Pelindo Regional 4 Gandeng Tiga Kejati, Perkuat Perlindungan Aset Negara
Tim SINDOmakassar
Sabtu, 14 November 2026 - 14:46 WIB
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 menjalin kerja sama dengan tiga Kejaksaan Tinggi (Kejati), yakni Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara. Foto/Istimewa
Pengelolaan pelabuhan yang profesional tidak hanya membutuhkan infrastruktur dan layanan logistik yang andal, tetapi juga tata kelola yang kuat serta kepastian hukum. Untuk memperkuat hal tersebut, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 menjalin kerja sama dengan tiga Kejaksaan Tinggi (Kejati), yakni Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Penandatanganan berlangsung di Bali, Jumat (13/11/2026).
PKS ditandatangani Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Akhirman bersama Kepala Kejati Papua Jefferdian, Kepala Kejati Papua Barat I Putu Gede Astawa, dan Kepala Kejati Kalimantan Utara Yudi Indra Gunawan.
Kegiatan tersebut turut disaksikan Kepala Kejati Bali Setiawan Budi Cahyono yang mewakili Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Department Head Litigasi Group Hukum Pelindo Agung Farhan, serta jajaran manajemen Pelindo Regional 4, Pelindo Terminal Petikemas, dan Pelindo Jasa Maritim.
Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Akhirman mengatakan, kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat mitigasi risiko hukum sekaligus memastikan pengelolaan dan pengembangan pelabuhan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, pelabuhan di Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara memiliki peran penting dalam menopang distribusi logistik, khususnya bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia dan wilayah perbatasan.
"Pelabuhan di Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara merupakan urat nadi logistik bagi masyarakat di kawasan timur dan perbatasan. Pendampingan Kejaksaan membantu kami mengambil keputusan bisnis secara tepat dan sesuai aturan, sehingga operasional pelabuhan tetap berjalan optimal dan memberikan kontribusi bagi negara," ujar Akhirman.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Penandatanganan berlangsung di Bali, Jumat (13/11/2026).
PKS ditandatangani Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Akhirman bersama Kepala Kejati Papua Jefferdian, Kepala Kejati Papua Barat I Putu Gede Astawa, dan Kepala Kejati Kalimantan Utara Yudi Indra Gunawan.
Kegiatan tersebut turut disaksikan Kepala Kejati Bali Setiawan Budi Cahyono yang mewakili Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Department Head Litigasi Group Hukum Pelindo Agung Farhan, serta jajaran manajemen Pelindo Regional 4, Pelindo Terminal Petikemas, dan Pelindo Jasa Maritim.
Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Akhirman mengatakan, kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat mitigasi risiko hukum sekaligus memastikan pengelolaan dan pengembangan pelabuhan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, pelabuhan di Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara memiliki peran penting dalam menopang distribusi logistik, khususnya bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia dan wilayah perbatasan.
"Pelabuhan di Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara merupakan urat nadi logistik bagi masyarakat di kawasan timur dan perbatasan. Pendampingan Kejaksaan membantu kami mengambil keputusan bisnis secara tepat dan sesuai aturan, sehingga operasional pelabuhan tetap berjalan optimal dan memberikan kontribusi bagi negara," ujar Akhirman.