Hari Pahlawan dan Bawaslu: Mengawal Demokrasi, Melanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Oleh Samsir SalamKetua Bawaslu Kabupaten Pangkep

Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia kembali mengenang keberanian dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertaruhkan jiwa dan raganya demi kemerdekaan. Pertempuran Surabaya menjadi salah satu penanda sejarah bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang yang dibangun di atas keberanian, pengorbanan, dan kesadaran kolektif tentang arti sebuah bangsa.

Namun, ada satu pertanyaan penting yang patut kita renungkan: setelah kemerdekaan berhasil direbut, perjuangan seperti apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankannya?

Sebab, kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Ia justru menjadi awal dari tanggung jawab sejarah untuk memastikan bahwa negara benar-benar hadir bagi seluruh rakyatnya. Jika dahulu para pahlawan berjuang melawan kolonialisme dan penindasan, hari ini perjuangan bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang tidak kalah kompleks, yakni bagaimana menjaga demokrasi agar tidak kehilangan ruh kedaulatan rakyat.

Dalam konteks inilah, Hari Pahlawan memiliki relevansi dengan keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Bawaslu memang tidak berada di medan pertempuran sebagaimana para pejuang kemerdekaan. Tidak pula mengangkat senjata untuk mempertahankan wilayah negara. Akan tetapi, Bawaslu memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengawal salah satu instrumen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan.

Pemilu bukan sekadar peristiwa lima tahunan untuk memilih pemimpin. Pemilu merupakan mekanisme konstitusional yang memberikan ruang kepada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Karena itu, ketika proses pemilu dicederai oleh politik uang, manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan, intimidasi, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya, yang sesungguhnya terancam bukan hanya kualitas pemilu, melainkan juga martabat kedaulatan rakyat itu sendiri.

Di sinilah pengawasan pemilu menemukan makna filosofisnya. Bawaslu tidak sekadar bertugas memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, Bawaslu memikul tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk menjaga agar kekuasaan tetap diperoleh melalui proses yang sah, jujur, adil, dan menghormati kehendak rakyat.

Namun, menjaga demokrasi tidak mungkin hanya dibebankan kepada Bawaslu. Demokrasi bukan semata-mata urusan penyelenggara pemilu, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.

Kita perlu menyadari bahwa ancaman terhadap demokrasi tidak selalu datang dalam bentuk kekerasan atau kudeta kekuasaan. Ia juga dapat tumbuh secara perlahan melalui praktik politik transaksional, normalisasi politik uang, pembiaran terhadap ketidakadilan, serta sikap permisif masyarakat terhadap pelanggaran demokrasi.

Ketika suara rakyat dapat dibeli dengan sejumlah uang, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya pilihan politik seseorang, tetapi juga harga diri dan masa depan demokrasi. Politik uang mengubah hubungan antara rakyat dan pemimpin dari relasi kedaulatan menjadi relasi transaksional. Rakyat tidak lagi diposisikan sebagai pemegang kedaulatan, tetapi berisiko direduksi menjadi objek kepentingan politik.

Karena itu, salah satu bentuk perjuangan kebangsaan hari ini adalah membangun kesadaran bahwa suara rakyat tidak memiliki harga jual. Suara rakyat memiliki nilai konstitusional, moral, dan historis yang tidak dapat ditukar dengan materi sesaat.

Dalam perspektif Pancasila, perjuangan menjaga demokrasi juga merupakan bagian dari ikhtiar mewujudkan keadilan sosial. Sila keempat menegaskan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Prinsip ini mengandung pesan bahwa kekuasaan harus bertumpu pada kehendak rakyat dan dijalankan dengan kebijaksanaan, bukan dimanipulasi oleh kepentingan segelintir orang.

Dengan demikian, demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilu. Demokrasi juga harus dinilai dari sejauh mana nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan penghormatan terhadap martabat manusia benar-benar hidup dalam praktik politik.

Bagi Bawaslu, semangat Hari Pahlawan seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat integritas, keberanian moral, dan independensi kelembagaan. Sebab, pengawasan pemilu terkadang menuntut keberanian untuk berdiri di tengah tekanan, menjaga jarak dari kepentingan politik, dan menempatkan hukum di atas kepentingan siapa pun.

Keberanian semacam ini merupakan bagian dari pengabdian kepada bangsa. Integritas tidak selalu diuji ketika seseorang berada dalam situasi yang nyaman, tetapi justru ketika ia berhadapan dengan kepentingan, tekanan, dan godaan untuk menyimpang dari prinsip yang seharusnya dijaga.

Di sisi lain, Bawaslu juga perlu terus memperluas orientasi pengawasannya. Pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi harus bergerak menuju pembangunan kesadaran kolektif masyarakat. Pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan penguatan literasi demokrasi merupakan bagian penting dari upaya tersebut.

Sebab, demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang hanya bergantung pada ketegasan lembaga pengawas, melainkan demokrasi yang tumbuh dari kesadaran warga negaranya.

Dalam perspektif moral dan keagamaan, Al-Qur’an memberikan pengingat yang sangat relevan tentang pentingnya keadilan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mā’idah [5]: 8:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٰٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini mengandung pesan fundamental bahwa keadilan tidak boleh tunduk kepada kebencian, keberpihakan, ataupun kepentingan tertentu. Dalam konteks pengawasan pemilu, keadilan harus menjadi prinsip yang berlaku kepada semua peserta, semua kekuatan politik, dan semua pihak tanpa pengecualian.

Berbeda pilihan politik tidak boleh melahirkan perbedaan perlakuan hukum. Keadilan harus menjadi keberanian moral, bukan sekadar norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Akhirnya, memperingati Hari Pahlawan tidak cukup hanya dengan mengenang nama-nama besar yang telah gugur di medan perjuangan. Kita harus menerjemahkan semangat kepahlawanan ke dalam tindakan nyata sesuai dengan tanggung jawab zaman masing-masing.

Jika dahulu para pahlawan mempertaruhkan nyawa untuk merebut kemerdekaan, maka hari ini kita dituntut mempertahankan makna kemerdekaan melalui penegakan hukum, keadilan, dan demokrasi yang bermartabat.

Bagi Bawaslu, perjuangan itu diwujudkan dengan menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa suara rakyat tidak dikhianati oleh kepentingan kekuasaan.

Sebab, kepahlawanan tidak selalu harus hadir dalam dentuman senjata dan pekik perjuangan. Terkadang, kepahlawanan hadir dalam keberanian berkata benar, keteguhan menjaga integritas, dan kesediaan berdiri tegak ketika keadilan sedang dipertaruhkan.

Mengawal demokrasi adalah bagian dari merawat kemerdekaan. Sebab, kemerdekaan yang tidak diikuti dengan keadilan hanya akan menjadi kenangan sejarah, bukan kenyataan yang dirasakan rakyat.

Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2026.