KALLA Balas Bantahan GMTD, Ungkap Fakta Persil Tanah di Persidangan
Tim SINDOmakassar
Jum'at, 20 November 2026 - 14:59 WIB
Polemik sengketa lahan PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) kembali memanas setelah putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Foto/Istimewa
Polemik sengketa lahan PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) kembali memanas. Menanggapi bantahan Dirut GMTD Ali Said terkait putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar, KALLA menilai Ali Said keliru dalam memahami substansi putusan pengadilan.
Chief Legal & Sustainability KALLA, Subhan Djaya Mappaturung, menanggapi santai pernyataan Ali Said yang menegaskan bahwa sertifikat GMTD tetap utuh dan tidak dibatalkan oleh pengadilan. Saat dimintai tanggapan, Subhan merespons dengan tertawa.
"Mungkin beliau (Ali Said) kurang paham saja dalam membaca putusan pengadilan," ujarnya.
Ia bahkan mempersilakan GMTD apabila ingin membantah putusan PN Makassar dalam perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks. "Silakan Ali Said membantah putusan pengadilan. Ini kan duduk perkaranya GMTD menggugat, kemudian putusan Pengadilan Negeri Makassar menyatakan tidak dapat diterima. Itu artinya kan PT Hadji Kalla menang. Namanya menang NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)," tegasnya.
Namun, menurut Subhan, hal yang lebih penting dari putusan tersebut adalah fakta persidangan mengenai riwayat tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle. Dokumen tersebut sebelumnya menjadi dasar klaim perolehan tanah GMTD.
Dalam persidangan, justru terungkap bahwa riwayat tanah adat yang dikaitkan dengan Bunta Karaeng Mandalle tidak tercatat pada Persil Nomor 50 D IV. Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa tanah adat tersebut tercatat pada Persil Nomor 40 D I berdasarkan dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate.
Subhan menyebut fakta tersebut disampaikan oleh saksi Sekretaris Kecamatan Tamalate, Saddam Musma, dan menjadi salah satu pertimbangan penting majelis hakim dalam putusannya.
Chief Legal & Sustainability KALLA, Subhan Djaya Mappaturung, menanggapi santai pernyataan Ali Said yang menegaskan bahwa sertifikat GMTD tetap utuh dan tidak dibatalkan oleh pengadilan. Saat dimintai tanggapan, Subhan merespons dengan tertawa.
"Mungkin beliau (Ali Said) kurang paham saja dalam membaca putusan pengadilan," ujarnya.
Ia bahkan mempersilakan GMTD apabila ingin membantah putusan PN Makassar dalam perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks. "Silakan Ali Said membantah putusan pengadilan. Ini kan duduk perkaranya GMTD menggugat, kemudian putusan Pengadilan Negeri Makassar menyatakan tidak dapat diterima. Itu artinya kan PT Hadji Kalla menang. Namanya menang NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)," tegasnya.
Namun, menurut Subhan, hal yang lebih penting dari putusan tersebut adalah fakta persidangan mengenai riwayat tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle. Dokumen tersebut sebelumnya menjadi dasar klaim perolehan tanah GMTD.
Dalam persidangan, justru terungkap bahwa riwayat tanah adat yang dikaitkan dengan Bunta Karaeng Mandalle tidak tercatat pada Persil Nomor 50 D IV. Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa tanah adat tersebut tercatat pada Persil Nomor 40 D I berdasarkan dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate.
Subhan menyebut fakta tersebut disampaikan oleh saksi Sekretaris Kecamatan Tamalate, Saddam Musma, dan menjadi salah satu pertimbangan penting majelis hakim dalam putusannya.