Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek SPAM Rp8,1 Miliar
Kamis, 19 Nov 2026 06:29
Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto, Sulawesi Selatan, menetapkan empat orang sebagai tersangka. Foto: Istimewa
JENEPONTO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto, Sulawesi Selatan, menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAU Earmark Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023–2024.
Keempat tersangka tersebut salah satu diantaranya mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Penetapan tersangka diumumkan melalui siaran pers resmi Kejari Jeneponto, Rabu (18/11/2026).
Proyek pembangunan SPAM yang tersebar di 24 lokasi tersebut memiliki total anggaran sebesar Rp8.107.927.000. Namun, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.279.108.185,52.
Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, Ahmad Heru Prasetyo, mengungkapkan, penyidikan perkara tersebut telah berlangsung sejak Maret 2026. Dalam prosesnya, penyidik telah memeriksa ratusan saksi dan sejumlah ahli.
Menurutnya, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, mulai dari penetapan lokasi yang tidak tepat, penggelembungan harga material, kekurangan volume pekerjaan fisik, hingga dugaan pemotongan dana sekitar 20 persen dari setiap pencairan termin.
"Ditemukan sejumlah penyimpangan yang cukup serius. Hal ini jelas merugikan keuangan negara dan masyarakat yang seharusnya menikmati hasil pembangunan," ujar Ahmad Heru Prasetyo.
Berdasarkan hasil penyidikan, sejumlah penyimpangan yang ditemukan antara lain penetapan lokasi yang tidak didasarkan pada perencanaan dan kebutuhan masyarakat secara memadai.
Selain itu, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diduga dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan, bukan oleh Kelompok Kerja Masyarakat sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga pembelian pompa dan bak reservoir, kekurangan volume pekerjaan fisik, serta dugaan pemotongan dana sekitar 20 persen dari setiap pencairan termin.
Selama proses penyidikan, tim telah memeriksa sebanyak 186 orang saksi dan empat orang ahli. Penyidik juga mengumpulkan berbagai dokumen, barang bukti, serta bukti elektronik.
Berdasarkan kecukupan alat bukti, Kejari Jeneponto menetapkan empat orang sebagai tersangka, masing-masing MJA, mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto selaku Pengguna Anggaran; S, mantan Kepala Bidang Cipta Karya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); MS, Tenaga Fasilitator Lapangan; NB, Tenaga Fasilitator Lapangan.
Keempat tersangka diduga memiliki peran dalam penyimpangan perencanaan dan penetapan lokasi, penyusunan RAB, pengarahan pembelian material, hingga pemotongan dan penerimaan dana dari setiap pencairan pekerjaan.
Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan dengan ketentuan pidana Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
Subsidair Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keempatnya langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jeneponto selama 20 hari, terhitung mulai 18 November hingga 7 Desember 2026.
Kejari Jeneponto menegaskan bahwa proses hukum masih terus berjalan. Penyidik juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara dugaan korupsi proyek SPAM tersebut.
"Kami masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Penegakan hukum berjalan transparan dan tidak pandang bulu," tegas Ahmad Heru Prasetyo.
Keempat tersangka tersebut salah satu diantaranya mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Penetapan tersangka diumumkan melalui siaran pers resmi Kejari Jeneponto, Rabu (18/11/2026).
Proyek pembangunan SPAM yang tersebar di 24 lokasi tersebut memiliki total anggaran sebesar Rp8.107.927.000. Namun, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.279.108.185,52.
Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, Ahmad Heru Prasetyo, mengungkapkan, penyidikan perkara tersebut telah berlangsung sejak Maret 2026. Dalam prosesnya, penyidik telah memeriksa ratusan saksi dan sejumlah ahli.
Menurutnya, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, mulai dari penetapan lokasi yang tidak tepat, penggelembungan harga material, kekurangan volume pekerjaan fisik, hingga dugaan pemotongan dana sekitar 20 persen dari setiap pencairan termin.
"Ditemukan sejumlah penyimpangan yang cukup serius. Hal ini jelas merugikan keuangan negara dan masyarakat yang seharusnya menikmati hasil pembangunan," ujar Ahmad Heru Prasetyo.
