Jadi Narasumber Kemendagri, Ilham Azikin Kritik Politik Berorientasi Kekuasaan
Bahar Karibo
Jum'at, 20 November 2026 - 11:09 WIB
Bupati Bantaeng periode 2018–2024, Ilham Azikin menjadi narasumber dalam diskusi dan sosialisasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Foto: Istimewa
Bupati Bantaeng periode 2018–2024, Ilham Azikin, menyoroti praktik politik dan demokrasi yang masih berorientasi pada perebutan kekuasaan. Menurutnya, demokrasi seharusnya tidak berhenti pada proses pemilihan pemimpin, tetapi mampu melahirkan kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ilham saat menjadi narasumber dalam diskusi dan sosialisasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Claro Hotel Makassar, Kamis (19/11/2026).
Dalam kegiatan yang membahas isu strategis politik dalam negeri tersebut, Ilham menilai pemimpin yang terpilih melalui proses demokrasi harus memiliki kapasitas untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat.
"Harusnya politik itu tidak hanya selesai di bilik suara saja," kata alumni Lemhanas RI ini.
Ia menambahkan, demokrasi idealnya menjadi jalan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Karena itu, kepemimpinan yang lahir dari pemilu semestinya mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan yang menjawab kebutuhan mereka.
"Idealnya, demokrasi itu bisa melahirkan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan rakyatnya," jelas dia.
Pandangan tersebut juga disoroti Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Prof. Dr. Akmal Malik. Ia mengakui, praktik politik di sebagian wilayah Indonesia masih didominasi orientasi elektoral dan popularitas.
Hal tersebut disampaikan Ilham saat menjadi narasumber dalam diskusi dan sosialisasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Claro Hotel Makassar, Kamis (19/11/2026).
Dalam kegiatan yang membahas isu strategis politik dalam negeri tersebut, Ilham menilai pemimpin yang terpilih melalui proses demokrasi harus memiliki kapasitas untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat.
"Harusnya politik itu tidak hanya selesai di bilik suara saja," kata alumni Lemhanas RI ini.
Ia menambahkan, demokrasi idealnya menjadi jalan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Karena itu, kepemimpinan yang lahir dari pemilu semestinya mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan yang menjawab kebutuhan mereka.
"Idealnya, demokrasi itu bisa melahirkan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan rakyatnya," jelas dia.
Pandangan tersebut juga disoroti Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Prof. Dr. Akmal Malik. Ia mengakui, praktik politik di sebagian wilayah Indonesia masih didominasi orientasi elektoral dan popularitas.