Pencegahan Korupsi di Pelabuhan Bisa Diwujudkan dengan Digitalisasi
Tim Sindomakassar
Sabtu, 19 Agustus 2023 - 20:35 WIB
Pelabuhan Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi, salah satunya lewat digitalisasi. Foto/Dok Pelindo
Pelabuhan Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi. Dalam diskusi panel (15/8) yang menghadirkan lembaga-lembaga yang menyoroti layanan publik seperti Kejaksaan Agung dan Stranas Pencegahan Korupsi (PK) menyebutkan bahwa pencegahan korupsi di pelabuhan dapat diwujudkan melalui proses digitalisasi.
Ketut Sumedana selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menjelaskan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, digitalisasi harus dilakukan di semua sektor, dalam rangka pencegahan dengan proses yang cepat, tepat serta efektif. Yang dapat dilakukan oleh Pelindo, ia menyebut salah satunya dengan adalah bekerja sama dengan stakeholders yang lain.
“Kita siap membantu dalam hal tata kelola dalam pencegahan korupsi semua akan kita bantu kalau diminta dan kita sudah biasa melakukan asistensi atau pendampingan, termasuk juga pengamanan pada proyek strategis nasional, sehingga ke depannya semua dapat terlaksana dengan baik dan meningkatkan pendapatan negara secara optimal,” ujar Ketut.
Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati, juga menjelaskan dengan adanya penggabungan Pelindo, mempermudah dalam mendorong sistem menjadi lebih komprehesif, seperti sistem-sistem yang sudah Pelindo bangun saat ini. Salah satunya Phinisi, yang diharapkan sudah dapat diterapkan di semua pelabuhan secara aktif.
“Jadi lebih mudah dalam mengintegrasikannya, sehingga terjadilah mekanisme check and balance. Kalau dalam upaya pencegahan tindakan korupsi, digitalisasi itu, satu menciptakan transparansi dan dua, check and balance. Pengintegrasikan sistem merupakan salah satu cara dalam mencegah tindakan korupsi yang dianggap yang paling ampuh,” tambah Niken.
Lebih lanjut, Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati menyebutkan, salah satu capaian pelabuhan Indonesia pada tahun 2022. Menurut UNCTAD, Indonesia adalah negara satu-satunya di Asia yang sudah masuk dalam 20 besar pelabuhan dengan kinerja yang baik dalam hal perbaikan tata kelola pelabuhan.
Hadir pula sebagai panelis Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, dan Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Felia Salim.
Ketut Sumedana selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menjelaskan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, digitalisasi harus dilakukan di semua sektor, dalam rangka pencegahan dengan proses yang cepat, tepat serta efektif. Yang dapat dilakukan oleh Pelindo, ia menyebut salah satunya dengan adalah bekerja sama dengan stakeholders yang lain.
“Kita siap membantu dalam hal tata kelola dalam pencegahan korupsi semua akan kita bantu kalau diminta dan kita sudah biasa melakukan asistensi atau pendampingan, termasuk juga pengamanan pada proyek strategis nasional, sehingga ke depannya semua dapat terlaksana dengan baik dan meningkatkan pendapatan negara secara optimal,” ujar Ketut.
Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati, juga menjelaskan dengan adanya penggabungan Pelindo, mempermudah dalam mendorong sistem menjadi lebih komprehesif, seperti sistem-sistem yang sudah Pelindo bangun saat ini. Salah satunya Phinisi, yang diharapkan sudah dapat diterapkan di semua pelabuhan secara aktif.
“Jadi lebih mudah dalam mengintegrasikannya, sehingga terjadilah mekanisme check and balance. Kalau dalam upaya pencegahan tindakan korupsi, digitalisasi itu, satu menciptakan transparansi dan dua, check and balance. Pengintegrasikan sistem merupakan salah satu cara dalam mencegah tindakan korupsi yang dianggap yang paling ampuh,” tambah Niken.
Lebih lanjut, Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati menyebutkan, salah satu capaian pelabuhan Indonesia pada tahun 2022. Menurut UNCTAD, Indonesia adalah negara satu-satunya di Asia yang sudah masuk dalam 20 besar pelabuhan dengan kinerja yang baik dalam hal perbaikan tata kelola pelabuhan.
Hadir pula sebagai panelis Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, dan Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Felia Salim.