Berdasarkan hasil penyidikan, sejumlah penyimpangan yang ditemukan antara lain penetapan lokasi yang tidak didasarkan pada perencanaan dan kebutuhan masyarakat secara memadai.
Selain itu, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diduga dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan, bukan oleh Kelompok Kerja Masyarakat sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga pembelian pompa dan bak reservoir, kekurangan volume pekerjaan fisik, serta dugaan pemotongan dana sekitar 20 persen dari setiap pencairan termin.
Selama proses penyidikan, tim telah memeriksa sebanyak 186 orang saksi dan empat orang ahli. Penyidik juga mengumpulkan berbagai dokumen, barang bukti, serta bukti elektronik.
Berdasarkan kecukupan alat bukti, Kejari Jeneponto menetapkan empat orang sebagai tersangka, masing-masing MJA, mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto selaku Pengguna Anggaran; S, mantan Kepala Bidang Cipta Karya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); MS, Tenaga Fasilitator Lapangan; NB, Tenaga Fasilitator Lapangan.
Keempat tersangka diduga memiliki peran dalam penyimpangan perencanaan dan penetapan lokasi, penyusunan RAB, pengarahan pembelian material, hingga pemotongan dan penerimaan dana dari setiap pencairan pekerjaan.
Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan dengan ketentuan pidana Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
Subsidair Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keempatnya langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jeneponto selama 20 hari, terhitung mulai 18 November hingga 7 Desember 2026.
Kejari Jeneponto menegaskan bahwa proses hukum masih terus berjalan. Penyidik juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara dugaan korupsi proyek SPAM tersebut.
"Kami masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Penegakan hukum berjalan transparan dan tidak pandang bulu," tegas Ahmad Heru Prasetyo.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Kejati Sulsel Periksa 10 Kepala Sekolah SMA di Jeneponto
Tim dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan terhadap 10 kepala sekolah SMA di Kabupaten Jeneponto. Pemeriksaan tersebut berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto.
Kamis, 05 Nov 2026 12:50
News
Kejati Sulsel Ungkap Modus Korupsi Dana Sosial
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan mengingatkan potensi korupsi dalam pengelolaan anggaran pelatihan dan program kesejahteraan sosial.
Rabu, 21 Okt 2026 19:49
News
Sidang Korupsi Bibit Nanas Sulsel Ungkap Dugaan Manipulasi Data Petani
Sejumlah petani di Kabupaten Bone membantah data penerima bantuan bibit nanas dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada DTPH-BUN Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024.
Selasa, 20 Okt 2026 18:49
Sulsel
Guru Besar Trisakti Tegaskan Gubernur Tak Punya Peran dalam Proses Pengadaan Bibit Nanas
Prof. Dr. Drs. Trubus Rahardiansah, Guru Besar Sosiologi Hukum dan Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti menyoroti kasus pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHBun) Sulsel Tahun Anggaran 2024.
Kamis, 15 Okt 2026 14:16
News
Husniah Talenrang Tersangka, Kabupaten Gowa Bakal Dipimpin Plt Bupati
Pemprov Sulsel memastikan keberlangsungan pemerintahan Kabupaten Gowa tetap mengacu pada regulasi setelah Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang tersangka dugaan korupsi pengurusan PBG.
Sabtu, 26 Sep 2026 08:10
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
XLSMART Raup Pendapatan Rp35,77 Triliun, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
2
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
3
Nelayan KNMP Sulsel Disiapkan Jadi Pemasok Tuna untuk Pasar Ekspor
4
Tompobulu Raih Pin Emas, Jadi Kecamatan Tercepat dan Tertinggi Capaian PBB di Gowa
5
Vale Indonesia IGP Pomalaa Raih Penghargaan Pelindungan Pekerja Perempuan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
XLSMART Raup Pendapatan Rp35,77 Triliun, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
2
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
3
Nelayan KNMP Sulsel Disiapkan Jadi Pemasok Tuna untuk Pasar Ekspor
4
Tompobulu Raih Pin Emas, Jadi Kecamatan Tercepat dan Tertinggi Capaian PBB di Gowa
5
Vale Indonesia IGP Pomalaa Raih Penghargaan Pelindungan Pekerja Perempuan