Edi Permadi Ungkap Besarnya Kontribusi Tambang Legal bagi Negara
Senin, 16 Nov 2026 17:32
Edi Permadi, Tenaga Ahli Profesional Lemhanas. Foto/Istimewa
MOROWALI - Kontribusi perusahaan tambang legal kepada negara bisa jauh melampaui laba bersih yang diperoleh perusahaan. PT Vale Indonesia Tbk, misalnya, mencatat pembayaran kepada negara sekitar US$204 juta pada 2024, ketika laba bersih perusahaan hanya sekitar US$57 juta. Nilai kontribusi tersebut mencapai sekitar 3,6 kali lipat dari laba perusahaan.
Data tersebut disampaikan Tenaga Ahli Profesional Lemhannas, Edi Permadi, di sela penyelenggaraan Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (16/11/2026). Menurutnya, manfaat pertambangan bagi negara tidak tepat jika hanya diukur dari keuntungan bersih perusahaan.
Dia menjelaskan, kontribusi sektor pertambangan mencakup berbagai komponen, mulai dari pajak, royalti, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dividen, hingga kewajiban pengembangan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Nilai tambah dari hilirisasi serta peningkatan kepemilikan nasional juga menjadi bagian dari manfaat tersebut.
“Manfaat yang diterima negara tidak dapat diukur hanya dari laba bersih yang dibukukan perusahaan pada akhir tahun,” kata Edi.
Menurut dia, negara sudah memperoleh manfaat sejak mineral diproduksi melalui pembayaran royalti dan PNBP. Kontribusi berlanjut selama kegiatan operasional melalui pajak penghasilan badan, pajak pusat dan daerah, bea masuk, dividen dari kepemilikan saham nasional, serta berbagai kewajiban lainnya.
Perusahaan juga harus menjalankan hilirisasi, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, reklamasi, serta kegiatan pascatambang. Seluruh kewajiban tersebut merupakan instrumen untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Kontribusi Tambang Legal Lebih Luas
Edi menilai kontribusi Vale Indonesia menjadi gambaran bagaimana perusahaan pertambangan legal dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara dibandingkan laba yang dibukukan. Selain memenuhi kewajiban fiskal, perusahaan tersebut juga menjalankan operasional dengan memanfaatkan energi dari pembangkit listrik tenaga air.
Vale Indonesia turut melaksanakan perlindungan keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat sekitar tambang, penguatan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), serta berbagai inisiatif dekarbonisasi.
Menurut Edi, praktik tersebut menunjukkan perbedaan mendasar antara perusahaan tambang legal yang memenuhi kewajibannya dan aktivitas pertambangan ilegal yang tidak memberikan penerimaan memadai kepada negara. Kegiatan ilegal juga berpotensi meninggalkan kerusakan lingkungan yang akhirnya menjadi beban masyarakat.
Dari sisi penerimaan negara, posisi Indonesia juga dinilai cukup kuat dalam menetapkan tarif royalti mineral. Sebelum penyesuaian pada 2025, royalti bijih nikel Indonesia telah mencapai 10 persen. Setelah penerapan skema progresif, tarifnya meningkat menjadi sekitar 14–19 persen, bergantung pada harga komoditas.
Edi membandingkan tarif tersebut dengan sejumlah negara penghasil mineral lainnya. Filipina, misalnya, menerapkan royalti nikel sekitar 5–9 persen, Vietnam 10 persen, Rusia 8 persen, Republik Demokratik Kongo 3,5 persen, Zambia 5 persen, dan Afrika Selatan sekitar 0,5–7 persen.
Meski demikian, dia mengingatkan bahwa besarnya manfaat pertambangan tidak cukup diukur dari tarif royalti. Penghitungan harus mencakup seluruh penerimaan fiskal, dividen, kewajiban lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta nilai tambah yang dihasilkan melalui hilirisasi.
Kepentingan nasional juga diperkuat melalui kebijakan divestasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
Dalam konteks Vale Indonesia, masuknya MIND ID sebagai pemegang saham dengan kepemilikan sekitar 34 persen menjadi salah satu bentuk peningkatan partisipasi nasional dalam pengelolaan aset strategis pertambangan.
Edi merangkum manfaat pertambangan bagi Indonesia dalam empat aspek utama, yakni penerimaan fiskal, perlindungan lingkungan, pembangunan sosial masyarakat, dan peningkatan kepemilikan nasional.
Kepastian RKAB Penting bagi Investasi
Di sisi lain, Edi mengingatkan bahwa penguatan pengawasan pertambangan harus diimbangi dengan kepastian berusaha. Dia menilai proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada kuartal pertama dan kedua 2026 sempat menekan aktivitas industri.
Kondisi tersebut menyebabkan sebagian perusahaan menahan investasi dan rencana produksi. Aktivitas industri mulai bergerak kembali setelah sejumlah persetujuan RKAB diterbitkan pada pertengahan tahun.
Karena itu, penyusunan RKAB 2027 menjadi momentum untuk memperbaiki proses regulasi agar lebih terukur dan tepat waktu. Perusahaan dengan rekam jejak kepatuhan yang baik, baik dari aspek teknis, lingkungan, maupun tata kelola, diharapkan memperoleh kepastian persetujuan lebih awal, idealnya sebelum akhir Desember 2026.
Kepastian tersebut diperlukan agar perusahaan dapat menyusun rencana investasi, produksi, kontrak penjualan, pembiayaan, hilirisasi, hingga program keberlanjutan secara lebih efektif.
“Pengawasan harus tetap kuat, tetapi proses perizinan dan persetujuan administratif juga perlu berjalan tepat waktu agar tidak menghambat investasi dan agenda hilirisasi nasional,” kata Edi.
Dia menilai tantangan yang lebih mendasar dalam pengelolaan sumber daya mineral justru berasal dari aktivitas pertambangan ilegal. Berbeda dengan perusahaan legal, kegiatan tersebut umumnya tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, royalti, dan PNBP. Aktivitas ilegal juga tidak menyediakan jaminan reklamasi maupun menjalankan kewajiban pascatambang sebagaimana mestinya.
Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan berpotensi menambah beban masyarakat dan negara. Setiap mineral yang dihasilkan dari aktivitas ilegal, menurut Edi, berarti hilangnya potensi penerimaan negara, nilai tambah ekonomi, serta kesempatan pembangunan bagi daerah.
Karena itu, evaluasi terhadap sektor pertambangan harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan legalitas, tingkat kepatuhan, kontribusi ekonomi, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Edi menegaskan, reformasi pertambangan tidak cukup dilakukan dengan menambah regulasi. Konsistensi penegakan hukum, pemberantasan pertambangan ilegal, transparansi penerimaan negara, dan pengawasan lingkungan harus diperkuat agar kekayaan mineral benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dia menilai gagasan agar 70 persen manfaat tambang kembali kepada negara tidak seharusnya diposisikan sebagai pertentangan antara kepentingan nasional dan investasi. Indonesia tetap membutuhkan investasi untuk mengembangkan sumber daya mineral, tetapi tata kelolanya harus memastikan penerimaan negara, peningkatan kepemilikan nasional, nilai tambah industri, perlindungan lingkungan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Data tersebut disampaikan Tenaga Ahli Profesional Lemhannas, Edi Permadi, di sela penyelenggaraan Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (16/11/2026). Menurutnya, manfaat pertambangan bagi negara tidak tepat jika hanya diukur dari keuntungan bersih perusahaan.
Dia menjelaskan, kontribusi sektor pertambangan mencakup berbagai komponen, mulai dari pajak, royalti, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dividen, hingga kewajiban pengembangan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Nilai tambah dari hilirisasi serta peningkatan kepemilikan nasional juga menjadi bagian dari manfaat tersebut.
“Manfaat yang diterima negara tidak dapat diukur hanya dari laba bersih yang dibukukan perusahaan pada akhir tahun,” kata Edi.
Menurut dia, negara sudah memperoleh manfaat sejak mineral diproduksi melalui pembayaran royalti dan PNBP. Kontribusi berlanjut selama kegiatan operasional melalui pajak penghasilan badan, pajak pusat dan daerah, bea masuk, dividen dari kepemilikan saham nasional, serta berbagai kewajiban lainnya.
