Buka Hutan Lindung untuk Kebun Merica, SW Terancam 10 Tahun Penjara

Selasa, 17 Nov 2026 11:42
Buka Hutan Lindung untuk Kebun Merica, SW Terancam 10 Tahun Penjara
Seorang pria berinisial SW ditetapkan sebagai tersangka oleh Balai Gakkumhut Sulawesi. Ia terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar. Foto/IST
Comment
Share
LUWU TIMUR - Pembukaan kawasan hutan lindung untuk perkebunan merica di Blok Tanamalia, Kabupaten Luwu Timur, kembali berujung penindakan hukum. Seorang pria berinisial SW ditetapkan sebagai tersangka oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Sulawesi. Ia terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar.

SW diduga membuka kawasan hutan lindung di Desa Loeha untuk dijadikan kebun merica tanpa izin. Dari hasil pemeriksaan lapangan, petugas menemukan area hutan yang telah dibuka seluas sekitar 0,68 hektare. Di lokasi tersebut terdapat sekitar 300 tiang tanaman merica dan sebuah pondok kerja.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Balai Gakkumhut Sulawesi melakukan operasi pengamanan pada Senin, 9 November 2026. SW kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan.

"SW diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Setelah penyidikan dan gelar perkara, penyidik menetapkannya sebagai tersangka," kata Kepala Balai Gakkum Kehutanan Sulawesi, Ali Bahri, Selasa (17/11/2026).

Selain menemukan tanaman merica dan pondok kerja, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu sekop, satu bilah parang, dan satu ikat tali rafia.

Penyidik kini tidak hanya mendalami keterlibatan SW dalam pembukaan kawasan hutan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang memberikan modal untuk pengembangan kebun merica tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pemodal di balik aktivitas perambahan hutan.

Atas perbuatannya, SW disangkakan melanggar Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.

Penindakan ini menjadi peringatan bahwa kawasan hutan lindung tidak dapat dibuka atau dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan tanpa izin. Terlebih, pembukaan lahan dengan cara membakar berpotensi merusak ekosistem, menghilangkan tutupan hutan, dan mengancam kelestarian lingkungan.

Ali Bahri sebelumnya juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kawasan hutan. Warga di sekitar kawasan hutan diharapkan aktif melaporkan aktivitas pembalakan, perambahan, maupun pembakaran lahan yang mencurigakan.

Tiga Orang Lebih Dahulu Diproses
Penindakan terhadap SW menambah daftar perkara perambahan hutan di Blok Tanamalia. Sebelumnya, tiga pria berinisial AI (32), AW (38), dan AR (51) juga ditangkap dalam kasus serupa. Ketiganya diduga merambah kawasan hutan secara ilegal untuk dijadikan perkebunan merica.

Pada 26 Oktober 2026, ketiganya telah diserahkan bersama barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Penyerahan dilakukan setelah Pengadilan Negeri Makassar menolak permohonan praperadilan yang mereka ajukan.

Dalam perkara tersebut, petugas menemukan sekitar 1,5 hektare kawasan hutan yang telah dibuka menjadi perkebunan dengan sekitar 1.500 tanaman merica.

Berulangnya kasus perambahan di Blok Tanamalia menjadi tantangan bagi penegakan hukum kehutanan. Penindakan diharapkan tidak berhenti pada para penggarap di lapangan, tetapi juga mampu mengungkap pemodal, pemberi lahan, maupun pihak lain yang diduga berada di balik aktivitas pembukaan kawasan hutan secara ilegal.
(TRI)
Berita Terkait
Berita Terbaru