Menunggu Pukulan Balik Jokowi-Gibran?

Oleh: Isgunandar (Dosen Universitas Negeri Makassar)

Dalam politik, seseorang bisa meninggalkan Istana tanpa benar-benar meninggalkan kekuasaan. Ia mungkin tidak lagi duduk di kursi utama, tidak lagi menandatangani keputusan negara, dan tidak lagi memberikan arahan dari balik meja kepresidenan. Namun, jaringan yang dibangun selama bertahun-tahun tidak serta-merta ikut dibongkar ketika masa jabatan berakhir.

Kekuasaan memang memiliki alamat resmi. Tetapi pengaruh sering kali tidak memiliki alamat yang pasti. Itulah sebabnya, setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026, pertanyaan politik Indonesia tidak berhenti pada siapa yang akan menggantikannya.

Ada pertanyaan lain yang jauh lebih menarik: bagaimana nasib kekuatan politik Jokowi setelah putranya meninggalkan kursi orang nomor dua di republik ini?

Apakah ini akhir dari pengaruh politik keluarga Jokowi? Ataukah justru awal dari babak baru yang selama ini belum terlihat?Judul tulisan ini sengaja menggunakan istilah pukulan balik. Bukan karena kita telah mengetahui adanya rencana pembalasan, melainkan karena politik Indonesia selalu menyisakan kemungkinan bahwa kekalahan di satu arena dapat menjadi awal perlawanan di arena lain. Dalam politik, orang yang mundur belum tentu menyerah. Dan orang yang tersenyum belum tentu sedang baik-baik saja.

Kehilangan Jabatan, Bukan Kehilangan Jaringan

Ada satu hal yang perlu dipahami: kekuasaan tidak selalu identik dengan jabatan.Max Weber, sosiolog Jerman, menjelaskan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk mewujudkan kehendaknya dalam suatu hubungan sosial, bahkan ketika menghadapi perlawanan. Dalam pengertian ini, kekuasaan tidak hanya berada pada mereka yang memegang jabatan formal, tetapi juga pada mereka yang memiliki sumber daya, jaringan, legitimasi, dan kemampuan memengaruhi keputusan.

Jokowi memang telah meninggalkan kursi Presiden pada Oktober 2024. Kini, Gibran juga telah menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden. Namun, apakah itu berarti seluruh pengaruh politik yang dibangun selama bertahun-tahun otomatis menghilang?Tentu tidak sesederhana itu.

Selama sepuluh tahun memimpin Indonesia, Jokowi membangun hubungan dengan partai politik, kepala daerah, pengusaha, birokrasi, organisasi masyarakat, hingga jaringan relawan. Sebagian hubungan itu mungkin bersifat personal, sebagian lainnya lahir dari kepentingan politik dan pemerintahan.

Jaringan semacam ini tidak selalu bubar ketika seseorang kehilangan jabatan. Ia dapat bertahan, berubah bentuk, bahkan menemukan pusat gravitasi baru.

Dalam studi politik, fenomena tersebut dapat dibaca melalui konsep informal power: kekuasaan yang bekerja di luar struktur resmi pemerintahan, tetapi tetap memiliki kemampuan memengaruhi proses politik.Di sinilah menariknya posisi Jokowi. Ia tidak lagi menjadi Presiden, tetapi pengalaman dua periode kepemimpinan, jaringan politik, dan pengaruh personalnya masih menjadi variabel yang diperhitungkan dalam percakapan elite.

Pertanyaannya, apakah pengaruh itu akan dipertahankan sebagai kekuatan pendukung pemerintah, atau suatu saat digunakan sebagai instrumen tawar-menawar politik?

Prabowo, Jokowi, dan Retaknya Kemesraan Koalisi

Hubungan Prabowo dan Jokowi sejak awal memang memiliki cerita yang tidak sederhana.Keduanya pernah berada dalam persaingan politik yang keras. Pada Pilpres 2014 dan 2019, mereka berhadapan sebagai rival. Namun, setelah kekalahan pada 2019, Prabowo masuk ke dalam pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Pada Pilpres 2024, keduanya akhirnya berada dalam satu barisan politik melalui pasangan Prabowo-Gibran.Perjalanan itu memperlihatkan bahwa politik Indonesia sering kali lebih lentur daripada ingatan para pendukungnya.

Musuh bisa menjadi kawan. Kawan bisa menjadi pesaing. Bahkan, orang yang pernah berseberangan dapat duduk berdampingan ketika kepentingan politik menemukan titik temu.

