Menunggu Pukulan Balik Jokowi-Gibran?
Isgunandar
Jum'at, 13 November 2026 - 15:08 WIB
Isgunandar, Dosen Universitas Negeri Makassar. Foto: Istimewa
Oleh: Isgunandar(Dosen Universitas Negeri Makassar)
Dalam politik, seseorang bisa meninggalkan Istana tanpa benar-benar meninggalkan kekuasaan. Ia mungkin tidak lagi duduk di kursi utama, tidak lagi menandatangani keputusan negara, dan tidak lagi memberikan arahan dari balik meja kepresidenan. Namun, jaringan yang dibangun selama bertahun-tahun tidak serta-merta ikut dibongkar ketika masa jabatan berakhir.
Kekuasaan memang memiliki alamat resmi. Tetapi pengaruh sering kali tidak memiliki alamat yang pasti. Itulah sebabnya, setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026, pertanyaan politik Indonesia tidak berhenti pada siapa yang akan menggantikannya.
Ada pertanyaan lain yang jauh lebih menarik: bagaimana nasib kekuatan politik Jokowi setelah putranya meninggalkan kursi orang nomor dua di republik ini?
Apakah ini akhir dari pengaruh politik keluarga Jokowi? Ataukah justru awal dari babak baru yang selama ini belum terlihat?Judul tulisan ini sengaja menggunakan istilah pukulan balik. Bukan karena kita telah mengetahui adanya rencana pembalasan, melainkan karena politik Indonesia selalu menyisakan kemungkinan bahwa kekalahan di satu arena dapat menjadi awal perlawanan di arena lain. Dalam politik, orang yang mundur belum tentu menyerah. Dan orang yang tersenyum belum tentu sedang baik-baik saja.
Kehilangan Jabatan, Bukan Kehilangan Jaringan
Ada satu hal yang perlu dipahami: kekuasaan tidak selalu identik dengan jabatan.Max Weber, sosiolog Jerman, menjelaskan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk mewujudkan kehendaknya dalam suatu hubungan sosial, bahkan ketika menghadapi perlawanan. Dalam pengertian ini, kekuasaan tidak hanya berada pada mereka yang memegang jabatan formal, tetapi juga pada mereka yang memiliki sumber daya, jaringan, legitimasi, dan kemampuan memengaruhi keputusan.
Dalam politik, seseorang bisa meninggalkan Istana tanpa benar-benar meninggalkan kekuasaan. Ia mungkin tidak lagi duduk di kursi utama, tidak lagi menandatangani keputusan negara, dan tidak lagi memberikan arahan dari balik meja kepresidenan. Namun, jaringan yang dibangun selama bertahun-tahun tidak serta-merta ikut dibongkar ketika masa jabatan berakhir.
Kekuasaan memang memiliki alamat resmi. Tetapi pengaruh sering kali tidak memiliki alamat yang pasti. Itulah sebabnya, setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026, pertanyaan politik Indonesia tidak berhenti pada siapa yang akan menggantikannya.
Ada pertanyaan lain yang jauh lebih menarik: bagaimana nasib kekuatan politik Jokowi setelah putranya meninggalkan kursi orang nomor dua di republik ini?
Apakah ini akhir dari pengaruh politik keluarga Jokowi? Ataukah justru awal dari babak baru yang selama ini belum terlihat?Judul tulisan ini sengaja menggunakan istilah pukulan balik. Bukan karena kita telah mengetahui adanya rencana pembalasan, melainkan karena politik Indonesia selalu menyisakan kemungkinan bahwa kekalahan di satu arena dapat menjadi awal perlawanan di arena lain. Dalam politik, orang yang mundur belum tentu menyerah. Dan orang yang tersenyum belum tentu sedang baik-baik saja.
Kehilangan Jabatan, Bukan Kehilangan Jaringan
Ada satu hal yang perlu dipahami: kekuasaan tidak selalu identik dengan jabatan.Max Weber, sosiolog Jerman, menjelaskan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk mewujudkan kehendaknya dalam suatu hubungan sosial, bahkan ketika menghadapi perlawanan. Dalam pengertian ini, kekuasaan tidak hanya berada pada mereka yang memegang jabatan formal, tetapi juga pada mereka yang memiliki sumber daya, jaringan, legitimasi, dan kemampuan memengaruhi keputusan.