Jadi Narasumber Kemendagri, Ilham Azikin Kritik Politik Berorientasi Kekuasaan
Jum'at, 20 Nov 2026 11:09
Bupati Bantaeng periode 2018–2024, Ilham Azikin menjadi narasumber dalam diskusi dan sosialisasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Bupati Bantaeng periode 2018–2024, Ilham Azikin, menyoroti praktik politik dan demokrasi yang masih berorientasi pada perebutan kekuasaan. Menurutnya, demokrasi seharusnya tidak berhenti pada proses pemilihan pemimpin, tetapi mampu melahirkan kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ilham saat menjadi narasumber dalam diskusi dan sosialisasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Claro Hotel Makassar, Kamis (19/11/2026).
Dalam kegiatan yang membahas isu strategis politik dalam negeri tersebut, Ilham menilai pemimpin yang terpilih melalui proses demokrasi harus memiliki kapasitas untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat.
"Harusnya politik itu tidak hanya selesai di bilik suara saja," kata alumni Lemhanas RI ini.
Ia menambahkan, demokrasi idealnya menjadi jalan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Karena itu, kepemimpinan yang lahir dari pemilu semestinya mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan yang menjawab kebutuhan mereka.
"Idealnya, demokrasi itu bisa melahirkan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan rakyatnya," jelas dia.
Pandangan tersebut juga disoroti Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Prof. Dr. Akmal Malik. Ia mengakui, praktik politik di sebagian wilayah Indonesia masih didominasi orientasi elektoral dan popularitas.
Akibatnya, esensi politik sebagai instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat berisiko terabaikan.
"Ini karena politik dimaknai sebatas pergantian pemimpin semata. Padahal, politik lebih luas dari pada itu. Politik adalah jalan untuk memberikan kesejahteraan untuk rakyat," kata dia.
Akmal menilai kualitas tata kelola pemerintahan juga berkaitan erat dengan peran partai politik dan pemimpin yang lahir melalui proses demokrasi. Jika seluruh unsur tersebut lebih mengutamakan kepentingan elektoral dan popularitas, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat berpotensi terlupakan.
"Padahal tujuan politik lebih luas dari elektoral dan popularitas semaka. Politik itu banyak fungsi, karena politisi ini harus memikirkan apa yang perlu dilakukan agar masyarakat bisa mengatasi masalah sosial kemasyarakatan. Karena masalah di masyarakat sangat ditentukan oleh produk-produk politik yang dilahirkan oleh mereka yang terpilih dalam ruang demokrasi," jelas dia.
Sementara itu, pakar politik Universitas Airlangga (Unair), Prof. Hariyadi, menyoroti tekanan dari dalam dan luar negeri yang dinilai turut memengaruhi dinamika politik Indonesia.
"Negara saat ini sedang berada dalam tekanan yang luar biasa. Tekanan dari dalam negeri dan luar negeri, yang datang bersamaan," kata dia.
Hariyadi juga menjelaskan demokrasi memiliki dua entitas yang tidak dapat dipisahkan, yakni sebagai alat sekaligus tujuan. Namun, dalam praktiknya, demokrasi kerap lebih banyak dipandang sebagai alat untuk meraih kekuasaan.
"Nilai-nilai demokrasi kemudian direduksi menjadi alat. Padahal, ada tujuan yang tidak bisa dipisahkan dari demokrasi itu," kata dia.
Selain itu, ia menilai maraknya disinformasi melalui platform digital dan media sosial menjadi tantangan tersendiri bagi demokrasi. Informasi yang sengaja dirancang untuk kepentingan tertentu dapat mengganggu ruang publik, terlebih ketika masyarakat kesulitan melakukan pemeriksaan informasi secara cepat.
"Ini tantangan tersendiri bagi demokrasi kita," jelas dia.
Hal tersebut disampaikan Ilham saat menjadi narasumber dalam diskusi dan sosialisasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Claro Hotel Makassar, Kamis (19/11/2026).
Dalam kegiatan yang membahas isu strategis politik dalam negeri tersebut, Ilham menilai pemimpin yang terpilih melalui proses demokrasi harus memiliki kapasitas untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat.
"Harusnya politik itu tidak hanya selesai di bilik suara saja," kata alumni Lemhanas RI ini.
Ia menambahkan, demokrasi idealnya menjadi jalan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Karena itu, kepemimpinan yang lahir dari pemilu semestinya mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan yang menjawab kebutuhan mereka.
"Idealnya, demokrasi itu bisa melahirkan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan rakyatnya," jelas dia.
Pandangan tersebut juga disoroti Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Prof. Dr. Akmal Malik. Ia mengakui, praktik politik di sebagian wilayah Indonesia masih didominasi orientasi elektoral dan popularitas.
Akibatnya, esensi politik sebagai instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat berisiko terabaikan.
