GMTD Bantah KALLA Menang, Sertifikat Lahan Tanjung Bunga Tetap Berlaku
Tim SINDOmakassar
Kamis, 19 November 2026 - 19:38 WIB
GMTD membantah klaim kemenangan PT Hadji Kalla di PN Makassar terkait sengketa lahan seluas 16,3 hektare di kawasan Tanjung Bunga. Foto/Istimewa
PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) membantah klaim kemenangan PT Hadji Kalla dalam sengketa lahan seluas 16,3 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar. GMTD menegaskan, putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar yang menyatakan gugatannya tidak dapat diterima tidak membatalkan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik perseroan ataupun menetapkan PT Hadji Kalla alias KALLA Group sebagai pemilik lahan.
Direktur Utama GMTD, Ali Said, mengatakan sertifikat tanah seluas 163.262 meter persegi yang diklaim perseroan masih utuh. Menurutnya, putusan perkara Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks yang dibacakan pada 12 November 2026 tidak memuat amar yang membatalkan sertifikat tersebut maupun menetapkan kepemilikan tanah kepada pihak KALLA.
“Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak KALLA atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat. Pernyataan yang tidak didukung oleh amar putusan pengadilan tentunya tidak memiliki kredibilitas,” tegas Ali Said.
GMTD menyoroti pernyataan kuasa hukum PT Hadji Kalla dalam konferensi pers pada Kamis (19/11/2026), yang menyebut pihaknya telah dimenangkan pengadilan dan berhasil membuktikan bahwa objek sengketa merupakan milik perusahaan.
Menurut Ali, pernyataan tersebut memberikan kesan seolah-olah pengadilan telah menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah tanah. Padahal, dalam amar putusan, tidak terdapat penetapan kepemilikan lahan kepada pihak KALLA.
GMTD juga menyoroti amar putusan yang menyatakan gugatan balik PT Hadji Kalla atau gugatan rekonvensi tidak dapat diterima. Ketentuan tersebut tercantum pada halaman 105 putusan dengan bunyi, “Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).”
Atas dasar itu, GMTD menilai klaim kemenangan dalam perkara tersebut perlu dilihat secara utuh berdasarkan amar putusan, bukan interpretasi sepihak.
Direktur Utama GMTD, Ali Said, mengatakan sertifikat tanah seluas 163.262 meter persegi yang diklaim perseroan masih utuh. Menurutnya, putusan perkara Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks yang dibacakan pada 12 November 2026 tidak memuat amar yang membatalkan sertifikat tersebut maupun menetapkan kepemilikan tanah kepada pihak KALLA.
“Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak KALLA atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat. Pernyataan yang tidak didukung oleh amar putusan pengadilan tentunya tidak memiliki kredibilitas,” tegas Ali Said.
GMTD menyoroti pernyataan kuasa hukum PT Hadji Kalla dalam konferensi pers pada Kamis (19/11/2026), yang menyebut pihaknya telah dimenangkan pengadilan dan berhasil membuktikan bahwa objek sengketa merupakan milik perusahaan.
Menurut Ali, pernyataan tersebut memberikan kesan seolah-olah pengadilan telah menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah tanah. Padahal, dalam amar putusan, tidak terdapat penetapan kepemilikan lahan kepada pihak KALLA.
GMTD juga menyoroti amar putusan yang menyatakan gugatan balik PT Hadji Kalla atau gugatan rekonvensi tidak dapat diterima. Ketentuan tersebut tercantum pada halaman 105 putusan dengan bunyi, “Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).”
Atas dasar itu, GMTD menilai klaim kemenangan dalam perkara tersebut perlu dilihat secara utuh berdasarkan amar putusan, bukan interpretasi sepihak.