Tetapi koalisi bukanlah perkawinan yang dijamin berlangsung selamanya. Ia lebih menyerupai persekutuan kepentingan yang harus terus dirawat.

Dalam teori koalisi pemerintahan, stabilitas tidak hanya ditentukan oleh kesamaan visi, tetapi juga oleh distribusi sumber daya, kepercayaan antarelite, dan kemampuan mengelola perbedaan kepentingan.Ketika salah satu pihak merasa kehilangan ruang atau pengaruh, keseimbangan koalisi dapat berubah.

Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah kontroversi mengenai persyaratan pendidikan dan tekanan politik di DPR. Pada 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan tersebut. Sehari kemudian, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR. Proses pengajuan pendapat itu sendiri tidak boleh disamakan dengan keputusan pemakzulan, tetapi jelas menjadi bagian penting dari konteks politik pengunduran diri tersebut.

Presiden Prabowo menyatakan menerima pengunduran diri Gibran dengan berat hati. Sementara itu, Jokowi menyampaikan bahwa jabatan politik bersifat sementara dan menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo, terutama program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Pernyataan itu diberitakan Reuters dan ANTARA pada 12 November 2026.

Pernyataan Jokowi tentu patut dicatat. Namun, dalam membaca politik, kita tidak cukup hanya mendengar apa yang diucapkan seseorang. Kita juga perlu memperhatikan konteks, kepentingan, dan kemungkinan konsekuensi dari pernyataan tersebut.

Dukungan politik bisa menjadi bentuk loyalitas. Bisa pula menjadi cara menjaga hubungan. Dan dalam situasi tertentu, dukungan bahkan dapat menjadi strategi untuk mempertahankan posisi tawar. Kita tidak tahu mana yang sedang terjadi. Tetapi pertanyaan itu layak diajukan. Pukulan Balik Tidak Selalu Berbentuk Serangan

Jika suatu hari terjadi perubahan sikap politik Jokowi, jangan membayangkan bahwa bentuknya harus berupa deklarasi perlawanan atau serangan terbuka kepada Prabowo.Dalam politik modern, pukulan balik tidak selalu datang dalam bentuk konfrontasi.Ia bisa hadir melalui penguatan jaringan partai, konsolidasi relawan, pembentukan opini publik, dukungan terhadap figur tertentu, atau kemampuan memengaruhi arah koalisi menjelang pemilu berikutnya.

Bahkan, diam pun kadang menjadi bagian dari strategi politik.Namun, semua kemungkinan itu tetap harus dibaca secara hati-hati. Belum ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Jokowi dan Gibran sedang menyusun langkah politik bersama untuk membalas atau menjatuhkan Prabowo.

Yang dapat diamati adalah adanya perubahan situasi: Gibran tidak lagi berada pada posisi Wakil Presiden, Jokowi tidak lagi memiliki jabatan eksekutif, sementara Prabowo tetap memegang kendali formal pemerintahan.Perubahan tersebut membuka ruang bagi penataan ulang hubungan antarelite.Di sinilah konsep political bargaining menjadi relevan. Dalam politik, posisi tawar tidak hanya ditentukan oleh jabatan, tetapi juga oleh kemampuan menyediakan dukungan, menggerakkan jaringan, dan memengaruhi hasil akhir suatu keputusan.

Jokowi mungkin tidak lagi memiliki kewenangan Presiden. Tetapi apakah ia masih memiliki kemampuan memengaruhi sebagian konfigurasi politik nasional? Itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan melihat jabatan formal.

Sebaliknya, Prabowo memiliki legitimasi elektoral dan kewenangan konstitusional sebagai Presiden. Namun, mengelola pemerintahan dengan banyak kepentingan politik di dalamnya bukan pekerjaan yang selesai hanya dengan memenangkan pemilu.Di antara keduanya, ada satu hal yang harus tetap menjadi perhatian: jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton dari persaingan elite yang tidak pernah benar-benar mereka pahami manfaatnya.

Rakyat Jangan Hanya Menjadi PenontonAda ironi yang sering berulang dalam politik kita.

Ketika pemilu berlangsung, rakyat diminta menjadi pemilik kedaulatan. Suara mereka dipuji sebagai penentu masa depan bangsa. Mereka diajak datang ke tempat pemungutan suara, memasang harapan, dan percaya bahwa pergantian pemimpin akan membawa perubahan.

Tetapi setelah kekuasaan terbentuk, perhatian elite sering kali lebih banyak tersedot pada urusan pembagian pengaruh, pengamanan posisi, dan pengaturan hubungan antarkelompok.