"Ini karena politik dimaknai sebatas pergantian pemimpin semata. Padahal, politik lebih luas dari pada itu. Politik adalah jalan untuk memberikan kesejahteraan untuk rakyat," kata dia.
Akmal menilai kualitas tata kelola pemerintahan juga berkaitan erat dengan peran partai politik dan pemimpin yang lahir melalui proses demokrasi. Jika seluruh unsur tersebut lebih mengutamakan kepentingan elektoral dan popularitas, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat berpotensi terlupakan.
"Padahal tujuan politik lebih luas dari elektoral dan popularitas semaka. Politik itu banyak fungsi, karena politisi ini harus memikirkan apa yang perlu dilakukan agar masyarakat bisa mengatasi masalah sosial kemasyarakatan. Karena masalah di masyarakat sangat ditentukan oleh produk-produk politik yang dilahirkan oleh mereka yang terpilih dalam ruang demokrasi," jelas dia.
Sementara itu, pakar politik Universitas Airlangga (Unair), Prof. Hariyadi, menyoroti tekanan dari dalam dan luar negeri yang dinilai turut memengaruhi dinamika politik Indonesia.
"Negara saat ini sedang berada dalam tekanan yang luar biasa. Tekanan dari dalam negeri dan luar negeri, yang datang bersamaan," kata dia.
Hariyadi juga menjelaskan demokrasi memiliki dua entitas yang tidak dapat dipisahkan, yakni sebagai alat sekaligus tujuan. Namun, dalam praktiknya, demokrasi kerap lebih banyak dipandang sebagai alat untuk meraih kekuasaan.
"Nilai-nilai demokrasi kemudian direduksi menjadi alat. Padahal, ada tujuan yang tidak bisa dipisahkan dari demokrasi itu," kata dia.
Selain itu, ia menilai maraknya disinformasi melalui platform digital dan media sosial menjadi tantangan tersendiri bagi demokrasi. Informasi yang sengaja dirancang untuk kepentingan tertentu dapat mengganggu ruang publik, terlebih ketika masyarakat kesulitan melakukan pemeriksaan informasi secara cepat.
"Ini tantangan tersendiri bagi demokrasi kita," jelas dia.
(MAN)
Berita Terkait
News
Teliti Kepemimpinan Transformasional, Tenaga Ahli Kemendagri Raih Gelar Magister di STIEM Bongaya
Tenaga Ahli Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Munadir Mubarak, berhasil menuntaskan studinya dan meraih gelar Magister bidang Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM) Bogaya
Minggu, 11 Okt 2026 18:01
Makassar City
Pemkot Makassar Terima 2 Penghargaan Pemda Berprestasi 2026 dari Kemendagri
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar meraih dua penghargaan pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Claro Makassar, Jumat (18/9/2026) malam.
Sabtu, 19 Sep 2026 09:50
Sulsel
Sidrap Sabet Penghargaan Pengelolaan Sampah Terbaik Regional Sulawesi
Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat regional, dalam penghargaan sebagai daerah dengan pengelolaan sampah terbaik dan lingkungan asri.
Sabtu, 19 Sep 2026 09:07
News
Pertumbuhan Ekonomi Nasional Perlu Ditopang Kinerja Ekonomi Daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya mendorong pemerintah daerah di Sulawesi memperkuat sinergi untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Jum'at, 18 Sep 2026 19:47
Makassar City
Kemendagri Usul Reward dan Punishment untuk Dongkrak Kinerja OPD Makassar
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mempercepat realisasi belanja daerah dan meningkatkan akurasi perencanaan anggaran.
Sabtu, 25 Jul 2026 23:12
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Circular Biofarm Antar Unhas Raih Penghargaan SDGs dari Bappenas
2
Hadapi Tantangan Pasokan Listrik, PLN Libatkan Akademisi Unhas dalam Mitigasi
3
Hadapi Dinamika Industri Nikel, Vale Indonesia Perkuat Kepercayaan Investor
4
Polda Sulsel Perkenalkan Program Polisi Peduli Pengangguran
5
Dua Hari Berdebat, Abd Rahman Berhasil Perjuangkan Rp48,6 Miliar untuk Jalan dan Jembatan di Bantaeng
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Circular Biofarm Antar Unhas Raih Penghargaan SDGs dari Bappenas
2
Hadapi Tantangan Pasokan Listrik, PLN Libatkan Akademisi Unhas dalam Mitigasi
3
Hadapi Dinamika Industri Nikel, Vale Indonesia Perkuat Kepercayaan Investor
4
Polda Sulsel Perkenalkan Program Polisi Peduli Pengangguran
5
Dua Hari Berdebat, Abd Rahman Berhasil Perjuangkan Rp48,6 Miliar untuk Jalan dan Jembatan di Bantaeng