Opini

Menanti Nama Wapres Jalur Giveaway

Jum'at, 20 Nov 2026 09:27
Menanti Nama Wapres Jalur Giveaway
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Mudassir Hasri Gani. Foto: Istimewa
Comment
Share
Oleh: Mudassir Hasri GaniPengamat Politik dan Kebijakan Publik

Pasca pengumuman pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI pada 12 November 2026, publik dibuat bertanya-tanya: siapakah yang akan menggantikan posisi orang nomor dua di Republik Indonesia tersebut? Kini, penantian itu semakin menarik karena Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui mekanisme konstitusional. Publik pun mulai menebak-nebak siapa sosok yang akan mendapatkan tiket menuju kursi RI-2.

Menariknya, proses pergantian ini seolah menjadi drama panggung politik baru. Jika dalam pemilihan umum masyarakat disuguhi kampanye, debat, baliho, hingga janji-janji politik, kali ini masyarakat cukup duduk manis menunggu siapa nama yang akan muncul dari kantong Presiden. Tidak perlu mencoblos, tidak perlu antre di TPS, bahkan tidak perlu menghafal visi dan misi calon. Cukup menunggu pengumuman. Inilah yang saya maksud sebagai politik jalur giveaway: bukan rakyat yang memilih langsung, tetapi rakyat yang menunggu siapa yang akan mendapatkan kesempatan tersebut.

Tentu, istilah giveaway ini bukan berarti jabatan Wakil Presiden dibagikan secara cuma-cuma atau tanpa aturan. Konstitusi telah mengatur mekanismenya. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Artinya, secara hukum, proses pergantian tersebut memiliki landasan konstitusional yang jelas.

Tetapi, ada satu hal yang menarik untuk dibicarakan lebih jauh: apakah sesuatu yang sah secara aturan otomatis dapat mewakili harapan masyarakat? Di sinilah letak persoalannya. Wakil Presiden sebelumnya terpilih melalui pemilihan umum bersama Presiden. Rakyat memberikan suara kepada pasangan calon, bukan kepada dua individu yang berdiri sendiri. Ada mandat politik yang lahir dari bilik suara, ada harapan yang dititipkan, dan ada kepercayaan yang dibangun melalui proses demokrasi.

Ketika jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan, mekanisme penggantinya berubah. Rakyat tidak lagi menjadi pemilih langsung. Presiden mengusulkan dua nama, kemudian MPR menentukan siapa yang akan menduduki jabatan tersebut. Dengan demikian, proses ini memang sah secara konstitusional, tetapi tidak menghasilkan mandat elektoral baru dari masyarakat.

Jangan sampai kita mencampuradukkan dua hal: legitimasi hukum dan legitimasi sosial. Keduanya berbeda, meskipun bisa berjalan beriringan. Seseorang dapat menduduki jabatan secara sah berdasarkan konstitusi, tetapi belum tentu langsung memperoleh penerimaan dan kepercayaan publik.Demokrasi bukan sekadar urusan sah atau tidak sah.

Dalam politik, persoalan tidak selalu berhenti pada hitam atau putih, salah atau benar menurut aturan. Terdapat ruang kepercayaan, penerimaan, dan perasaan masyarakat yang juga perlu diperhitungkan. Secara psikologis, masyarakat bisa mengalami apa yang disebut sebagai political alienation atau keterasingan politik. Ini merupakan kondisi ketika masyarakat merasa jauh dari proses pengambilan keputusan politik, bahkan merasa bahwa suara mereka tidak lagi memiliki pengaruh terhadap keputusan yang menyangkut kehidupan bernegara.

Bayangkan, masyarakat sudah menghabiskan energi untuk mengikuti pemilu, menentukan pilihan, berdebat dengan tetangga, bahkan mungkin sampai bertengkar di grup WhatsApp keluarga. Namun, ketika terjadi pergantian di tengah jalan, mereka hanya menjadi penonton. Situasi ini bisa menimbulkan rasa kecewa, kebingungan, bahkan apatis terhadap proses politik.

Belum lagi persoalan kepercayaan publik. Jika proses pergantian hanya dipahami sebagai kesepakatan elite politik, masyarakat bisa saja mulai bertanya: apakah calon yang dipilih benar-benar mempertimbangkan kepentingan rakyat atau justru lebih mencerminkan kepentingan politik kelompok tertentu?

