Kemenkum Sulsel Optimalkan Pengawasan di 2 Posbankum Kabupaten Barru
Tim SINDOmakassar
Kamis, 19 November 2026 - 20:08 WIB
Kemenkum Sulsel Optimalkan Pengawasan di 2 Posbankum Kabupaten Barru
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di dua desa di Kabupaten Barru, yakni Desa Galung dan Desa Batu Pute, Rabu (18/11/2026).
Monitoring dan evaluasi tersebut difokuskan pada perkembangan pelaksanaan Posbankum, mulai dari proses pembentukan, pelaporan, pembinaan paralegal, hingga pelaksanaan layanan bantuan hukum.
Melalui kegiatan ini, tim Kanwil Kemenkum Sulsel melakukan konfirmasi langsung kepada pemerintah desa dan paralegal guna mengidentifikasi kendala sekaligus memastikan layanan berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
Di Desa Galung, tim Penyuluh Hukum Muda menggali informasi mengenai keberlangsungan pelayanan Posbankum serta berbagai permasalahan hukum yang pernah terjadi di masyarakat. Kepala Desa menyampaikan bahwa sejumlah persoalan telah berhasil diselesaikan di kantor desa melalui mekanisme mediasi.
Tim kemudian memberikan penjelasan mengenai jenis dan bentuk layanan Posbankum serta pentingnya menyosialisasikan keberadaan layanan tersebut agar masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkannya.
Sementara itu, di Desa Batu Pute, monitoring turut dihadiri Kepala Bagian Hukum, staf Bagian Hukum, Kepala Desa, Sekretaris Desa, perwakilan pemerintah daerah, paralegal, kepala dusun, Kasi Pemerintahan, tokoh masyarakat, serta Kepala Posbankum. Dari hasil pemantauan, Posbankum Desa Batu Pute telah memiliki fasilitas dan ruangan yang memadai untuk menunjang pelayanan.
Tim juga memberikan penguatan mengenai tata cara pencatatan dan pelaporan permasalahan hukum yang diselesaikan melalui mediasi, termasuk mekanisme penginputan data melalui aplikasi dan sistem Posbankum serta kelengkapan dokumentasi berupa foto dan video kegiatan.
Monitoring dan evaluasi tersebut difokuskan pada perkembangan pelaksanaan Posbankum, mulai dari proses pembentukan, pelaporan, pembinaan paralegal, hingga pelaksanaan layanan bantuan hukum.
Melalui kegiatan ini, tim Kanwil Kemenkum Sulsel melakukan konfirmasi langsung kepada pemerintah desa dan paralegal guna mengidentifikasi kendala sekaligus memastikan layanan berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
Di Desa Galung, tim Penyuluh Hukum Muda menggali informasi mengenai keberlangsungan pelayanan Posbankum serta berbagai permasalahan hukum yang pernah terjadi di masyarakat. Kepala Desa menyampaikan bahwa sejumlah persoalan telah berhasil diselesaikan di kantor desa melalui mekanisme mediasi.
Tim kemudian memberikan penjelasan mengenai jenis dan bentuk layanan Posbankum serta pentingnya menyosialisasikan keberadaan layanan tersebut agar masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkannya.
Sementara itu, di Desa Batu Pute, monitoring turut dihadiri Kepala Bagian Hukum, staf Bagian Hukum, Kepala Desa, Sekretaris Desa, perwakilan pemerintah daerah, paralegal, kepala dusun, Kasi Pemerintahan, tokoh masyarakat, serta Kepala Posbankum. Dari hasil pemantauan, Posbankum Desa Batu Pute telah memiliki fasilitas dan ruangan yang memadai untuk menunjang pelayanan.
Tim juga memberikan penguatan mengenai tata cara pencatatan dan pelaporan permasalahan hukum yang diselesaikan melalui mediasi, termasuk mekanisme penginputan data melalui aplikasi dan sistem Posbankum serta kelengkapan dokumentasi berupa foto dan video kegiatan.