota Baubau. Sinergi lintas lembaga tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan proses penyediaan lahan memiliki landasan hukum yang jelas sekaligus mendukung kelancaran pembangunan.
General Manager PLN UIP Sulawesi, I Gusti Made Aditya San Adinatha, mengatakan kesiapan lahan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pendampingan kejaksaan diperlukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan dengan baik.
“Bagi PLN, kesiapan lahan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Baubau serta pendampingan jajaran Kejaksaan agar proses ini dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel,” ujar Aditya.
Ia menambahkan, sinergi antarlembaga juga diperlukan untuk memastikan proses pemanfaatan lahan dapat diselesaikan secara terukur, dengan tetap memperhatikan kepentingan seluruh pihak dan ketentuan yang berlaku.
Dukungan terhadap pembangunan PLTMG Baubau 2 juga disampaikan Sekretaris Daerah Kota Baubau, La Ode Darus Salam, yang hadir mewakili Wali Kota Baubau Yusran Fahim.
Pembahasan berlangsung selama dua hari, 26-27 Oktober 2026, di Kantor PLN UIP Sulawesi. Pertemuan tersebut difokuskan pada penyelarasan aspek administrasi dan hukum agar pemanfaatan aset daerah untuk pembangunan pembangkit listrik dapat berjalan sesuai ketentuan.
Rapat koordinasi ini melibatkan Pemerintah Kota Baubau, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Negeri Baubau, serta perwakilan DPRD Kota Baubau. Sinergi lintas lembaga tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan proses penyediaan lahan memiliki landasan hukum yang jelas sekaligus mendukung kelancaran pembangunan.
General Manager PLN UIP Sulawesi, I Gusti Made Aditya San Adinatha, mengatakan kesiapan lahan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pendampingan kejaksaan diperlukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan dengan baik.
“Bagi PLN, kesiapan lahan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Baubau serta pendampingan jajaran Kejaksaan agar proses ini dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel,” ujar Aditya.
Ia menambahkan, sinergi antarlembaga juga diperlukan untuk memastikan proses pemanfaatan lahan dapat diselesaikan secara terukur, dengan tetap memperhatikan kepentingan seluruh pihak dan ketentuan yang berlaku.
Dukungan terhadap pembangunan PLTMG Baubau 2 juga disampaikan Sekretaris Daerah Kota Baubau, La Ode Darus Salam, yang hadir mewakili Wali Kota Baubau Yusran Fahim.