GMTD Bantah KALLA Menang, Sertifikat Lahan Tanjung Bunga Tetap Berlaku

Kamis, 19 Nov 2026 19:38
GMTD Bantah KALLA Menang, Sertifikat Lahan Tanjung Bunga Tetap Berlaku
GMTD membantah klaim kemenangan PT Hadji Kalla di PN Makassar terkait sengketa lahan seluas 16,3 hektare di kawasan Tanjung Bunga. Foto/Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) membantah klaim kemenangan PT Hadji Kalla dalam sengketa lahan seluas 16,3 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar. GMTD menegaskan, putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar yang menyatakan gugatannya tidak dapat diterima tidak membatalkan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik perseroan ataupun menetapkan PT Hadji Kalla alias KALLA Group sebagai pemilik lahan.

Direktur Utama GMTD, Ali Said, mengatakan sertifikat tanah seluas 163.262 meter persegi yang diklaim perseroan masih utuh. Menurutnya, putusan perkara Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks yang dibacakan pada 12 November 2026 tidak memuat amar yang membatalkan sertifikat tersebut maupun menetapkan kepemilikan tanah kepada pihak KALLA.

“Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak KALLA atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat. Pernyataan yang tidak didukung oleh amar putusan pengadilan tentunya tidak memiliki kredibilitas,” tegas Ali Said.

GMTD menyoroti pernyataan kuasa hukum PT Hadji Kalla dalam konferensi pers pada Kamis (19/11/2026), yang menyebut pihaknya telah dimenangkan pengadilan dan berhasil membuktikan bahwa objek sengketa merupakan milik perusahaan.

Menurut Ali, pernyataan tersebut memberikan kesan seolah-olah pengadilan telah menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah tanah. Padahal, dalam amar putusan, tidak terdapat penetapan kepemilikan lahan kepada pihak KALLA.

GMTD juga menyoroti amar putusan yang menyatakan gugatan balik PT Hadji Kalla atau gugatan rekonvensi tidak dapat diterima. Ketentuan tersebut tercantum pada halaman 105 putusan dengan bunyi, “Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).”

Atas dasar itu, GMTD menilai klaim kemenangan dalam perkara tersebut perlu dilihat secara utuh berdasarkan amar putusan, bukan interpretasi sepihak.

Di sisi lain, GMTD menegaskan tetap memiliki landasan hukum atas lahan yang disengketakan. Perseroan menyebut kepemilikannya didukung riwayat administrasi pertanahan yang tercatat sejak 1971, SHGB Nomor 20454 seluas 163.262 meter persegi, serta serangkaian putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

GMTD juga merujuk pelaksanaan eksekusi resmi oleh PN Makassar pada 3 November 2025 dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Oktober 2025. Perseroan menegaskan, tidak satu pun amar putusan terbaru membatalkan sertifikat maupun putusan pengadilan terdahulu dan pelaksanaan eksekusi tersebut.

Terkait perkembangan sengketa, GMTD menyatakan akan terus menempuh jalur hukum atas dugaan penyerobotan, penguasaan lahan secara paksa, dan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada pihak KALLA.

Persoalan ini, menurut GMTD, bermula dari penguasaan fisik lahan secara sepihak, termasuk masuknya kendaraan dan alat berat serta aktivitas penimbunan tanah di atas lahan yang diklaim sebagai milik perseroan.

GMTD menilai putusan PN Makassar yang menyatakan gugatannya tidak dapat diterima berkaitan dengan aspek formil gugatan, bukan putusan yang membatalkan hak kepemilikan perseroan ataupun membenarkan tindakan pihak Kalla di lapangan.

Selain itu, GMTD menyayangkan berbagai tuduhan yang disampaikan pihak KALLA, termasuk mengenai dugaan mafia tanah, ketidakabsahan dokumen pertanahan, dan dugaan tindak pidana. Perseroan menilai tuduhan serius tersebut tidak semestinya disampaikan tanpa dasar hukum yang jelas.

GMTD pun tengah mengkaji langkah hukum terhadap berbagai pernyataan yang dinilai merugikan nama baik, reputasi, serta kepentingan perseroan dan para pemegang sahamnya.

Ali juga mengingatkan bahwa GMTD merupakan perusahaan terbuka yang berdiri atas prakarsa pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih dari tiga dekade lalu. Perseroan mengemban mandat untuk menarik investasi, membangun infrastruktur, serta mengembangkan kawasan Tanjung Bunga sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Makassar.

Hingga kini, pemerintah daerah yang tercatat sebagai pemegang saham GMTD meliputi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Kota Makassar.

Karena itu, GMTD menilai upaya mempertahankan aset perusahaan tidak hanya menyangkut kepentingan korporasi, tetapi juga kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, investor publik, kepastian hukum investasi, dan keberlanjutan pembangunan Sulawesi Selatan.

“Dalam mempertahankan aset perseroan, kami juga mempertahankan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, kepentingan para pemegang saham publik, serta misi pembangunan yang dipercayakan kepada GMTD sejak awal pendiriannya. Ini adalah tanggung jawab institusional yang tidak dapat kami abaikan. Kami tidak akan mundur dan tidak akan tunduk terhadap tekanan dari pihak mana pun,” lanjut Ali Said.

GMTD berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-haknya melalui proses hukum yang berlaku, melindungi kepentingan seluruh pemegang saham, serta melanjutkan pembangunan kawasan Tanjung Bunga.
(TRI)
Berita Terkait
Berita Terbaru