KALLA Siapkan Pengaduan Pidana Usai Gugatan GMTD Kandas di Pengadilan
Tim SINDOmakassar
Kamis, 19 November 2026 - 18:58 WIB
Tim kuasa hukum PT Hadji Kalla alias KALLA Group menggelar konferensi pers untuk menjelaskan progres gugatan sengketa lahan Tanjung Bunga yang telah berproses di Pengadilan Negeri Makassar. Foto/Tri Y
Sengketa lahan seluas 16,4 hektare di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, memasuki babak baru. Setelah gugatan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri (PN) Makassar, PT Hadji Kalla (KALLA Group) kini menyiapkan langkah hukum lanjutan berupa pengaduan pidana terkait dugaan pemalsuan dokumen perolehan tanah.
Putusan perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (e-Court), Kamis (12/11/2026). Majelis Hakim mengabulkan eksepsi PT Hadji Kalla dan para turut tergugat, serta menyatakan gugatan PT GMTD tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Kuasa Hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan pengaduan pidana setelah berkoordinasi dengan manajemen perusahaan. Pengaduan itu berkaitan dengan dugaan penggunaan surat palsu atau pemalsuan dokumen Akta Jual Beli (AJB) yang menjadi bagian dari proses perolehan tanah yang disengketakan.
"Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan tim dari PT Hadji Kalla, lalu kemudian mengajukan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris dan PT GMTD," kata Hasman dalam konferensi pers di Lobi Wisma Kalla, Jalan Ratulangi, Makassar, Kamis (19/11/2026).
Menurut Hasman, dugaan tersebut berkaitan dengan dokumen jual beli tanah yang tidak ditemukan dalam catatan administrasi di tingkat kecamatan. "Untuk tindak pidananya adalah penggunaan surat palsu atau pemalsuan karena tidak terdapat data di kecamatan. Data yang diperjualbelikan ke GMTD otomatis masuk dalam kategori pemalsuan," ujarnya.
Rencana pengaduan pidana tersebut menjadi langkah lanjutan PT Hadji Kalla dalam memperjuangkan klaim kepemilikan atas lahan di depan kawasan Trans Studio Mall (TSM). Sebelumnya, dalam perkara perdata, Majelis Hakim menyoroti dua persoalan mendasar dalam gugatan PT GMTD, yakni gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan gugatan kabur (Obscuur Libel).
Kedua persoalan tersebut berkaitan dengan ketidakjelasan riwayat asal-usul hak dan letak administratif tanah yang menjadi objek sengketa. Majelis Hakim juga menilai terdapat sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan dengan riwayat perolehan tanah, tetapi belum dilibatkan dalam gugatan.
Putusan perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (e-Court), Kamis (12/11/2026). Majelis Hakim mengabulkan eksepsi PT Hadji Kalla dan para turut tergugat, serta menyatakan gugatan PT GMTD tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Kuasa Hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan pengaduan pidana setelah berkoordinasi dengan manajemen perusahaan. Pengaduan itu berkaitan dengan dugaan penggunaan surat palsu atau pemalsuan dokumen Akta Jual Beli (AJB) yang menjadi bagian dari proses perolehan tanah yang disengketakan.
"Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan tim dari PT Hadji Kalla, lalu kemudian mengajukan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris dan PT GMTD," kata Hasman dalam konferensi pers di Lobi Wisma Kalla, Jalan Ratulangi, Makassar, Kamis (19/11/2026).
Menurut Hasman, dugaan tersebut berkaitan dengan dokumen jual beli tanah yang tidak ditemukan dalam catatan administrasi di tingkat kecamatan. "Untuk tindak pidananya adalah penggunaan surat palsu atau pemalsuan karena tidak terdapat data di kecamatan. Data yang diperjualbelikan ke GMTD otomatis masuk dalam kategori pemalsuan," ujarnya.
Rencana pengaduan pidana tersebut menjadi langkah lanjutan PT Hadji Kalla dalam memperjuangkan klaim kepemilikan atas lahan di depan kawasan Trans Studio Mall (TSM). Sebelumnya, dalam perkara perdata, Majelis Hakim menyoroti dua persoalan mendasar dalam gugatan PT GMTD, yakni gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan gugatan kabur (Obscuur Libel).
Kedua persoalan tersebut berkaitan dengan ketidakjelasan riwayat asal-usul hak dan letak administratif tanah yang menjadi objek sengketa. Majelis Hakim juga menilai terdapat sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan dengan riwayat perolehan tanah, tetapi belum dilibatkan dalam gugatan.