Kemenkum Sulsel Harmonisasi Empat Ranperda Kabupaten Pinrang
Rabu, 18 Nov 2026 18:19
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah Pinrang
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Pinrang.
Berdasarkan hasil pembahasan, seluruh rancangan tersebut secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sejajar dan dapat ditindaklanjuti ke tahap berikutnya setelah dilakukan penyempurnaan sesuai masukan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, menyampaikan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah memiliki kesesuaian substansi, ketepatan rumusan norma, serta tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan.
"Keempat Ranperda Kabupaten Pinrang secara substansi dapat ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Namun, sejumlah penyempurnaan tetap perlu dilakukan, baik dari aspek teknik penyusunan, kesesuaian judul dengan materi muatan, maupun kejelasan rumusan norma agar produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas dan kepastian hukum," ujar Heny.
Adapun empat Ranperda yang diharmonisasi meliputi Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Perlindungan Perempuan, serta Pengelolaan Pasar Modern.
Penyempurnaan dilakukan berdasarkan masukan Tim Perancang, mencakup perbaikan teknik penyusunan, penyesuaian judul dan substansi, penyempurnaan konsiderans dan rumusan pasal, hingga penguatan ketentuan perlindungan kerahasiaan identitas korban.
Dalam kesempatan terpisah, Rabu (18/11/2026), Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Muhammad Ikmal Idrus, menegaskan pentingnya sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulsel dan pemerintah daerah dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan implementatif.
"Kami mendorong setiap pemerintah daerah untuk memastikan seluruh masukan hasil harmonisasi ditindaklanjuti secara optimal. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat menghasilkan produk hukum daerah yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan kepastian hukum, serta menjadi instrumen dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Ikmal.
Berdasarkan hasil pembahasan, seluruh rancangan tersebut secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sejajar dan dapat ditindaklanjuti ke tahap berikutnya setelah dilakukan penyempurnaan sesuai masukan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, menyampaikan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah memiliki kesesuaian substansi, ketepatan rumusan norma, serta tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan.
"Keempat Ranperda Kabupaten Pinrang secara substansi dapat ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Namun, sejumlah penyempurnaan tetap perlu dilakukan, baik dari aspek teknik penyusunan, kesesuaian judul dengan materi muatan, maupun kejelasan rumusan norma agar produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas dan kepastian hukum," ujar Heny.
Adapun empat Ranperda yang diharmonisasi meliputi Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Perlindungan Perempuan, serta Pengelolaan Pasar Modern.
Penyempurnaan dilakukan berdasarkan masukan Tim Perancang, mencakup perbaikan teknik penyusunan, penyesuaian judul dan substansi, penyempurnaan konsiderans dan rumusan pasal, hingga penguatan ketentuan perlindungan kerahasiaan identitas korban.
Dalam kesempatan terpisah, Rabu (18/11/2026), Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Muhammad Ikmal Idrus, menegaskan pentingnya sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulsel dan pemerintah daerah dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan implementatif.
"Kami mendorong setiap pemerintah daerah untuk memastikan seluruh masukan hasil harmonisasi ditindaklanjuti secara optimal. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat menghasilkan produk hukum daerah yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan kepastian hukum, serta menjadi instrumen dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Ikmal.
(GUS)
Berita Terkait
News
Dorong Produk Indikasi Geografis Sulsel Jadi Daya Tarik Wisata Daerah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendorong pengembangan produk Indikasi Geografis (IG) sebagai daya tarik wisata daerah melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.
Senin, 16 Nov 2026 18:01
News
Jelang Akhir Tahun, Kadiv P3H Pacu Penyelesaian Program dan Laporan Kinerja 2026
Memasuki penghujung tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memperkuat kesiapan pelaksanaan program dan penyelesaian laporan kinerja. Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Senin, 16 Nov 2026 16:27
News
Kemenkum Sulsel Harmonisasi Dua Ranperda Inisiatif DPRD Sulsel
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Minggu, 15 Nov 2026 23:56
News
Kemenkum Sulsel Layani Konsultasi Data Perkumpulan, Aduan Notaris, hingga Apostille ke Cina
Dari urusan data badan hukum, pengaduan terhadap notaris, sampai dokumen untuk keperluan di luar negeri, semuanya dilayani di satu tempat.
Minggu, 15 Nov 2026 21:50
News
Kemenkum Sulsel Harmonisasi 10 Rancangan Produk Hukum Kabupaten Bantaeng
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 10 rancangan produk hukum Kabupaten Bantaeng.
Sabtu, 14 Nov 2026 14:43
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
2
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
3
XLSMART Raup Pendapatan Rp35,77 Triliun, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
4
Maxim Ajak Warga Makassar Ikut Pound Fit Gratis di CFD Sudirman
5
Vale Indonesia IGP Pomalaa Raih Penghargaan Pelindungan Pekerja Perempuan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
2
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
3
XLSMART Raup Pendapatan Rp35,77 Triliun, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
4
Maxim Ajak Warga Makassar Ikut Pound Fit Gratis di CFD Sudirman
5
Vale Indonesia IGP Pomalaa Raih Penghargaan Pelindungan Pekerja Perempuan