home news

Kemenkum Sulsel Harmonisasi Tiga Rancangan Produk Hukum Kota Makassar

Sabtu, 21 November 2026 - 19:11 WIB
Kanwil Kemenkum Sulsel melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap tiga rancangan produk hukum Kota Makassar, Rabu (18/11/2026). Foto: Istimewa
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap tiga rancangan produk hukum Kota Makassar, Rabu (18/11/2026).

Ketiga rancangan tersebut terdiri atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan satu Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwali), yang berdasarkan hasil pembahasan dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sejajar.

Adapun dua Ranperda yang dibahas yakni Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Penyelenggaraan Kepariwisataan. Sementara itu, satu Ranperwali yang turut diharmonisasi mengatur tentang Penyelenggaraan Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan strategis dan mandatori dalam pembentukan produk hukum daerah.Proses ini diperlukan untuk memastikan setiap rancangan memiliki landasan yuridis yang kuat, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak menimbulkan tumpang tindih norma.

“Melalui harmonisasi, kita memastikan setiap rancangan produk hukum daerah disusun secara cermat, baik dari aspek substansi maupun teknik penyusunan. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif,” ujar Heny.

Dalam pembahasan, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulsel memberikan sejumlah masukan penyempurnaan terhadap ketiga rancangan. Masukan tersebut mencakup perbaikan konsiderans, penyesuaian dasar hukum, penyelarasan istilah dan definisi, penyempurnaan sistematika, hingga penajaman rumusan norma agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa ketiga rancangan produk hukum tersebut secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sejajar. Dengan demikian, ketiganya dapat ditindaklanjuti ke tahapan pembentukan selanjutnya dengan tetap memperhatikan masukan hasil harmonisasi serta ketentuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Selanjutnya
Bagikan artikel ini:
Berita Lainnya
berita lainnya