Kemenkum Sulsel Optimalkan Pengawasan di 2 Posbankum Kabupaten Barru
Kamis, 19 Nov 2026 20:08
BARRU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di dua desa di Kabupaten Barru, yakni Desa Galung dan Desa Batu Pute, Rabu (18/11/2026).
Monitoring dan evaluasi tersebut difokuskan pada perkembangan pelaksanaan Posbankum, mulai dari proses pembentukan, pelaporan, pembinaan paralegal, hingga pelaksanaan layanan bantuan hukum.
Melalui kegiatan ini, tim Kanwil Kemenkum Sulsel melakukan konfirmasi langsung kepada pemerintah desa dan paralegal guna mengidentifikasi kendala sekaligus memastikan layanan berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
Di Desa Galung, tim Penyuluh Hukum Muda menggali informasi mengenai keberlangsungan pelayanan Posbankum serta berbagai permasalahan hukum yang pernah terjadi di masyarakat. Kepala Desa menyampaikan bahwa sejumlah persoalan telah berhasil diselesaikan di kantor desa melalui mekanisme mediasi.
Tim kemudian memberikan penjelasan mengenai jenis dan bentuk layanan Posbankum serta pentingnya menyosialisasikan keberadaan layanan tersebut agar masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkannya.
Sementara itu, di Desa Batu Pute, monitoring turut dihadiri Kepala Bagian Hukum, staf Bagian Hukum, Kepala Desa, Sekretaris Desa, perwakilan pemerintah daerah, paralegal, kepala dusun, Kasi Pemerintahan, tokoh masyarakat, serta Kepala Posbankum. Dari hasil pemantauan, Posbankum Desa Batu Pute telah memiliki fasilitas dan ruangan yang memadai untuk menunjang pelayanan.
Tim juga memberikan penguatan mengenai tata cara pencatatan dan pelaporan permasalahan hukum yang diselesaikan melalui mediasi, termasuk mekanisme penginputan data melalui aplikasi dan sistem Posbankum serta kelengkapan dokumentasi berupa foto dan video kegiatan.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat pelaksanaan pelayanan pada dua Posbankum di Kabupaten Barru.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bagaimana pelaksanaan pelayanan di Posbankum Desa Galung dan Desa Batu Pute, termasuk memantau laporan serta pelaksanaan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Harapannya, kedua Posbankum ini dapat berjalan secara optimal, baik dari sisi pelayanan maupun tertib administrasi dan pelaporannya,” ujarnya.
Selain memastikan kesiapan fasilitas dan pelaksanaan layanan, tim juga mendorong pemanfaatan sistem pelaporan digital melalui form.posbankum.bphn.go.id. Penggunaan sistem tersebut diharapkan dapat mendukung pemantauan layanan secara real-time, mengintegrasikan data secara nasional, meminimalkan kesalahan pengisian, serta memudahkan pemetaan permasalahan hukum antarwilayah.
Penguatan kapasitas paralegal dan koordinasi dengan pemerintah daerah juga menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh akses informasi, konsultasi, dan bantuan hukum yang mudah dijangkau.
Dalam kesempatan terpisah, Kamis (19/11/2026), Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Muhammad Ikmal Idrus, menegaskan bahwa keberadaan Posbankum merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat.
“Kami mendorong agar seluruh Posbankum tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi benar-benar aktif memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Melalui monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, kami ingin memastikan setiap Posbankum mampu menjalankan fungsi pelayanan, didukung paralegal yang kompeten, pelaporan yang tertib, serta koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, akses terhadap keadilan dan layanan hukum dapat semakin mudah dirasakan masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” ungkapnya.
Monitoring dan evaluasi tersebut difokuskan pada perkembangan pelaksanaan Posbankum, mulai dari proses pembentukan, pelaporan, pembinaan paralegal, hingga pelaksanaan layanan bantuan hukum.
Melalui kegiatan ini, tim Kanwil Kemenkum Sulsel melakukan konfirmasi langsung kepada pemerintah desa dan paralegal guna mengidentifikasi kendala sekaligus memastikan layanan berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
Di Desa Galung, tim Penyuluh Hukum Muda menggali informasi mengenai keberlangsungan pelayanan Posbankum serta berbagai permasalahan hukum yang pernah terjadi di masyarakat. Kepala Desa menyampaikan bahwa sejumlah persoalan telah berhasil diselesaikan di kantor desa melalui mekanisme mediasi.
Tim kemudian memberikan penjelasan mengenai jenis dan bentuk layanan Posbankum serta pentingnya menyosialisasikan keberadaan layanan tersebut agar masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkannya.