Perusahaan juga harus menjalankan hilirisasi, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, reklamasi, serta kegiatan pascatambang. Seluruh kewajiban tersebut merupakan instrumen untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Kontribusi Tambang Legal Lebih Luas
Edi menilai kontribusi Vale Indonesia menjadi gambaran bagaimana perusahaan pertambangan legal dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara dibandingkan laba yang dibukukan. Selain memenuhi kewajiban fiskal, perusahaan tersebut juga menjalankan operasional dengan memanfaatkan energi dari pembangkit listrik tenaga air.
Vale Indonesia turut melaksanakan perlindungan keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat sekitar tambang, penguatan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), serta berbagai inisiatif dekarbonisasi.
Menurut Edi, praktik tersebut menunjukkan perbedaan mendasar antara perusahaan tambang legal yang memenuhi kewajibannya dan aktivitas pertambangan ilegal yang tidak memberikan penerimaan memadai kepada negara. Kegiatan ilegal juga berpotensi meninggalkan kerusakan lingkungan yang akhirnya menjadi beban masyarakat.
Dari sisi penerimaan negara, posisi Indonesia juga dinilai cukup kuat dalam menetapkan tarif royalti mineral. Sebelum penyesuaian pada 2025, royalti bijih nikel Indonesia telah mencapai 10 persen. Setelah penerapan skema progresif, tarifnya meningkat menjadi sekitar 14–19 persen, bergantung pada harga komoditas.
Edi membandingkan tarif tersebut dengan sejumlah negara penghasil mineral lainnya. Filipina, misalnya, menerapkan royalti nikel sekitar 5–9 persen, Vietnam 10 persen, Rusia 8 persen, Republik Demokratik Kongo 3,5 persen, Zambia 5 persen, dan Afrika Selatan sekitar 0,5–7 persen.
Meski demikian, dia mengingatkan bahwa besarnya manfaat pertambangan tidak cukup diukur dari tarif royalti. Penghitungan harus mencakup seluruh penerimaan fiskal, dividen, kewajiban lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta nilai tambah yang dihasilkan melalui hilirisasi.
Kepentingan nasional juga diperkuat melalui kebijakan divestasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
Dalam konteks Vale Indonesia, masuknya MIND ID sebagai pemegang saham dengan kepemilikan sekitar 34 persen menjadi salah satu bentuk peningkatan partisipasi nasional dalam pengelolaan aset strategis pertambangan.
Edi merangkum manfaat pertambangan bagi Indonesia dalam empat aspek utama, yakni penerimaan fiskal, perlindungan lingkungan, pembangunan sosial masyarakat, dan peningkatan kepemilikan nasional.
Kepastian RKAB Penting bagi Investasi
Di sisi lain, Edi mengingatkan bahwa penguatan pengawasan pertambangan harus diimbangi dengan kepastian berusaha. Dia menilai proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada kuartal pertama dan kedua 2026 sempat menekan aktivitas industri.
Kondisi tersebut menyebabkan sebagian perusahaan menahan investasi dan rencana produksi. Aktivitas industri mulai bergerak kembali setelah sejumlah persetujuan RKAB diterbitkan pada pertengahan tahun.
Karena itu, penyusunan RKAB 2027 menjadi momentum untuk memperbaiki proses regulasi agar lebih terukur dan tepat waktu. Perusahaan dengan rekam jejak kepatuhan yang baik, baik dari aspek teknis, lingkungan, maupun tata kelola, diharapkan memperoleh kepastian persetujuan lebih awal, idealnya sebelum akhir Desember 2026.
Kepastian tersebut diperlukan agar perusahaan dapat menyusun rencana investasi, produksi, kontrak penjualan, pembiayaan, hilirisasi, hingga program keberlanjutan secara lebih efektif.
“Pengawasan harus tetap kuat, tetapi proses perizinan dan persetujuan administratif juga perlu berjalan tepat waktu agar tidak menghambat investasi dan agenda hilirisasi nasional,” kata Edi.
