Imigrasi Makassar Perkuat Pengawasan WNA di Takalar
Jum'at, 20 Nov 2026 17:14
Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Takalar, Rabu (18/11/2026). Foto: Istimewa
TAKALAR - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar bersama Pemerintah Kabupaten Takalar dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat sinergi pengawasan Warga Negara Asing (WNA) melalui Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Takalar, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan ini bertujuan mengantisipasi potensi pelanggaran keimigrasian serta tindak pidana transnasional, khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, Abdi Widodo Subagio, menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak dalam memperkuat pengawasan orang asing.
Ia menyoroti tiga potensi kerawanan, yakni peningkatan tenaga kerja asing seiring berkembangnya kawasan industri, wilayah pesisir sebagai jalur perlintasan ilegal menuju Australia, serta potensi penyalahgunaan perkawinan campuran untuk menghindari ketentuan keimigrasian.
Ia juga mendorong pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Kabupaten Takalar sebagai sarana edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian.
Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, saat membuka kegiatan, menegaskan bahwa perkembangan investasi dan pembangunan Kawasan Industri Takalar harus diimbangi dengan pengawasan orang asing yang efektif melalui kolaborasi lintas instansi. Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan daring (scamming), TPPO, dan TPPM.
Dalam sesi diskusi panel yang dimoderatori Analis Keimigrasian Madya, Ocky Mulya Soemantri, peserta membahas dinamika keberadaan WNA dan potensi kerawanan di Kabupaten Takalar.
Salah satu isu yang mengemuka adalah perbedaan pencatatan data orang asing antarinstansi. Imigrasi mencatat satu WNA asal Korea Selatan pemegang Izin Tinggal Tetap, Disdukcapil mencatat tiga orang asing, sementara Kementerian Agama mencatat satu WNA asal Singapura terkait perkawinan campuran.
Forum yang dihadiri unsur Kejaksaan Negeri, Kodim 1426 Takalar, Pengadilan Negeri, BIN Daerah, Pos TNI AL, BNN, Rudenim Makassar, Kementerian Agama, dan perangkat daerah terkait tersebut menyepakati sejumlah langkah tindak lanjut, yaitu mengaktifkan kembali Satgas Pengawasan Orang Asing, melakukan validasi dan pertukaran data secara berkala, serta merencanakan operasi gabungan di kawasan industri dan wilayah pesisir.
Selain pengawasan, edukasi masyarakat juga akan diperkuat melalui kolaborasi podcast bersama Diskominfo Kabupaten Takalar dan penyuluhan di desa-desa pesisir melalui program Penyebaran Informasi Keimigrasian dan Pembinaan Masyarakat (PIMPASA).
Melalui koordinasi Timpora, Imigrasi Makassar berkomitmen memperkuat pengawasan orang asing secara terpadu dan berkelanjutan guna mengantisipasi pelanggaran keimigrasian, mencegah kejahatan transnasional, serta menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Takalar.
Kegiatan ini bertujuan mengantisipasi potensi pelanggaran keimigrasian serta tindak pidana transnasional, khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, Abdi Widodo Subagio, menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak dalam memperkuat pengawasan orang asing.
Ia menyoroti tiga potensi kerawanan, yakni peningkatan tenaga kerja asing seiring berkembangnya kawasan industri, wilayah pesisir sebagai jalur perlintasan ilegal menuju Australia, serta potensi penyalahgunaan perkawinan campuran untuk menghindari ketentuan keimigrasian.
Ia juga mendorong pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Kabupaten Takalar sebagai sarana edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian.
Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, saat membuka kegiatan, menegaskan bahwa perkembangan investasi dan pembangunan Kawasan Industri Takalar harus diimbangi dengan pengawasan orang asing yang efektif melalui kolaborasi lintas instansi. Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan daring (scamming), TPPO, dan TPPM.
Dalam sesi diskusi panel yang dimoderatori Analis Keimigrasian Madya, Ocky Mulya Soemantri, peserta membahas dinamika keberadaan WNA dan potensi kerawanan di Kabupaten Takalar.
