Opini
Menanti Nama Wapres Jalur Giveaway
Tim SINDOmakassar
Jum'at, 20 November 2026 - 09:27 WIB
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Mudassir Hasri Gani. Foto: Istimewa
Oleh: Mudassir Hasri GaniPengamat Politik dan Kebijakan Publik
Pasca pengumuman pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI pada 12 November 2026, publik dibuat bertanya-tanya: siapakah yang akan menggantikan posisi orang nomor dua di Republik Indonesia tersebut? Kini, penantian itu semakin menarik karena Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui mekanisme konstitusional. Publik pun mulai menebak-nebak siapa sosok yang akan mendapatkan tiket menuju kursi RI-2.
Menariknya, proses pergantian ini seolah menjadi drama panggung politik baru. Jika dalam pemilihan umum masyarakat disuguhi kampanye, debat, baliho, hingga janji-janji politik, kali ini masyarakat cukup duduk manis menunggu siapa nama yang akan muncul dari kantong Presiden. Tidak perlu mencoblos, tidak perlu antre di TPS, bahkan tidak perlu menghafal visi dan misi calon. Cukup menunggu pengumuman. Inilah yang saya maksud sebagai politik jalur giveaway: bukan rakyat yang memilih langsung, tetapi rakyat yang menunggu siapa yang akan mendapatkan kesempatan tersebut.
Tentu, istilah giveaway ini bukan berarti jabatan Wakil Presiden dibagikan secara cuma-cuma atau tanpa aturan. Konstitusi telah mengatur mekanismenya. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Artinya, secara hukum, proses pergantian tersebut memiliki landasan konstitusional yang jelas.
Tetapi, ada satu hal yang menarik untuk dibicarakan lebih jauh: apakah sesuatu yang sah secara aturan otomatis dapat mewakili harapan masyarakat? Di sinilah letak persoalannya. Wakil Presiden sebelumnya terpilih melalui pemilihan umum bersama Presiden. Rakyat memberikan suara kepada pasangan calon, bukan kepada dua individu yang berdiri sendiri. Ada mandat politik yang lahir dari bilik suara, ada harapan yang dititipkan, dan ada kepercayaan yang dibangun melalui proses demokrasi.
Ketika jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan, mekanisme penggantinya berubah. Rakyat tidak lagi menjadi pemilih langsung. Presiden mengusulkan dua nama, kemudian MPR menentukan siapa yang akan menduduki jabatan tersebut. Dengan demikian, proses ini memang sah secara konstitusional, tetapi tidak menghasilkan mandat elektoral baru dari masyarakat.
Pasca pengumuman pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI pada 12 November 2026, publik dibuat bertanya-tanya: siapakah yang akan menggantikan posisi orang nomor dua di Republik Indonesia tersebut? Kini, penantian itu semakin menarik karena Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui mekanisme konstitusional. Publik pun mulai menebak-nebak siapa sosok yang akan mendapatkan tiket menuju kursi RI-2.
Menariknya, proses pergantian ini seolah menjadi drama panggung politik baru. Jika dalam pemilihan umum masyarakat disuguhi kampanye, debat, baliho, hingga janji-janji politik, kali ini masyarakat cukup duduk manis menunggu siapa nama yang akan muncul dari kantong Presiden. Tidak perlu mencoblos, tidak perlu antre di TPS, bahkan tidak perlu menghafal visi dan misi calon. Cukup menunggu pengumuman. Inilah yang saya maksud sebagai politik jalur giveaway: bukan rakyat yang memilih langsung, tetapi rakyat yang menunggu siapa yang akan mendapatkan kesempatan tersebut.
Tentu, istilah giveaway ini bukan berarti jabatan Wakil Presiden dibagikan secara cuma-cuma atau tanpa aturan. Konstitusi telah mengatur mekanismenya. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Artinya, secara hukum, proses pergantian tersebut memiliki landasan konstitusional yang jelas.
Tetapi, ada satu hal yang menarik untuk dibicarakan lebih jauh: apakah sesuatu yang sah secara aturan otomatis dapat mewakili harapan masyarakat? Di sinilah letak persoalannya. Wakil Presiden sebelumnya terpilih melalui pemilihan umum bersama Presiden. Rakyat memberikan suara kepada pasangan calon, bukan kepada dua individu yang berdiri sendiri. Ada mandat politik yang lahir dari bilik suara, ada harapan yang dititipkan, dan ada kepercayaan yang dibangun melalui proses demokrasi.
Ketika jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan, mekanisme penggantinya berubah. Rakyat tidak lagi menjadi pemilih langsung. Presiden mengusulkan dua nama, kemudian MPR menentukan siapa yang akan menduduki jabatan tersebut. Dengan demikian, proses ini memang sah secara konstitusional, tetapi tidak menghasilkan mandat elektoral baru dari masyarakat.