Komisi III DPR Minta Akses Masmindo Dijamin, Klaim Lahan Rante Balla Diverifikasi
Tim SINDOmakassar
Kamis, 12 November 2026 - 09:13 WIB
Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ketiga terkait sengketa lahan Rante Balla yang digelar Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu kemarin. Foto/IST
Sengketa lahan Rante Balla di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, tak boleh berujung pada terhambatnya aktivitas masyarakat dan operasional pertambangan. Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu menjamin keamanan serta kelancaran akses publik dan kegiatan operasional PT Masmindo Dwi Area (Masmindo). Di sisi lain, seluruh klaim kepemilikan lahan harus diuji melalui verifikasi dokumen yang melibatkan Kantor Pertanahan dan pemangku adat yang sah.
Penegasan tersebut menjadi salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ketiga terkait sengketa lahan Rante Balla yang digelar Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (11/11/2026) kemarin.
Rapat tersebut merupakan kelanjutan dari dua pertemuan sebelumnya pada 29 September dan 7 Oktober 2026. Kedua pertemuan itu membahas pengaduan kelompok yang mengatasnamakan Anak Adat Rante Balla (AARB) terkait klaim kepemilikan lahan di kawasan Awak Mas Project.
Persoalan kemudian meluas setelah kelompok tersebut melakukan pemalangan akses menuju kawasan tambang pada Oktober lalu. Tindakan itu menghambat aktivitas ribuan pekerja, mobilitas masyarakat, hingga kegiatan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar wilayah tambang.
Dampaknya memicu protes dari sejumlah kelompok masyarakat yang merasa dirugikan. Karena itu, dalam RDPU ketiga, Komisi III turut mengakomodasi aspirasi masyarakat penggarap lahan, Aliansi Masyarakat Luwu Menggugat (AMAL), tokoh masyarakat dan pemangku adat, serta pelaku UMKM lingkar tambang.
Rapat tersebut menghadirkan Bupati Luwu H. Patahudding dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Andi Sufiarma. Turut hadir Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali dan Ketua Komisi I DPRD Luwu Basaruddin.
Dalam forum itu, Ismail Wahid dari AMAL menyoroti dampak pemalangan akses menuju Awak Mas Project yang menyebabkan ribuan pekerja tidak dapat menjalankan aktivitasnya. Ia juga mengungkapkan dugaan intimidasi terhadap karyawan menggunakan senjata tajam oleh pihak yang melakukan pemalangan.
Penegasan tersebut menjadi salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ketiga terkait sengketa lahan Rante Balla yang digelar Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (11/11/2026) kemarin.
Rapat tersebut merupakan kelanjutan dari dua pertemuan sebelumnya pada 29 September dan 7 Oktober 2026. Kedua pertemuan itu membahas pengaduan kelompok yang mengatasnamakan Anak Adat Rante Balla (AARB) terkait klaim kepemilikan lahan di kawasan Awak Mas Project.
Persoalan kemudian meluas setelah kelompok tersebut melakukan pemalangan akses menuju kawasan tambang pada Oktober lalu. Tindakan itu menghambat aktivitas ribuan pekerja, mobilitas masyarakat, hingga kegiatan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar wilayah tambang.
Dampaknya memicu protes dari sejumlah kelompok masyarakat yang merasa dirugikan. Karena itu, dalam RDPU ketiga, Komisi III turut mengakomodasi aspirasi masyarakat penggarap lahan, Aliansi Masyarakat Luwu Menggugat (AMAL), tokoh masyarakat dan pemangku adat, serta pelaku UMKM lingkar tambang.
Rapat tersebut menghadirkan Bupati Luwu H. Patahudding dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Andi Sufiarma. Turut hadir Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali dan Ketua Komisi I DPRD Luwu Basaruddin.
Dalam forum itu, Ismail Wahid dari AMAL menyoroti dampak pemalangan akses menuju Awak Mas Project yang menyebabkan ribuan pekerja tidak dapat menjalankan aktivitasnya. Ia juga mengungkapkan dugaan intimidasi terhadap karyawan menggunakan senjata tajam oleh pihak yang melakukan pemalangan.