Dia menilai tantangan yang lebih mendasar dalam pengelolaan sumber daya mineral justru berasal dari aktivitas pertambangan ilegal. Berbeda dengan perusahaan legal, kegiatan tersebut umumnya tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, royalti, dan PNBP. Aktivitas ilegal juga tidak menyediakan jaminan reklamasi maupun menjalankan kewajiban pascatambang sebagaimana mestinya.
Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan berpotensi menambah beban masyarakat dan negara. Setiap mineral yang dihasilkan dari aktivitas ilegal, menurut Edi, berarti hilangnya potensi penerimaan negara, nilai tambah ekonomi, serta kesempatan pembangunan bagi daerah.
Karena itu, evaluasi terhadap sektor pertambangan harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan legalitas, tingkat kepatuhan, kontribusi ekonomi, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Edi menegaskan, reformasi pertambangan tidak cukup dilakukan dengan menambah regulasi. Konsistensi penegakan hukum, pemberantasan pertambangan ilegal, transparansi penerimaan negara, dan pengawasan lingkungan harus diperkuat agar kekayaan mineral benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dia menilai gagasan agar 70 persen manfaat tambang kembali kepada negara tidak seharusnya diposisikan sebagai pertentangan antara kepentingan nasional dan investasi. Indonesia tetap membutuhkan investasi untuk mengembangkan sumber daya mineral, tetapi tata kelolanya harus memastikan penerimaan negara, peningkatan kepemilikan nasional, nilai tambah industri, perlindungan lingkungan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
(TRI)
Berita Terkait
News
Gakkum Kembali Tangkap Terduga Perambah Hutan di Tanamalia Loeha Raya
Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi mengamankan seorang pria berinisial S yang diduga membuka kawasan hutan secara ilegal dengan modus pembakaran di Blok Tanamalia.
Rabu, 11 Nov 2026 15:58
News
Kolaborasi Multipihak, Vale Indonesia Perkuat Tata Kelola Hutan Morowali
PT Vale Indonesia Tbk mendukung tata kelola kawasan hutan di wilayah Indonesia Growth Project (IGP) Morowali, Sulawesi Tengah.
Senin, 09 Nov 2026 14:02
News
Bahopombine Youthcamp 2026, Vale Indonesia Dorong Pemuda Morowali Lebih Berdaya
PT Vale Indonesia mendukung pemberdayaan pemuda melalui kegiatan Bahopombine Youthcamp 2026 di Desa Kolono, Morowali, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu.
Jum'at, 06 Nov 2026 20:27
News
Hadapi Musim Penghujan, Vale Perkuat Tata Kelola Air & Lingkungan IGP Pomalaa
PT Vale Indonesia Tbk memperkuat sistem pengelolaan air di kawasan Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa, Sulawesi Tenggara untuk menghadapi musim hujan.
Jum'at, 06 Nov 2026 10:58
Sulsel
Polemik Pajak MBLB Overburden di Lutim, Pengamat Dorong Evaluasi Regulasi
Polemik tersebut mencuat setelah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) kepada PT Vale Indonesia.
Kamis, 05 Nov 2026 20:17
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Semangat Hari Pahlawan, Rodalink Makassar Ajak 50 Pesepeda Bersihkan Pantai Barombong
2
Tujuh Hari Bertahan saat Tersesat di Lembah Ramma, Pendaki Remaja Ditemukan Selamat
3
Golkar Dukung Dasco jadi Wapres, Idrus Marham: Tidak Perlu Waktu Adaptasi dengan Prabowo
4
Unhas Pasang Target Quattrick pada Pimnas 2027
5
Asmo Sulsel Perluas Kolaborasi dengan Kelompok Tani di Bone
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Semangat Hari Pahlawan, Rodalink Makassar Ajak 50 Pesepeda Bersihkan Pantai Barombong
2
Tujuh Hari Bertahan saat Tersesat di Lembah Ramma, Pendaki Remaja Ditemukan Selamat
3
Golkar Dukung Dasco jadi Wapres, Idrus Marham: Tidak Perlu Waktu Adaptasi dengan Prabowo
4
Unhas Pasang Target Quattrick pada Pimnas 2027
5
Asmo Sulsel Perluas Kolaborasi dengan Kelompok Tani di Bone