Anggaran Pemprov Sulsel Menipis, Pj Gubernur Fokus Bayar Utang dan Pilkada
Gusti Ridani
Senin, 18 September 2023 - 18:45 WIB
Pemprov Sulsel akan melakukan penghematan anggaran dalam APBD perubahan. Hal ini dipengaruhi oleh utang Pemprov dan juga akan berlangsungnya Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang menelan anggaran cukup banyak.
Diketahui, anggaran Pilgub Sulsel sebesar Rp244 miliar. Sementara utang Pemprov yang tak diketahui jumlahnya itu merupakan kewajiban provinsi terkait Dana Bagi Hasil (DBH) ke Kabupaten/Kota.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin menyampaikan, anggaran Pilkada perlu diprioritaskan karena itu merupakan kebutuhan mendesak dan belum direncanakan sebelumnya.
"Saya bilang 40 persen dana Pemilu dan Pilkada yang harus diselesaikan. Otomatis harus dilakukan penghematan. Program lain ditajamkan kembali disesuaikan dengan program prioritas. Alhamdulillah bisa dilakukan, DPRD sudah disetujui semua untuk mendukung pemilu," ucap Bahtiar, di Kantor Gubernur Sulsel sebelum melakukan Rakor pengendalian inflasi dengan Mentan SYL, Senin (18/9/23).
Utang DBH ke Kabupaten Kota kata Bahtiar, harus dibayarkan di APBD perubahan ini. