KALLA Siapkan Pengaduan Pidana Usai Gugatan GMTD Kandas di Pengadilan
Kamis, 19 Nov 2026 18:58
Tim kuasa hukum PT Hadji Kalla alias KALLA Group menggelar konferensi pers untuk menjelaskan progres gugatan sengketa lahan Tanjung Bunga yang telah berproses di Pengadilan Negeri Makassar. Foto/Tri Y
MAKASSAR - Sengketa lahan seluas 16,4 hektare di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, memasuki babak baru. Setelah gugatan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri (PN) Makassar, PT Hadji Kalla (KALLA Group) kini menyiapkan langkah hukum lanjutan berupa pengaduan pidana terkait dugaan pemalsuan dokumen perolehan tanah.
Putusan perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (e-Court), Kamis (12/11/2026). Majelis Hakim mengabulkan eksepsi PT Hadji Kalla dan para turut tergugat, serta menyatakan gugatan PT GMTD tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Kuasa Hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan pengaduan pidana setelah berkoordinasi dengan manajemen perusahaan. Pengaduan itu berkaitan dengan dugaan penggunaan surat palsu atau pemalsuan dokumen Akta Jual Beli (AJB) yang menjadi bagian dari proses perolehan tanah yang disengketakan.
"Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan tim dari PT Hadji Kalla, lalu kemudian mengajukan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris dan PT GMTD," kata Hasman dalam konferensi pers di Lobi Wisma Kalla, Jalan Ratulangi, Makassar, Kamis (19/11/2026).
Menurut Hasman, dugaan tersebut berkaitan dengan dokumen jual beli tanah yang tidak ditemukan dalam catatan administrasi di tingkat kecamatan. "Untuk tindak pidananya adalah penggunaan surat palsu atau pemalsuan karena tidak terdapat data di kecamatan. Data yang diperjualbelikan ke GMTD otomatis masuk dalam kategori pemalsuan," ujarnya.
Rencana pengaduan pidana tersebut menjadi langkah lanjutan PT Hadji Kalla dalam memperjuangkan klaim kepemilikan atas lahan di depan kawasan Trans Studio Mall (TSM). Sebelumnya, dalam perkara perdata, Majelis Hakim menyoroti dua persoalan mendasar dalam gugatan PT GMTD, yakni gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan gugatan kabur (Obscuur Libel).
Kedua persoalan tersebut berkaitan dengan ketidakjelasan riwayat asal-usul hak dan letak administratif tanah yang menjadi objek sengketa. Majelis Hakim juga menilai terdapat sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan dengan riwayat perolehan tanah, tetapi belum dilibatkan dalam gugatan.
Dalam perkara tersebut, PT GMTD mendasarkan klaim kepemilikannya pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454/Kelurahan Maccini Sombala seluas 163.262 meter persegi. Sertifikat itu diklaim berasal dari riwayat tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle.
Sementara itu, PT Hadji Kalla mengajukan empat sertifikat SHGB, masing-masing Nomor 695, 696, 697, dan 698/Kelurahan Maccini Sombala. Keempat sertifikat tersebut telah diterbitkan sejak 8 Juli 1996, disertai dokumen pendukung mengenai riwayat perolehan hak atas tanah.
Perbedaan riwayat administrasi pertanahan menjadi salah satu pertimbangan penting Majelis Hakim. Berdasarkan dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate, yakni Persil 50 dan Persil 40, serta keterangan saksi Saddam Musma selaku Sekretaris Camat Tamalate dalam persidangan, tanah adat yang dikaitkan dengan Bunta Karaeng Mandalle tercatat pada Persil Nomor 40 D I.
Dalam pertimbangan hakim, letak fisik tanah adat tersebut berada di sebelah timur objek sengketa. Sementara itu, dokumen pertanahan yang diajukan PT Hadji Kalla menunjukkan bahwa lahan yang dikuasai dan disengketakan berkaitan dengan riwayat Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 50 DIV atas nama keluarga besar A. Idjo Karaeng Lalolang.
