Imigrasi Makassar Perkuat Pengawasan WNA di Takalar
Luqman Zainuddin
Jum'at, 20 November 2026 - 17:14 WIB
Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Takalar, Rabu (18/11/2026). Foto: Istimewa
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar bersama Pemerintah Kabupaten Takalar dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat sinergi pengawasan Warga Negara Asing (WNA) melalui Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Takalar, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan ini bertujuan mengantisipasi potensi pelanggaran keimigrasian serta tindak pidana transnasional, khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, Abdi Widodo Subagio, menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak dalam memperkuat pengawasan orang asing.
Ia menyoroti tiga potensi kerawanan, yakni peningkatan tenaga kerja asing seiring berkembangnya kawasan industri, wilayah pesisir sebagai jalur perlintasan ilegal menuju Australia, serta potensi penyalahgunaan perkawinan campuran untuk menghindari ketentuan keimigrasian.
Ia juga mendorong pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Kabupaten Takalar sebagai sarana edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian.
Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, saat membuka kegiatan, menegaskan bahwa perkembangan investasi dan pembangunan Kawasan Industri Takalar harus diimbangi dengan pengawasan orang asing yang efektif melalui kolaborasi lintas instansi. Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan daring (scamming), TPPO, dan TPPM.
Dalam sesi diskusi panel yang dimoderatori Analis Keimigrasian Madya, Ocky Mulya Soemantri, peserta membahas dinamika keberadaan WNA dan potensi kerawanan di Kabupaten Takalar.
Kegiatan ini bertujuan mengantisipasi potensi pelanggaran keimigrasian serta tindak pidana transnasional, khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, Abdi Widodo Subagio, menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak dalam memperkuat pengawasan orang asing.
Ia menyoroti tiga potensi kerawanan, yakni peningkatan tenaga kerja asing seiring berkembangnya kawasan industri, wilayah pesisir sebagai jalur perlintasan ilegal menuju Australia, serta potensi penyalahgunaan perkawinan campuran untuk menghindari ketentuan keimigrasian.
Ia juga mendorong pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Kabupaten Takalar sebagai sarana edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian.
Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, saat membuka kegiatan, menegaskan bahwa perkembangan investasi dan pembangunan Kawasan Industri Takalar harus diimbangi dengan pengawasan orang asing yang efektif melalui kolaborasi lintas instansi. Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan daring (scamming), TPPO, dan TPPM.
Dalam sesi diskusi panel yang dimoderatori Analis Keimigrasian Madya, Ocky Mulya Soemantri, peserta membahas dinamika keberadaan WNA dan potensi kerawanan di Kabupaten Takalar.