Sementara itu, masyarakat masih berhadapan dengan harga kebutuhan pokok, pekerjaan yang sulit diperoleh, layanan publik yang belum memuaskan, dan persoalan ekonomi yang tidak selesai hanya dengan pidato politik.

Rakyat tidak terlalu membutuhkan jawaban tentang siapa yang paling berjasa mengantarkan seseorang ke Istana. Mereka lebih membutuhkan kepastian bahwa kekuasaan digunakan untuk memperbaiki kehidupan.

Sebab, demokrasi bukan pertandingan yang pemenangnya boleh melakukan apa saja setelah garis finis dilewati.Demokrasi adalah sistem yang mengharuskan kekuasaan terus dipertanggungjawabkan, bahkan setelah kemenangan dirayakan.Karena itu, jika benar ada ketegangan di antara para elite, publik berhak mengetahui dampaknya terhadap pemerintahan. Apakah program negara akan terganggu? Apakah keputusan publik akan berubah mengikuti kepentingan kelompok tertentu? Apakah institusi negara akan tetap bekerja secara profesional?

Jangan sampai republik menjadi panggung tempat para elite saling mengukur kekuatan, sementara rakyat hanya diminta bertepuk tangan dari kejauhan.

Siri' Na Pacce dan Etika Kekuasaan

Dalam kearifan Bugis-Makassar, terdapat nilai siri' na pacce yang mengajarkan kehormatan, harga diri, dan solidaritas terhadap sesama.Ada pula nilai lempu', yakni kejujuran, serta getteng, keteguhan memegang prinsip.Nilai-nilai ini seharusnya menjadi pengingat bagi siapa pun yang memperoleh amanah publik. Kekuasaan bukan semata-mata tentang kemampuan mempertahankan posisi, tetapi juga tentang keberanian menjaga kehormatan dan tanggung jawab.

Seseorang boleh memiliki ambisi politik. Partai boleh memperjuangkan kepentingannya. Mantan Presiden pun tetap memiliki hak untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Tetapi semua itu harus berlangsung dalam batas hukum dan kepentingan publik.Sebab, dalam tradisi politik yang sehat, kehormatan tidak diukur dari seberapa banyak orang yang dapat dikendalikan, melainkan dari seberapa besar tanggung jawab yang mampu ditunaikan.

Ada ungkapan yang patut direnungkan: pohon boleh kehilangan daun, tetapi akar yang kuat tidak mudah tercabut.

Namun, politik bukan hanya tentang siapa yang memiliki akar paling kuat. Ia juga tentang apakah akar itu memberi kehidupan bagi banyak orang, atau justru menjerat tanah tempat rakyat berpijak.

Menunggu Babak Berikutnya

Apakah Jokowi akan melakukan pukulan balik? Apakah Gibran akan kembali ke panggung politik melalui jalan yang berbeda? Ataukah keduanya justru memilih tetap berada di belakang pemerintahan Prabowo?Belum ada jawaban pasti.

Tetapi satu hal jelas: pengunduran diri Gibran telah mengubah konfigurasi politik yang sebelumnya terbentuk sejak Pilpres 2024. Perubahan itu membuka ruang bagi pembacaan baru mengenai hubungan antara kekuasaan formal, pengaruh informal, dan ketahanan koalisi pemerintahan.Prabowo kini memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya tidak bergantung pada satu keluarga, satu kelompok, atau satu jaringan politik. Ia dapat membuktikan bahwa kepemimpinan negara berdiri di atas institusi, bukan semata-mata di atas hubungan personal.

Sementara Jokowi dan Gibran memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa pengaruh politik tidak harus dipertahankan melalui perebutan jabatan atau konfrontasi dengan penguasa.

Pada akhirnya, sejarah tidak akan terlalu sibuk mencatat siapa yang berhasil memukul siapa. Sejarah akan mencatat apakah para pemimpin mampu menggunakan kekuasaan untuk memperbaiki kehidupan rakyat.

Sebab, dalam sebuah republik, yang paling penting bukan siapa yang menang dalam pertarungan elite, melainkan siapa yang sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan publik.

Istana mungkin menjadi tempat lahirnya banyak keputusan. Tetapi republik bukan milik Istana.

Dan rakyat tidak seharusnya terus-menerus menunggu pukulan balik para elite. Mereka sudah terlalu lama menunggu sesuatu yang jauh lebih penting: pukulan balik terhadap kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, dan buruknya pelayanan negara.