Majelis Hakim juga menilai tidak dilibatkannya sejumlah pihak yang berkaitan dengan asal-usul hak menyebabkan rantai hubungan hukum atas tanah tersebut tidak dapat diuji secara utuh. Pihak-pihak tersebut antara lain ahli waris Hamid Dg. Lau serta Andi Muda Daeng Serang beserta ahli waris Bunta Karaeng Mandalle.
Dengan putusan tidak dapat diterimanya gugatan tersebut, sengketa lahan di kawasan Tanjung Bunga ini masih menyisakan sejumlah persoalan hukum. PT Hadji Kalla pun bersiap menempuh jalur pidana untuk menindaklanjuti dugaan yang mereka temukan dalam dokumen perolehan tanah.
Putusan perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (e-Court), Kamis (12/11/2026). Majelis Hakim mengabulkan eksepsi PT Hadji Kalla dan para turut tergugat, serta menyatakan gugatan PT GMTD tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Kuasa Hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan pengaduan pidana setelah berkoordinasi dengan manajemen perusahaan. Pengaduan itu berkaitan dengan dugaan penggunaan surat palsu atau pemalsuan dokumen Akta Jual Beli (AJB) yang menjadi bagian dari proses perolehan tanah yang disengketakan.
"Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan tim dari PT Hadji Kalla, lalu kemudian mengajukan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris dan PT GMTD," kata Hasman dalam konferensi pers di Lobi Wisma Kalla, Jalan Ratulangi, Makassar, Kamis (19/11/2026).
Menurut Hasman, dugaan tersebut berkaitan dengan dokumen jual beli tanah yang tidak ditemukan dalam catatan administrasi di tingkat kecamatan. "Untuk tindak pidananya adalah penggunaan surat palsu atau pemalsuan karena tidak terdapat data di kecamatan. Data yang diperjualbelikan ke GMTD otomatis masuk dalam kategori pemalsuan," ujarnya.
Rencana pengaduan pidana tersebut menjadi langkah lanjutan PT Hadji Kalla dalam memperjuangkan klaim kepemilikan atas lahan di depan kawasan Trans Studio Mall (TSM). Sebelumnya, dalam perkara perdata, Majelis Hakim menyoroti dua persoalan mendasar dalam gugatan PT GMTD, yakni gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan gugatan kabur (Obscuur Libel).
Kedua persoalan tersebut berkaitan dengan ketidakjelasan riwayat asal-usul hak dan letak administratif tanah yang menjadi objek sengketa. Majelis Hakim juga menilai terdapat sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan dengan riwayat perolehan tanah, tetapi belum dilibatkan dalam gugatan.
Dalam perkara tersebut, PT GMTD mendasarkan klaim kepemilikannya pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454/Kelurahan Maccini Sombala seluas 163.262 meter persegi. Sertifikat itu diklaim berasal dari riwayat tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle.
Sementara itu, PT Hadji Kalla mengajukan empat sertifikat SHGB, masing-masing Nomor 695, 696, 697, dan 698/Kelurahan Maccini Sombala. Keempat sertifikat tersebut telah diterbitkan sejak 8 Juli 1996, disertai dokumen pendukung mengenai riwayat perolehan hak atas tanah.
Perbedaan riwayat administrasi pertanahan menjadi salah satu pertimbangan penting Majelis Hakim. Berdasarkan dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate, yakni Persil 50 dan Persil 40, serta keterangan saksi Saddam Musma selaku Sekretaris Camat Tamalate dalam persidangan, tanah adat yang dikaitkan dengan Bunta Karaeng Mandalle tercatat pada Persil Nomor 40 D I.
