Pemkot Makassar Jajaki Sistem Kendali Armada Sampah

Senin, 16 Nov 2026 18:59
Pemkot Makassar Jajaki Sistem Kendali Armada Sampah
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Owner PT Yutaka Trans Fabio, Novi Candra, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (16/11/2026). Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menjajaki kerja sama dengan pihak swasta untuk menerapkan sistem pemantauan armada pengangkut sampah berbasis digital. Sistem ini ditawarkan untuk mengawasi pergerakan kendaraan, rute pengangkutan, penggunaan bahan bakar minyak (BBM), hingga biaya operasional secara real time.

Penjajakan tersebut dibahas Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Owner PT Yutaka Trans Fabio, Novi Candra, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (16/11/2026).

Dalam pertemuan itu, perusahaan memaparkan sistem pengelolaan armada berbasis Internet of Things (IoT), Fleet Management System, dan Transportation Management System. Teknologi tersebut memungkinkan pemerintah memantau aktivitas kendaraan kebersihan melalui aplikasi maupun pusat kendali operasional.

Novi Candra menjelaskan, sistem yang ditawarkan dapat merekam pergerakan armada, rute pengangkutan, volume pekerjaan, konsumsi BBM, hingga biaya operasional setiap kendaraan.

"Sistem ini, memungkinkan pemerintah Kota (pak Wali Kota) memantau aktivitas kendaraan kebersihan secara langsung, mulai dari pergerakan armada, rute pengangkutan, volume pekerjaan, penggunaan bahan bakar minyak (BBM), hingga biaya operasional yang dikeluarkan," jelas Novi.

Menurutnya, penjajakan tersebut masih menjadi tahap awal untuk melihat peluang penerapan sistem serupa di Makassar. Perusahaan mengaku memiliki pengalaman mendukung operasional pengangkutan sampah di Kota Jambi.

Skema layanan yang ditawarkan menggunakan pola Business to Service (BTS). Melalui skema tersebut, pemerintah daerah tidak perlu melakukan pengadaan perangkat dan sistem secara mandiri karena layanan disediakan oleh perusahaan.

"Pola yang biasa kami jalankan adalah BTS atau by the service. Jadi, pemerintah tidak perlu melakukan pengadaan, kami yang menghadirkan layanan," tambahnya.

Salah satu fitur yang ditawarkan adalah geofencing untuk membatasi wilayah operasional kendaraan. Melalui teknologi ini, pergerakan armada yang keluar dari rute atau area penugasan dapat terdeteksi secara otomatis.

Perusahaan juga menawarkan sensor untuk memantau penggunaan BBM dan mendeteksi anomali konsumsi bahan bakar. Selain itu, sistem dilengkapi fitur pemeliharaan kendaraan yang memberikan notifikasi ketika armada mendekati jadwal servis.

Novi menyebut sistem tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengawasi operasional armada secara lebih transparan. Meski demikian, penjajakan kerja sama ini belum berarti sistem tersebut telah diterapkan di Makassar.

Di lokasi yang sama, Munafri Arifuddin mengatakan pembenahan pengangkutan sampah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik pelayanan di setiap wilayah.

Dengan 15 kecamatan, termasuk satu kecamatan kepulauan, serta jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, kebutuhan pengangkutan sampah di Makassar tidak bisa diseragamkan.

Sebagian kawasan permukiman memiliki lorong sempit yang tidak dapat dijangkau kendaraan pengangkut berukuran besar. Karena itu, Pemkot Makassar selama ini mengoperasikan kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah dari lorong sebelum dipindahkan ke armada yang lebih besar menuju TPA Tamangapa.

"Di Makassar ini banyak sekali gang dan lorong. Sehingga ada motor-motor roda tiga yang kita operasikan untuk mengangkut sampah dari dalam lorong. Nanti yang sampai ke TPA adalah mobil-mobil besar," jelas Munafri.

Selain kondisi wilayah, Munafri menyoroti perbedaan pola pengangkutan di setiap kecamatan. Ada wilayah yang menjalankan pengangkutan pada malam hari, sementara wilayah lainnya beroperasi pada pagi hari.

Perbedaan pola tersebut membuat pemerintah membutuhkan sistem kendali yang dapat mengintegrasikan seluruh aktivitas pengangkutan, termasuk kebutuhan armada dan pembiayaan operasional.

"Saya mau kondisi ini kita satukan menjadi satu kontrol. Saya tidak mau lagi terlalu ribet dengan urusan operasionalnya. Kita ingin menghitung berapa yang harus dibayarkan setiap bulan untuk memastikan seluruh sampah bisa terangkut," katanya.

Munafri juga menegaskan, modernisasi pengelolaan sampah tidak boleh menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang selama ini bekerja di sektor persampahan, termasuk pemulung.

"Ini bukan berarti kita menghilangkan pekerjaan pemulung atau orang-orang yang selama ini bekerja di sektor persampahan. Mereka tetap harus dilibatkan. Kita hanya ingin mengubah manajemen dari sistem konvensional menjadi sistem yang lebih layak dan tertata," tukasnya.

Menurutnya, pembenahan manajemen juga perlu memperjelas pembagian peran pekerja melalui pengelompokan atau klaster agar aktivitas mereka dapat terintegrasi dalam sistem operasional yang baru.

Selain pengangkutan, Pemkot Makassar ingin membenahi penghitungan biaya operasional dan penerimaan retribusi persampahan. Munafri berharap sistem yang terintegrasi dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai biaya layanan, penerimaan daerah, serta kebutuhan subsidi bagi masyarakat yang berhak mendapatkan pembebasan retribusi.

"Yang kita inginkan, ada perhitungan yang jelas. Berapa biaya operasional yang dikeluarkan, berapa retribusi yang masuk, dan bagaimana masyarakat yang memang perlu dibantu tetap mendapatkan pembebasan," tutup Appi.

Melalui pembenahan tersebut, Pemkot Makassar berharap tata kelola persampahan menjadi lebih terukur dan transparan, sekaligus memastikan pelayanan pengangkutan sampah berjalan sesuai kebutuhan setiap wilayah.
(MAN)
Berita Terkait
Berita Terbaru