Sementara itu, di Desa Batu Pute, monitoring turut dihadiri Kepala Bagian Hukum, staf Bagian Hukum, Kepala Desa, Sekretaris Desa, perwakilan pemerintah daerah, paralegal, kepala dusun, Kasi Pemerintahan, tokoh masyarakat, serta Kepala Posbankum. Dari hasil pemantauan, Posbankum Desa Batu Pute telah memiliki fasilitas dan ruangan yang memadai untuk menunjang pelayanan.
Tim juga memberikan penguatan mengenai tata cara pencatatan dan pelaporan permasalahan hukum yang diselesaikan melalui mediasi, termasuk mekanisme penginputan data melalui aplikasi dan sistem Posbankum serta kelengkapan dokumentasi berupa foto dan video kegiatan.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat pelaksanaan pelayanan pada dua Posbankum di Kabupaten Barru.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bagaimana pelaksanaan pelayanan di Posbankum Desa Galung dan Desa Batu Pute, termasuk memantau laporan serta pelaksanaan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Harapannya, kedua Posbankum ini dapat berjalan secara optimal, baik dari sisi pelayanan maupun tertib administrasi dan pelaporannya,” ujarnya.
Selain memastikan kesiapan fasilitas dan pelaksanaan layanan, tim juga mendorong pemanfaatan sistem pelaporan digital melalui form.posbankum.bphn.go.id. Penggunaan sistem tersebut diharapkan dapat mendukung pemantauan layanan secara real-time, mengintegrasikan data secara nasional, meminimalkan kesalahan pengisian, serta memudahkan pemetaan permasalahan hukum antarwilayah.
Penguatan kapasitas paralegal dan koordinasi dengan pemerintah daerah juga menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh akses informasi, konsultasi, dan bantuan hukum yang mudah dijangkau.
Dalam kesempatan terpisah, Kamis (19/11/2026), Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Muhammad Ikmal Idrus, menegaskan bahwa keberadaan Posbankum merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat.
“Kami mendorong agar seluruh Posbankum tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi benar-benar aktif memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Melalui monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, kami ingin memastikan setiap Posbankum mampu menjalankan fungsi pelayanan, didukung paralegal yang kompeten, pelaporan yang tertib, serta koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, akses terhadap keadilan dan layanan hukum dapat semakin mudah dirasakan masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” ungkapnya.
(GUS)
Berita Terkait
News
Ajak Pelajar SMPN 45 Makassar Wujudkan Sekolah Aman dan Bebas Kekerasan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengajak para pelajar SMP Negeri 45 Makassar untuk berperan aktif mewujudkan lingkungan sekolah yang aman
Kamis, 19 Nov 2026 16:42
News
Kemenkum Sulsel Kunjungi BHP Makassar, Perkuat Koordinasi dan Pengawasan Kurator
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mempererat hubungan dengan Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar melalui kunjungan kerja dan koordinasi seputar tugas dan fungsi kurator, Rabu (18/11/2026)
Rabu, 18 Nov 2026 19:41
News
Kemenkum Sulsel Harmonisasi Empat Ranperda Kabupaten Pinrang
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Pinrang.
Rabu, 18 Nov 2026 18:19
News
Dorong Produk Indikasi Geografis Sulsel Jadi Daya Tarik Wisata Daerah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendorong pengembangan produk Indikasi Geografis (IG) sebagai daya tarik wisata daerah melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.
Senin, 16 Nov 2026 18:01
News
Jelang Akhir Tahun, Kadiv P3H Pacu Penyelesaian Program dan Laporan Kinerja 2026
Memasuki penghujung tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memperkuat kesiapan pelaksanaan program dan penyelesaian laporan kinerja. Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Senin, 16 Nov 2026 16:27
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek SPAM Rp8,1 Miliar
2
Hadapi Tantangan Pasokan Listrik, PLN Libatkan Akademisi Unhas dalam Mitigasi
3
Dua Hari Berdebat, Abd Rahman Berhasil Perjuangkan Rp48,6 Miliar untuk Jalan dan Jembatan di Bantaeng
4
Polda Sulsel Perkenalkan Program Polisi Peduli Pengangguran
5
OJK & LPS Teken Juklak Pertukaran Data, Kebut Persiapan Program Penjaminan Polis
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek SPAM Rp8,1 Miliar
2
Hadapi Tantangan Pasokan Listrik, PLN Libatkan Akademisi Unhas dalam Mitigasi
3
Dua Hari Berdebat, Abd Rahman Berhasil Perjuangkan Rp48,6 Miliar untuk Jalan dan Jembatan di Bantaeng
4
Polda Sulsel Perkenalkan Program Polisi Peduli Pengangguran
5
OJK & LPS Teken Juklak Pertukaran Data, Kebut Persiapan Program Penjaminan Polis