Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek SPAM Rp8,1 Miliar
Sulaiman Nai
Kamis, 19 November 2026 - 06:29 WIB
Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto, Sulawesi Selatan, menetapkan empat orang sebagai tersangka. Foto: Istimewa
Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto, Sulawesi Selatan, menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAU Earmark Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023–2024.
Keempat tersangka tersebut salah satu diantaranya mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Penetapan tersangka diumumkan melalui siaran pers resmi Kejari Jeneponto, Rabu (18/11/2026).
Proyek pembangunan SPAM yang tersebar di 24 lokasi tersebut memiliki total anggaran sebesar Rp8.107.927.000. Namun, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.279.108.185,52.
Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, Ahmad Heru Prasetyo, mengungkapkan, penyidikan perkara tersebut telah berlangsung sejak Maret 2026. Dalam prosesnya, penyidik telah memeriksa ratusan saksi dan sejumlah ahli.
Menurutnya, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, mulai dari penetapan lokasi yang tidak tepat, penggelembungan harga material, kekurangan volume pekerjaan fisik, hingga dugaan pemotongan dana sekitar 20 persen dari setiap pencairan termin.
"Ditemukan sejumlah penyimpangan yang cukup serius. Hal ini jelas merugikan keuangan negara dan masyarakat yang seharusnya menikmati hasil pembangunan," ujar Ahmad Heru Prasetyo.
Berdasarkan hasil penyidikan, sejumlah penyimpangan yang ditemukan antara lain penetapan lokasi yang tidak didasarkan pada perencanaan dan kebutuhan masyarakat secara memadai.
Keempat tersangka tersebut salah satu diantaranya mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Penetapan tersangka diumumkan melalui siaran pers resmi Kejari Jeneponto, Rabu (18/11/2026).
Proyek pembangunan SPAM yang tersebar di 24 lokasi tersebut memiliki total anggaran sebesar Rp8.107.927.000. Namun, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.279.108.185,52.
Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, Ahmad Heru Prasetyo, mengungkapkan, penyidikan perkara tersebut telah berlangsung sejak Maret 2026. Dalam prosesnya, penyidik telah memeriksa ratusan saksi dan sejumlah ahli.
Menurutnya, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, mulai dari penetapan lokasi yang tidak tepat, penggelembungan harga material, kekurangan volume pekerjaan fisik, hingga dugaan pemotongan dana sekitar 20 persen dari setiap pencairan termin.
"Ditemukan sejumlah penyimpangan yang cukup serius. Hal ini jelas merugikan keuangan negara dan masyarakat yang seharusnya menikmati hasil pembangunan," ujar Ahmad Heru Prasetyo.
Berdasarkan hasil penyidikan, sejumlah penyimpangan yang ditemukan antara lain penetapan lokasi yang tidak didasarkan pada perencanaan dan kebutuhan masyarakat secara memadai.