Kemenkum Sulsel Kunjungi BHP Makassar, Perkuat Koordinasi dan Pengawasan Kurator

Rabu, 18 Nov 2026 19:41
Kemenkum Sulsel Kunjungi BHP Makassar, Perkuat Koordinasi dan Pengawasan Kurator
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mempererat hubungan dengan Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar melalui kunjungan kerja dan koordinasi seputar tugas dan fungsi kurator, Rabu (18/11
Comment
Share
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mempererat hubungan dengan Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar melalui kunjungan kerja dan koordinasi seputar tugas dan fungsi kurator, Rabu (18/11/2026), di kantor BHP Makassar.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Arif Rahman hadir bersama Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Ramli. Rombongan disambut langsung oleh Kepala BHP Makassar beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kurator di Sulawesi Selatan. Tujuannya agar seluruh pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kunjungan ini, Arif Rahman berharap sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulsel dan BHP Makassar semakin solid. Dengan kerja sama yang kuat, pelayanan hukum bagi masyarakat diharapkan semakin profesional, akuntabel, dan terpercaya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Muhammad Ikmal Idrus, menyambut baik kunjungan kerja tersebut. Menurutnya, koordinasi yang rutin antara Kanwil dan BHP Makassar sangat penting agar tugas kurator, yang berkaitan langsung dengan kepentingan hukum dan masyarakat, dijalankan sesuai aturan.

"Kurator mengemban tugas yang menyangkut hak banyak pihak. Karena itu, pembinaan dan pengawasan harus berjalan baik supaya setiap prosesnya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Ikmal berharap sinergi dengan BHP Makassar terus diperkuat, baik dalam pembinaan maupun pelayanan hukum kepada masyarakat. Ia juga meminta jajaran Divisi Pelayanan Hukum menjaga komunikasi yang intens dengan BHP agar setiap persoalan di lapangan dapat segera dicarikan solusi.

"Kami ingin masyarakat Sulawesi Selatan mendapatkan layanan hukum yang profesional dan terpercaya, dan itu hanya bisa terwujud jika kita bekerja bersama," tuturnya.
(GUS)
Berita Terkait
Kemenkum Sulsel Harmonisasi Empat Ranperda Kabupaten Pinrang
News
Kemenkum Sulsel Harmonisasi Empat Ranperda Kabupaten Pinrang
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Pinrang.
Rabu, 18 Nov 2026 18:19
Dorong Produk Indikasi Geografis Sulsel Jadi Daya Tarik Wisata Daerah
News
Dorong Produk Indikasi Geografis Sulsel Jadi Daya Tarik Wisata Daerah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendorong pengembangan produk Indikasi Geografis (IG) sebagai daya tarik wisata daerah melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.
Senin, 16 Nov 2026 18:01
Jelang Akhir Tahun, Kadiv P3H Pacu Penyelesaian Program dan Laporan Kinerja 2026
News
Jelang Akhir Tahun, Kadiv P3H Pacu Penyelesaian Program dan Laporan Kinerja 2026
Memasuki penghujung tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memperkuat kesiapan pelaksanaan program dan penyelesaian laporan kinerja. Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Senin, 16 Nov 2026 16:27
Kemenkum Sulsel Harmonisasi Dua Ranperda Inisiatif DPRD Sulsel
News
Kemenkum Sulsel Harmonisasi Dua Ranperda Inisiatif DPRD Sulsel
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Minggu, 15 Nov 2026 23:56
Kemenkum Sulsel Layani Konsultasi Data Perkumpulan, Aduan Notaris, hingga Apostille ke Cina
News
Kemenkum Sulsel Layani Konsultasi Data Perkumpulan, Aduan Notaris, hingga Apostille ke Cina
Dari urusan data badan hukum, pengaduan terhadap notaris, sampai dokumen untuk keperluan di luar negeri, semuanya dilayani di satu tempat.
Minggu, 15 Nov 2026 21:50
Berita Terbaru