Dalam pertimbangan hakim, letak fisik tanah adat tersebut berada di sebelah timur objek sengketa. Sementara itu, dokumen pertanahan yang diajukan PT Hadji Kalla menunjukkan bahwa lahan yang dikuasai dan disengketakan berkaitan dengan riwayat Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 50 DIV atas nama keluarga besar A. Idjo Karaeng Lalolang.
Majelis Hakim juga menilai tidak dilibatkannya sejumlah pihak yang berkaitan dengan asal-usul hak menyebabkan rantai hubungan hukum atas tanah tersebut tidak dapat diuji secara utuh. Pihak-pihak tersebut antara lain ahli waris Hamid Dg. Lau serta Andi Muda Daeng Serang beserta ahli waris Bunta Karaeng Mandalle.
Dengan putusan tidak dapat diterimanya gugatan tersebut, sengketa lahan di kawasan Tanjung Bunga ini masih menyisakan sejumlah persoalan hukum. PT Hadji Kalla pun bersiap menempuh jalur pidana untuk menindaklanjuti dugaan yang mereka temukan dalam dokumen perolehan tanah.
(TRI)
Berita Terkait
News
Masmindo Apresiasi Komisi III DPR RI, Dukung Penyelesaian Lahan Rante Balla
Masmindo menyatakan siap mendukung proses penyelesaian secara terbuka, objektif, dan berkeadilan, menyusul rekomendasi Komisi III DPR RI dalam rapat di Jakarta, Rabu (11/11/2026) lalu.
Sabtu, 14 Nov 2026 15:55
News
Komisi III DPR Minta Akses Masmindo Dijamin, Klaim Lahan Rante Balla Diverifikasi
Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu menjamin keamanan serta kelancaran akses publik dan kegiatan operasional PT Masmindo Dwi Area (Masmindo).
Kamis, 12 Nov 2026 09:13
News
Ahli Pidana Sebut Penetapan Tersangka Kedua Bahtiar Cacat Hukum dan Tidak Sah
Ahli hukum acara pidana dari UMI, Dr Hardianto Djanggih, menilai penetapan tersangka kedua terhadap mantan Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin tidak sah dan cacat hukum.
Kamis, 05 Nov 2026 14:18
News
Rayakan HUT KALLA ke-74, Bugis Waterpark Gelar Nature Yoga
150 peserta mengikuti BWP Nature Yoga Special KALLA 74th Anniversary yang memadukan gerakan yoga, relaksasi, dan pengalaman beraktivitas di alam terbuka.
Kamis, 29 Okt 2026 14:56
Ekbis
KALLA Dukung Kebijakan Pajak Baru, Perkuat Komitmen Kepatuhan
KALLA menyambut positif Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang mengatur perubahan prosedur penyelesaian sejumlah urusan perpajakan.
Senin, 26 Okt 2026 15:09
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek SPAM Rp8,1 Miliar
2
Hadapi Tantangan Pasokan Listrik, PLN Libatkan Akademisi Unhas dalam Mitigasi
3
OJK & LPS Teken Juklak Pertukaran Data, Kebut Persiapan Program Penjaminan Polis
4
Dua Hari Berdebat, Abd Rahman Berhasil Perjuangkan Rp48,6 Miliar untuk Jalan dan Jembatan di Bantaeng
5
Festival Tring Mengguncang Makassar, Ajak Masyarakat Naik Kelas Finansial Lewat Investasi Digital
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek SPAM Rp8,1 Miliar
2
Hadapi Tantangan Pasokan Listrik, PLN Libatkan Akademisi Unhas dalam Mitigasi
3
OJK & LPS Teken Juklak Pertukaran Data, Kebut Persiapan Program Penjaminan Polis
4
Dua Hari Berdebat, Abd Rahman Berhasil Perjuangkan Rp48,6 Miliar untuk Jalan dan Jembatan di Bantaeng
5
Festival Tring Mengguncang Makassar, Ajak Masyarakat Naik Kelas Finansial Lewat Investasi Digital