home news

Buka Hutan Lindung untuk Kebun Merica, SW Terancam 10 Tahun Penjara

Selasa, 17 November 2026 - 11:42 WIB
Seorang pria berinisial SW ditetapkan sebagai tersangka oleh Balai Gakkumhut Sulawesi. Ia terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar. Foto/IST
Pembukaan kawasan hutan lindung untuk perkebunan merica di Blok Tanamalia, Kabupaten Luwu Timur, kembali berujung penindakan hukum. Seorang pria berinisial SW ditetapkan sebagai tersangka oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Sulawesi. Ia terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar.

SW diduga membuka kawasan hutan lindung di Desa Loeha untuk dijadikan kebun merica tanpa izin. Dari hasil pemeriksaan lapangan, petugas menemukan area hutan yang telah dibuka seluas sekitar 0,68 hektare. Di lokasi tersebut terdapat sekitar 300 tiang tanaman merica dan sebuah pondok kerja.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Balai Gakkumhut Sulawesi melakukan operasi pengamanan pada Senin, 9 November 2026. SW kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan.

"SW diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Setelah penyidikan dan gelar perkara, penyidik menetapkannya sebagai tersangka," kata Kepala Balai Gakkum Kehutanan Sulawesi, Ali Bahri, Selasa (17/11/2026).

Selain menemukan tanaman merica dan pondok kerja, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu sekop, satu bilah parang, dan satu ikat tali rafia.

Penyidik kini tidak hanya mendalami keterlibatan SW dalam pembukaan kawasan hutan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang memberikan modal untuk pengembangan kebun merica tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pemodal di balik aktivitas perambahan hutan.

Atas perbuatannya, SW disangkakan melanggar Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.
Baca Selanjutnya
Bagikan artikel ini:
Berita Lainnya
berita lainnya