Polda Sulsel Perkenalkan Program Polisi Peduli Pengangguran

Kamis, 19 Nov 2026 12:43
Polda Sulsel Perkenalkan Program Polisi Peduli Pengangguran
Penandatangan MoU di agenda Poliran di Aula Mappaodang Mapolda Sulsel, Kamis (19/11/2026). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
Comment
Share
MAKASSAR - Polda Sulawesi Selatan resmi meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Kegiatan ini berlangsung di Aula Mappaodang Mapolda Sulsel, Kamis (19/11/2026).

Peluncuran program dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama berbagai pemangku kepentingan strategis, mulai dari lembaga pelatihan vokasi hingga asosiasi dunia usaha.

Mitra kerja sama yang terlibat meliputi Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, BPVP Pangkep, BPVP Bantaeng, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sulsel, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulsel, Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional Indonesia (Gapeksindo) Sulsel, Real Estate Indonesia (REI) Sulsel, serta Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekrafs) Sulsel.

Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, menyampaikan bahwa Poliran merupakan bagian dari tugas kemanusiaan karena pihak kepolisian peduli terhadap masyarakat yang belum memperoleh pekerjaan.

"Saya yakin ini hanya bukan nama kepolisian, tetapi bangsa Indonesia sebenarnya yang peduli. Memang betul kami di khusus di Polri tapi kita umumkan bahwa bangsa Indonesia peduli pengangguran," ujarnya dalam sambutan.

Jenderal Bintang Dua itu menegaskan bahwa bekerja tidak hanya bertujuan untuk mencari uang, melainkan merupakan hak dasar warga negara yang telah dijamin dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

"Jadi konstitusi kita mengamanatkan, tetapi bangsa Indonesia menginginkan semua warga negara yang memenuhi persyaratan menjadi pekerja berhak mendapat pekerjaan. Karena konstitusi kita berbunyi seperti itu, kita tentunya sebagai anak bangsa wajib bergiat aktif dalam mencari pekerjaan saudara-saudara kita yang saat ini belum memiliki pekerjaan," tegasnya.

Mantan Kapolres Polda Metro Jaya itu mengatakan bahwa pekerjaan merupakan wujud nyata dari sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

"Tanpa kita memiliki pekerjaan, atau ada warga negara kita yang belum memiliki pekerjaan, maka sulit terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kita semua sangat yakin angka pengangguran yang tinggi juga membawa dampak atau masalah sosial sangat banyak. Banyak sekali pengaruhnya, banyak sekali dampaknya," tukasnya.

Sementara, Kepala BBPVP Makassar, Nasrun Ilmullah, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Polda Sulsel beserta seluruh jajaran atas inisiatif strategis ini.

"Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian, tanggung jawab bersama, dan komitmen nyata berbagai pihak untuk menjawab salah satu tantangan pembangunan kita, yaitu pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja," katanya di hadapan para tamu undangan.

Menurutnya, penanganan masalah pengangguran membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan tidak bisa semata-mata mengandalkan program pelatihan dari pemerintah.

"Persoalan ini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, mulai dari peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, penguatan kewirausahaan, hingga pendampingan bagi masyarakat agar mereka mampu memasuki dunia kerja maupun menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri," sebutnya.

Ia menambahkan bahwa masalah utama saat ini bukan hanya ketersediaan lapangan kerja, melainkan kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar dan industri.

"Kita harus memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan pekerjaan tidak hanya diberikan informasi mengenai lowongan kerja, tetapi juga dibekali dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, BBPVP Makassar bersama BPVP Palopo, dan BPVP Bantaeng siap bersinergi menjalankan tugas dan fungsi pelatihan vokasi untuk mencetak tenaga kerja yang siap pakai.

"Kami memandang program Polisi Peduli Pengangguran sebagai sebuah inisiatif yang sangat positif dan strategis. Program ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap persoalan sosial dan ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, termasuk institusi kepolisian," sambungnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menuturkan bahwa tantangan pengangguran, khususnya di kalangan pemuda dan lulusan baru, masih menjadi beban bersama.

"Kita berharap bahwa ke depan, kompetensi yang dimiliki oleh para pencari kerja disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan dunia industri. Kita berharap bahwa BBPVP ini juga dapat menyusun kurikulum ataupun pelatihan yang dilakukan berbasis pada kebutuhan riil industri yang ada saat ini, seperti teknologi, manufaktur, pariwisata, ataupun ekonomi kreatif," ucapnya.

Andi Aras menyampaikan bahwa pihak pemerintah telah menyiapkan program magang yang mendapatkan subsidi dari Kementerian Ketenagakerjaan.

"Kita berharap bahwa organisasi perusahaan maupun pengusaha bisa memprioritaskan penyerapan lulusan program ini sebagai tenaga kerja di perusahaan-perusahaan anggota asosiasi. Kita harapkan bahwa sarjana-sarjana kita ke depannya bisa betul-betul terserap. Karena kalau yang menganggur adalah sarjana, akhirnya banyak yang ikut demonstrasi atau menjadi beban sosial," terangnya.

Melalui sinergi ini, Polda Sulsel bersama para mitra berkomitmen untuk membuka peluang pelatihan keterampilan, pembinaan wirausaha, serta penyaluran tenaga kerja bagi masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem perburuhan dan kewirausahaan yang lebih inklusif dan produktif di Sulsel.
(MAN)
Berita Terkait
Berita Terbaru