Kemenkum Sulsel Harmonisasi Empat Ranperda Kabupaten Pinrang
Tim SINDOmakassar
Rabu, 18 November 2026 - 18:19 WIB
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah Pinrang
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Pinrang.
Berdasarkan hasil pembahasan, seluruh rancangan tersebut secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sejajar dan dapat ditindaklanjuti ke tahap berikutnya setelah dilakukan penyempurnaan sesuai masukan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, menyampaikan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah memiliki kesesuaian substansi, ketepatan rumusan norma, serta tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan.
"Keempat Ranperda Kabupaten Pinrang secara substansi dapat ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Namun, sejumlah penyempurnaan tetap perlu dilakukan, baik dari aspek teknik penyusunan, kesesuaian judul dengan materi muatan, maupun kejelasan rumusan norma agar produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas dan kepastian hukum," ujar Heny.
Adapun empat Ranperda yang diharmonisasi meliputi Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Perlindungan Perempuan, serta Pengelolaan Pasar Modern.
Penyempurnaan dilakukan berdasarkan masukan Tim Perancang, mencakup perbaikan teknik penyusunan, penyesuaian judul dan substansi, penyempurnaan konsiderans dan rumusan pasal, hingga penguatan ketentuan perlindungan kerahasiaan identitas korban.
Dalam kesempatan terpisah, Rabu (18/11/2026), Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Muhammad Ikmal Idrus, menegaskan pentingnya sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulsel dan pemerintah daerah dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan implementatif.
Berdasarkan hasil pembahasan, seluruh rancangan tersebut secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sejajar dan dapat ditindaklanjuti ke tahap berikutnya setelah dilakukan penyempurnaan sesuai masukan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, menyampaikan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah memiliki kesesuaian substansi, ketepatan rumusan norma, serta tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan.
"Keempat Ranperda Kabupaten Pinrang secara substansi dapat ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Namun, sejumlah penyempurnaan tetap perlu dilakukan, baik dari aspek teknik penyusunan, kesesuaian judul dengan materi muatan, maupun kejelasan rumusan norma agar produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas dan kepastian hukum," ujar Heny.
Adapun empat Ranperda yang diharmonisasi meliputi Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Perlindungan Perempuan, serta Pengelolaan Pasar Modern.
Penyempurnaan dilakukan berdasarkan masukan Tim Perancang, mencakup perbaikan teknik penyusunan, penyesuaian judul dan substansi, penyempurnaan konsiderans dan rumusan pasal, hingga penguatan ketentuan perlindungan kerahasiaan identitas korban.
Dalam kesempatan terpisah, Rabu (18/11/2026), Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Muhammad Ikmal Idrus, menegaskan pentingnya sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulsel dan pemerintah daerah dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan implementatif.