Pertanyaan tersebut tidak boleh dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan yang berlebihan. Justru, dalam demokrasi, kecurigaan publik terhadap kekuasaan harus dijawab dengan transparansi, komunikasi, dan akuntabilitas.

Apalagi, kondisi psikologis masyarakat Indonesia saat ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesejahteraan, hingga ketidakpastian ekonomi masih menjadi perhatian banyak keluarga. Dalam situasi seperti itu, masyarakat tentu berharap para elite politik tidak terlalu sibuk mengurus siapa yang akan duduk di kursi kekuasaan, sementara persoalan rakyat masih antre untuk diselesaikan.

Jangan sampai masyarakat mengalami kelelahan politik atau political fatigue. Terlalu sering disuguhi drama politik, tetapi terlalu sedikit melihat hasil yang benar-benar menyentuh kehidupan mereka. Rakyat akhirnya bisa sampai pada kesimpulan sederhana: siapa pun Wakil Presidennya,rakyat tetap membayar pajak.

Pada akhirnya, publik mungkin tidak bisa menentukan siapa yang akan menjadi Wakil Presiden berikutnya melalui bilik suara. Namun, publik tetap memiliki hak untuk menilai, mengkritik, dan mengawasi siapa pun yang terpilih.

Oleh karena itu, siapa pun nama yang nantinya diumumkan, jangan terlalu cepat merasa bahagia, karena itu amanah bukan politk untuk menjadi pemenang.

Mendapatkan kursi RI-2 melalui mekanisme konstitusi adalah satu hal, mendapatkan kepercayaan rakyat adalah urusan yang berbeda. Sebab, dalam politik, jabatan bisa didapatkan melalui keputusan elite, tetapi kepercayaan rakyat tidak bisa dibagikan melalui giveaway. Tidak ada tombol klaim, tidak ada undian berhadiah, apalagi pengumuman pemenang.

Jabatan Wakil Presiden boleh ditentukan di Senayan, tetapi kepercayaan publik dan kepentingan masyarakat harus menjadi yang utama.
(UMI)
Berita Terkait
Dasco Dalam Peta Suksesi: Antara Kapasitas Politik dan Kelayakan Kepemimpinan
News
Dasco Dalam Peta Suksesi: Antara Kapasitas Politik dan Kelayakan Kepemimpinan
Wacana mengenai figur yang dapat dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kepemimpinan nasional ke depan perlu dibaca melalui sejumlah variabel. Dalam konteks tersebut, model kepemimpinan Sufmi Ahmad Dasco menjadi salah satu hal yang patut diperhitungkan.
Minggu, 15 Nov 2026 22:29
Gerindra Sulsel Beberkan 3 Alasan Sufmi Dasco Layak jadi Wapres Pendamping Prabowo
News
Gerindra Sulsel Beberkan 3 Alasan Sufmi Dasco Layak jadi Wapres Pendamping Prabowo
Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) mendukung Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, untuk dicalonkan jadi Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Minggu, 15 Nov 2026 21:51
Golkar Dukung Dasco jadi Wapres, Idrus Marham: Tidak Perlu Waktu Adaptasi dengan Prabowo
News
Golkar Dukung Dasco jadi Wapres, Idrus Marham: Tidak Perlu Waktu Adaptasi dengan Prabowo
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, secara terbuka menyatakan dukungan bagi Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, untuk mengisi posisi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan mundur.
Minggu, 15 Nov 2026 20:28
Ketua Gerindra Gowa Dukung Dasco jadi Wapres, Sosok Pemersatu dan Paham Ketatanegaraan
News
Ketua Gerindra Gowa Dukung Dasco jadi Wapres, Sosok Pemersatu dan Paham Ketatanegaraan
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Gowa, Andi Tenri Indah, mendorong Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebagai sosok yang dinilai layak dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden.
Minggu, 15 Nov 2026 13:26
Relawan Setia Prabowo Sulsel Beri Catatan Calon Wapres: Dasco dan Mahfud MD Miliki Basis Kapasitas Berbeda
News
Relawan Setia Prabowo Sulsel Beri Catatan Calon Wapres: Dasco dan Mahfud MD Miliki Basis Kapasitas Berbeda
Syamsul Bahri Majjaga menyampaikan sejumlah catatan mengenai kriteria figur yang dibutuhkan untuk mendampingi dan memperkuat agenda pemerintahan nasional.
Sabtu, 14 Nov 2026 12:53
Berita Terbaru