Salah satu isu yang mengemuka adalah perbedaan pencatatan data orang asing antarinstansi. Imigrasi mencatat satu WNA asal Korea Selatan pemegang Izin Tinggal Tetap, Disdukcapil mencatat tiga orang asing, sementara Kementerian Agama mencatat satu WNA asal Singapura terkait perkawinan campuran.
Forum yang dihadiri unsur Kejaksaan Negeri, Kodim 1426 Takalar, Pengadilan Negeri, BIN Daerah, Pos TNI AL, BNN, Rudenim Makassar, Kementerian Agama, dan perangkat daerah terkait tersebut menyepakati sejumlah langkah tindak lanjut, yaitu mengaktifkan kembali Satgas Pengawasan Orang Asing, melakukan validasi dan pertukaran data secara berkala, serta merencanakan operasi gabungan di kawasan industri dan wilayah pesisir.
Selain pengawasan, edukasi masyarakat juga akan diperkuat melalui kolaborasi podcast bersama Diskominfo Kabupaten Takalar dan penyuluhan di desa-desa pesisir melalui program Penyebaran Informasi Keimigrasian dan Pembinaan Masyarakat (PIMPASA).
Melalui koordinasi Timpora, Imigrasi Makassar berkomitmen memperkuat pengawasan orang asing secara terpadu dan berkelanjutan guna mengantisipasi pelanggaran keimigrasian, mencegah kejahatan transnasional, serta menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Takalar.
(MAN)
Berita Terkait
News
Langgar Izin Tinggal, 3 WNA Filipina Dideportasi dari Makassar
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar mendeportasi tiga warga negara asing (WNA) asal Filipina yang merupakan satu keluarga, terdiri atas seorang ibu dan dua anak di bawah umur.
Senin, 16 Nov 2026 19:18
News
Imigrasi Makassar Hadirkan DAPRA PASPOR, Permudah Persiapan BAP
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar menghadirkan inovasi DAPRA PASPOR (Dashboard Pra-Berita Acara Pemeriksaan) untuk mempermudah masyarakat mempersiapkan proses penggantian paspor karena hilang, rusak, maupun perubahan data.
Kamis, 12 Nov 2026 11:41
Makassar City
Imigrasi Makassar Hadirkan SIPAKATAU KAISAR untuk Pengaduan Digital
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar menghadirkan SIPAKATAU KAISAR sebagai kanal digital untuk mempermudah masyarakat menyampaikan pengaduan, kritik, aspirasi, dan saran terkait pelayanan keimigrasian.
Kamis, 12 Nov 2026 08:03
Sulsel
Imigrasi Makassar Luncurkan SIPANDU, Ingatkan WNA Sebelum Izin Tinggal Berakhir
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar meluncurkan Sistem Pengingat Izin Tinggal Terpadu (SIPANDU) untuk mengingatkan warga negara asing (WNA) sebelum masa berlaku izin tinggal berakhir.
Senin, 09 Nov 2026 23:06
News
Imigrasi Makassar Musnahkan Puluhan Ribu Berkas Permohonan Paspor 2023
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar melaksanakan pemusnahan puluhan ribu berkas fisik permohonan Paspor Republik Indonesia (RI) terbitan tahun 2023.
Senin, 09 Nov 2026 12:07
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Sinergi Pelindo - Kemenhub Dorong Transformasi Pelabuhan Indonesia Timur
2
Hadapi Dinamika Industri Nikel, Vale Indonesia Perkuat Kepercayaan Investor
3
Pulau Timah Kundur: Jejak Budaya Terjaga, Harmoni Alam Terpelihara
4
Daftar Lengkap 31 Pejabat Pemkot Makassar yang Dilantik Hari Ini
5
GMTD Bantah KALLA Menang, Sertifikat Lahan Tanjung Bunga Tetap Berlaku
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Sinergi Pelindo - Kemenhub Dorong Transformasi Pelabuhan Indonesia Timur
2
Hadapi Dinamika Industri Nikel, Vale Indonesia Perkuat Kepercayaan Investor
3
Pulau Timah Kundur: Jejak Budaya Terjaga, Harmoni Alam Terpelihara
4
Daftar Lengkap 31 Pejabat Pemkot Makassar yang Dilantik Hari Ini
5
GMTD Bantah KALLA Menang, Sertifikat Lahan Tanjung Bunga Tetap Berlaku