KALLA Balas Bantahan GMTD, Ungkap Fakta Persil Tanah di Persidangan

Jum'at, 20 Nov 2026 14:59
KALLA Balas Bantahan GMTD, Ungkap Fakta Persil Tanah di Persidangan
Polemik sengketa lahan PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) kembali memanas setelah putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Foto/Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Polemik sengketa lahan PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) kembali memanas. Menanggapi bantahan Dirut GMTD Ali Said terkait putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar, KALLA menilai Ali Said keliru dalam memahami substansi putusan pengadilan.

Chief Legal & Sustainability KALLA, Subhan Djaya Mappaturung, menanggapi santai pernyataan Ali Said yang menegaskan bahwa sertifikat GMTD tetap utuh dan tidak dibatalkan oleh pengadilan. Saat dimintai tanggapan, Subhan merespons dengan tertawa.

"Mungkin beliau (Ali Said) kurang paham saja dalam membaca putusan pengadilan," ujarnya.

Ia bahkan mempersilakan GMTD apabila ingin membantah putusan PN Makassar dalam perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks. "Silakan Ali Said membantah putusan pengadilan. Ini kan duduk perkaranya GMTD menggugat, kemudian putusan Pengadilan Negeri Makassar menyatakan tidak dapat diterima. Itu artinya kan PT Hadji Kalla menang. Namanya menang NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)," tegasnya.

Namun, menurut Subhan, hal yang lebih penting dari putusan tersebut adalah fakta persidangan mengenai riwayat tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle. Dokumen tersebut sebelumnya menjadi dasar klaim perolehan tanah GMTD.

Dalam persidangan, justru terungkap bahwa riwayat tanah adat yang dikaitkan dengan Bunta Karaeng Mandalle tidak tercatat pada Persil Nomor 50 D IV. Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa tanah adat tersebut tercatat pada Persil Nomor 40 D I berdasarkan dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate.

Subhan menyebut fakta tersebut disampaikan oleh saksi Sekretaris Kecamatan Tamalate, Saddam Musma, dan menjadi salah satu pertimbangan penting majelis hakim dalam putusannya.

"Itu fakta persidangan yang disampaikan saksi Sekretaris Kecamatan Tamalate, Saddam Musma. Yang menarik adalah fakta ini menjadi pertimbangan penting Majelis Hakim dalam menjatuhkan keputusan atau sebagai ratio decidendi. Itu berarti bahwa letak lokasi lahan yang diklaim GMTD itu tidak berada di lokasi PT Hadji Kalla," ungkap Subhan.

Menurut dia, pertimbangan majelis hakim tersebut juga sejalan dengan pernyataan Humas PN Makassar yang sebelumnya menegaskan bahwa tanah PT Hadji Kalla belum pernah dieksekusi.

Pernyataan itu disampaikan oleh Humas PN Makassar, Wahyudi Said, kepada awak media pada 7 November 2025. "Jadi pada intinya, Pengadilan Negeri Makassar belum pernah melakukan eksekusi terhadap lokasi yang diklaim PT Hadji Kalla. Belum ada kegiatan apa pun, termasuk konstatering," ujar Wahyudi dalam wawancaranya bersama media.

Subhan menambahkan, fakta-fakta persidangan tersebut menjadi dasar bagi kuasa hukum PT Hadji Kalla untuk menduga adanya pemalsuan dan penggunaan surat palsu. Pihaknya pun menyatakan akan menindaklanjuti dugaan tersebut melalui jalur hukum. "Ini akan kita laporkan," tegasnya.

Sementara itu, menanggapi pernyataan Ali Said yang menyatakan GMTD akan terus menempuh seluruh proses hukum yang tersedia, Subhan mempersilakan langkah tersebut dilakukan. "Silakan saja, tidak perlu mengancam-ancam," pungkasnya.

Soroti Kontribusi GMTD
Terpisah, Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik Sulawesi Selatan, Farid Maruf Ibrahim, turut menyoroti pernyataan GMTD yang menyebut perusahaan tersebut lahir atas prakarsa dan dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lebih dari tiga dekade lalu.

Menurut Farid, GMTD kerap membawa latar belakang sejarah pendiriannya dan keterlibatan pemerintah daerah ketika menghadapi persoalan. Padahal, menurut dia, kondisi kepemilikan perusahaan saat ini perlu dilihat secara objektif.

Ia menilai penyebutan dukungan pemerintah daerah dalam berbagai pernyataan GMTD berpotensi membangun kesan seolah-olah perusahaan tersebut masih merepresentasikan kepentingan pemerintah.

"Kalau dapat masalah, mereka biasanya merujuk sejarah berdirinya perusahaan tersebut, yang seolah-olah korporasi ini dibentuk dan dimiliki secara mayoritas oleh pemerintah setempat. Padahal faktanya sekarang sudah sangat berbeda," jelasnya.

Farid juga menyoroti pernyataan GMTD yang menyebut kepemilikan saham perusahaan turut melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, dan Pemerintah Kabupaten Gowa.

"Sebagai orang Makassar hal ini yang saya sesalkan dari pihak GMTD, karena selalu membawa-bawa nama pemerintah setempat. Coba kita periksa secara objektif, kontribusi berupa dividen yang telah ditunaikan oleh pihak GMTD kepada tiga entitas pemerintah yang mereka bawa-bawa namanya, yaitu Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar dan Pemda Gowa," tambahnya.

Ia merujuk pada pembahasan di DPRD Sulsel pada akhir tahun lalu yang menyoroti kecilnya kontribusi dividen GMTD kepada pemerintah daerah selama puluhan tahun beroperasi.

Berdasarkan angka yang disampaikan Farid, dividen yang disetorkan kepada Pemprov Sulsel disebut hanya sekitar Rp6 miliar. Sementara Pemkot Makassar dan Pemkab Gowa masing-masing disebut menerima sekitar Rp3 miliar selama perusahaan beroperasi.

"Coba sebagai warga lokal Anda perbandingkan nilai kontribusi tersebut dengan harga rumah mewah yang mereka pasarkan di sana selama 30 tahun lebih. Ibarat langit dan bumi. Jadi, sebaiknya GMTD kalau mau bawa-bawa nama pemerintah, coba berkaca dulu pada nilai dividen yang telah disetorkan," terangnya.

Lebih jauh, Farid menilai kontribusi terhadap pembangunan daerah tidak hanya datang dari GMTD. Sejumlah perusahaan lain, seperti Galesong Group, Phinisi Group, Tiran Group, IMB, KALLA, dan Bosowa, juga dinilainya turut berkontribusi bagi pembangunan Makassar dan daerah sekitarnya.

Karena itu, ia menganggap tidak tepat apabila GMTD membangun kesan sebagai satu-satunya perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah. "Sangat tidak relevan jika PT GMTD memberikan kesan seolah-olah sebagai perusahaan yang satu-satunya memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah," ujarnya.
(TRI)
Berita Terkait
Berita Terbaru