Kemenkum Sulsel Harmonisasi 10 Rancangan Produk Hukum Kabupaten Bantaeng
Tim SINDOmakassar
Sabtu, 14 November 2026 - 14:43 WIB
Kanwil Kemenkum Sulsel melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 10 rancangan produk hukum Kabupaten Bantaeng. Foto: Istimewa
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 10 rancangan produk hukum Kabupaten Bantaeng.
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid di Ruang Rapat Harmonisasi Kanwil Kemenkum Sulsel dan melalui Zoom Meeting, pada Rabu (11/11/2026) tersebut menghasilkan tujuh rancangan yang dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, sementara tiga rancangan lainnya dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilakukan penyesuaian.
Sepuluh rancangan produk hukum yang dibahas mencakup berbagai sektor strategis pemerintahan daerah, mulai dari pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bantaeng Sinergi Cemerlang, pengelolaan desa dan alokasi dana desa, hingga pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit. Selain itu, turut dibahas rancangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta penyelenggaraan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, dalam arahannya menegaskan bahwa setiap rancangan produk hukum daerah perlu melalui proses penelaahan secara cermat, baik dari aspek urgensi pembentukan, kesesuaian bentuk produk hukum, keselarasan substansi antarsektor, maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
“Pengharmonisasian bukan sekadar memeriksa kesesuaian redaksional, tetapi juga memastikan bahwa setiap norma yang dirumuskan memiliki dasar hukum yang tepat, tidak tumpang tindih, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan benar-benar dapat diimplementasikan dan menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.
Dalam pembahasan, tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulsel memberikan sejumlah masukan terhadap substansi dan teknik penyusunan masing-masing rancangan. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi penyempurnaan judul, konsiderans, dasar hukum, perumusan norma, pembagian ruang lingkup pengaturan, hingga penyesuaian materi muatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masukan tersebut juga mempertimbangkan urgensi pengaturan agar tidak terjadi duplikasi norma maupun pengaturan materi yang seharusnya cukup dituangkan dalam bentuk keputusan kepala daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid di Ruang Rapat Harmonisasi Kanwil Kemenkum Sulsel dan melalui Zoom Meeting, pada Rabu (11/11/2026) tersebut menghasilkan tujuh rancangan yang dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, sementara tiga rancangan lainnya dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilakukan penyesuaian.
Sepuluh rancangan produk hukum yang dibahas mencakup berbagai sektor strategis pemerintahan daerah, mulai dari pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bantaeng Sinergi Cemerlang, pengelolaan desa dan alokasi dana desa, hingga pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit. Selain itu, turut dibahas rancangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta penyelenggaraan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, dalam arahannya menegaskan bahwa setiap rancangan produk hukum daerah perlu melalui proses penelaahan secara cermat, baik dari aspek urgensi pembentukan, kesesuaian bentuk produk hukum, keselarasan substansi antarsektor, maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
“Pengharmonisasian bukan sekadar memeriksa kesesuaian redaksional, tetapi juga memastikan bahwa setiap norma yang dirumuskan memiliki dasar hukum yang tepat, tidak tumpang tindih, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan benar-benar dapat diimplementasikan dan menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.
Dalam pembahasan, tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulsel memberikan sejumlah masukan terhadap substansi dan teknik penyusunan masing-masing rancangan. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi penyempurnaan judul, konsiderans, dasar hukum, perumusan norma, pembagian ruang lingkup pengaturan, hingga penyesuaian materi muatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masukan tersebut juga mempertimbangkan urgensi pengaturan agar tidak terjadi duplikasi norma maupun pengaturan materi yang seharusnya cukup dituangkan dalam bentuk keputusan kepala daerah.