Kemenkum Sulsel Harmonisasi Tiga Rancangan Produk Hukum Kota Makassar
Sabtu, 21 Nov 2026 19:11
Kanwil Kemenkum Sulsel melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap tiga rancangan produk hukum Kota Makassar, Rabu (18/11/2026). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap tiga rancangan produk hukum Kota Makassar, Rabu (18/11/2026).
Ketiga rancangan tersebut terdiri atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan satu Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwali), yang berdasarkan hasil pembahasan dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sejajar.
Adapun dua Ranperda yang dibahas yakni Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Penyelenggaraan Kepariwisataan. Sementara itu, satu Ranperwali yang turut diharmonisasi mengatur tentang Penyelenggaraan Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan strategis dan mandatori dalam pembentukan produk hukum daerah. Proses ini diperlukan untuk memastikan setiap rancangan memiliki landasan yuridis yang kuat, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak menimbulkan tumpang tindih norma.
“Melalui harmonisasi, kita memastikan setiap rancangan produk hukum daerah disusun secara cermat, baik dari aspek substansi maupun teknik penyusunan. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif,” ujar Heny.
Dalam pembahasan, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulsel memberikan sejumlah masukan penyempurnaan terhadap ketiga rancangan. Masukan tersebut mencakup perbaikan konsiderans, penyesuaian dasar hukum, penyelarasan istilah dan definisi, penyempurnaan sistematika, hingga penajaman rumusan norma agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.
Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa ketiga rancangan produk hukum tersebut secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sejajar. Dengan demikian, ketiganya dapat ditindaklanjuti ke tahapan pembentukan selanjutnya dengan tetap memperhatikan masukan hasil harmonisasi serta ketentuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kesempatan terpisah, Sabtu (21/11/2026), Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Muhammad Ikmal Idrus, menegaskan bahwa harmonisasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan dan penguatan dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Kami berharap setiap regulasi yang dihasilkan memiliki kepastian hukum, tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Makassar,” ujar Ikmal.
Ketiga rancangan tersebut terdiri atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan satu Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwali), yang berdasarkan hasil pembahasan dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sejajar.
Adapun dua Ranperda yang dibahas yakni Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Penyelenggaraan Kepariwisataan. Sementara itu, satu Ranperwali yang turut diharmonisasi mengatur tentang Penyelenggaraan Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan strategis dan mandatori dalam pembentukan produk hukum daerah. Proses ini diperlukan untuk memastikan setiap rancangan memiliki landasan yuridis yang kuat, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak menimbulkan tumpang tindih norma.
“Melalui harmonisasi, kita memastikan setiap rancangan produk hukum daerah disusun secara cermat, baik dari aspek substansi maupun teknik penyusunan. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif,” ujar Heny.
Dalam pembahasan, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulsel memberikan sejumlah masukan penyempurnaan terhadap ketiga rancangan. Masukan tersebut mencakup perbaikan konsiderans, penyesuaian dasar hukum, penyelarasan istilah dan definisi, penyempurnaan sistematika, hingga penajaman rumusan norma agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.
Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa ketiga rancangan produk hukum tersebut secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sejajar. Dengan demikian, ketiganya dapat ditindaklanjuti ke tahapan pembentukan selanjutnya dengan tetap memperhatikan masukan hasil harmonisasi serta ketentuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kesempatan terpisah, Sabtu (21/11/2026), Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Muhammad Ikmal Idrus, menegaskan bahwa harmonisasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan dan penguatan dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Kami berharap setiap regulasi yang dihasilkan memiliki kepastian hukum, tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Makassar,” ujar Ikmal.
(GUS)
Berita Terkait
News
Ajak Mahasiswa UNM Bijak Bermedia Digital dan Waspada Kejahatan Siber
Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan hadir sebagai narasumber dalam Talk Show Etika dan Hukum Bermedia Digital untuk Semua Kalangan
Sabtu, 21 Nov 2026 23:17
News
Muhammad Ikmal Idrus Resmi Lantik Notaris Pengganti Kota Makassar
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Muhammad Ikmal Idrus, melantik Notaris Pengganti Kota Makassar di Ruang Rapat Baharuddin Lopa, Jumat (20/11/2026).
Jum'at, 20 Nov 2026 19:55
News
Kemenkum Sulsel Optimalkan Pengawasan di 2 Posbankum Kabupaten Barru
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di dua desa di Kabupaten Barru, yakni Desa Galung dan Desa Batu Pute, Rabu (18/11/2026).
Kamis, 19 Nov 2026 20:08
News
Ajak Pelajar SMPN 45 Makassar Wujudkan Sekolah Aman dan Bebas Kekerasan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengajak para pelajar SMP Negeri 45 Makassar untuk berperan aktif mewujudkan lingkungan sekolah yang aman
Kamis, 19 Nov 2026 16:42
News
Kemenkum Sulsel Kunjungi BHP Makassar, Perkuat Koordinasi dan Pengawasan Kurator
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mempererat hubungan dengan Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar melalui kunjungan kerja dan koordinasi seputar tugas dan fungsi kurator, Rabu (18/11/2026)
Rabu, 18 Nov 2026 19:41
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Fadil Imran Pesan Darmawangsyah Jaga Amanah dan Rangkul Semua Pihak
2
PDIP Sulsel Gembleng Kader Perempuan, Siapkan Penggerak hingga Akar Rumput
3
Appi Targetkan 1.005 RW di Makassar Punya Bank Sampah dan Terhubung Tabungan Emas
4
HUT ke-59, Indosat Tebar Promo Internet Murah hingga 120 Tiket Konser BTS
5
Ikhtiar Teknis dan Doa, PLN Berpacu Pulihkan Listrik Sulawesi
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Fadil Imran Pesan Darmawangsyah Jaga Amanah dan Rangkul Semua Pihak
2
PDIP Sulsel Gembleng Kader Perempuan, Siapkan Penggerak hingga Akar Rumput
3
Appi Targetkan 1.005 RW di Makassar Punya Bank Sampah dan Terhubung Tabungan Emas
4
HUT ke-59, Indosat Tebar Promo Internet Murah hingga 120 Tiket Konser BTS
5
Ikhtiar Teknis dan Doa, PLN Berpacu Pulihkan Listrik Sulawesi