Komisi III DPR Minta Akses Masmindo Dijamin, Klaim Lahan Rante Balla Diverifikasi

JAKARTA - Sengketa lahan Rante Balla di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, tak boleh berujung pada terhambatnya aktivitas masyarakat dan operasional pertambangan. Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu menjamin keamanan serta kelancaran akses publik dan kegiatan operasional PT Masmindo Dwi Area (Masmindo). Di sisi lain, seluruh klaim kepemilikan lahan harus diuji melalui verifikasi dokumen yang melibatkan Kantor Pertanahan dan pemangku adat yang sah.

Penegasan tersebut menjadi salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ketiga terkait sengketa lahan Rante Balla yang digelar Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (11/11/2026) kemarin.

Rapat tersebut merupakan kelanjutan dari dua pertemuan sebelumnya pada 29 September dan 7 Oktober 2026. Kedua pertemuan itu membahas pengaduan kelompok yang mengatasnamakan Anak Adat Rante Balla (AARB) terkait klaim kepemilikan lahan di kawasan Awak Mas Project.

Persoalan kemudian meluas setelah kelompok tersebut melakukan pemalangan akses menuju kawasan tambang pada Oktober lalu. Tindakan itu menghambat aktivitas ribuan pekerja, mobilitas masyarakat, hingga kegiatan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar wilayah tambang.

Dampaknya memicu protes dari sejumlah kelompok masyarakat yang merasa dirugikan. Karena itu, dalam RDPU ketiga, Komisi III turut mengakomodasi aspirasi masyarakat penggarap lahan, Aliansi Masyarakat Luwu Menggugat (AMAL), tokoh masyarakat dan pemangku adat, serta pelaku UMKM lingkar tambang.

Rapat tersebut menghadirkan Bupati Luwu H. Patahudding dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Andi Sufiarma. Turut hadir Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali dan Ketua Komisi I DPRD Luwu Basaruddin.

Dalam forum itu, Ismail Wahid dari AMAL menyoroti dampak pemalangan akses menuju Awak Mas Project yang menyebabkan ribuan pekerja tidak dapat menjalankan aktivitasnya. Ia juga mengungkapkan dugaan intimidasi terhadap karyawan menggunakan senjata tajam oleh pihak yang melakukan pemalangan.

"Ada keluarga yang melakukan blokade jalan. Bahkan mereka menggunakan senjata tajam, lalu mengintimidasi karyawan sehingga mereka tidak bekerja. Empat ribu lebih karyawan tidak bekerja hanya karena persoalan isi dapur dan isi perut segelintir orang," ujar Ismail.

Dampak ekonomi juga dirasakan pelaku UMKM di Kecamatan Latimojong. Perwakilan Gerakan UMKM Masyarakat Lingkar Tambang menyebut pemblokiran akses menyebabkan aktivitas perdagangan dan mata pencaharian masyarakat terganggu.

"Pasca terjadinya pemblokiran kemarin, semua aktivitas masyarakat, baik aktivitas ekonomi maupun tambang, berhenti total. Kami selaku pelaku usaha kecil di Kecamatan Latimojong pada umumnya mengalami kesulitan," ungkapnya.

Menyikapi kondisi tersebut, Komisi III meminta Polda Sulsel dan Bupati Luwu memastikan keamanan, ketertiban, serta kelancaran akses publik dan operasional Masmindo. Langkah itu dinilai penting untuk melindungi keselamatan pekerja, menjaga mata pencaharian masyarakat, serta memastikan kegiatan ekonomi UMKM lingkar tambang tetap berjalan.

Selain persoalan akses, keabsahan klaim kepemilikan lahan Rante Balla menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut. Lukas, perwakilan masyarakat penggarap, mempertanyakan klaim kepemilikan yang diajukan kelompok tertentu dengan mengatasnamakan rumpun keluarga. Menurutnya, klaim tersebut baru muncul sekitar 2020, sementara masyarakat telah lama tinggal dan menggarap lahan di kawasan itu.

"Masmindo itu tidak akan berani menggarap kalau belum ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan, Pak. Saya yang benar-benar hidup dan tinggal di sini bisa menggaransi itu," tegas Lukas.

Dari unsur adat, Maddika Ponrang menegaskan bahwa kelompok yang mengatasnamakan Anak Adat Rante Balla tidak tercatat dalam struktur Kedatuan Luwu. Ia menyebut pengakuan sebagai pemangku adat harus memiliki dasar pengukuhan resmi dari Kedatuan Luwu.

"Keluarga kami yang mengatasnamakan aliansi, atau wadah, dengan kata Anak Adat Rante Balla, itu tidak ada di dalam struktur Kedatuan Luwu," ujarnya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan Maklumat Datu Luwu Nomor 126/KDL-PLP/X/2026 tertanggal 3 Oktober 2026. Maklumat itu menyatakan Kedatuan Luwu tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan AARB tidak memiliki kedudukan resmi dalam struktur adat Kedatuan Luwu.

Merujuk maklumat tersebut, Komisi III meminta Bupati Luwu, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, dan pemangku adat yang sah melakukan verifikasi dokumen penguasaan lahan secara transparan, objektif, dan berkeadilan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah tumpang tindih klaim serta penyalahgunaan legitimasi adat.

Komisi III juga mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum ditempuh upaya hukum. Masmindo diminta memberikan kompensasi yang wajar dan proporsional kepada pihak yang dapat membuktikan keabsahan kepemilikan lahannya berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan penelaahan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu.

Empat poin kesimpulan RDPU tersebut ditandatangani Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh Rano Alfath, Bupati Luwu Patahudding, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Andi Sufiarma.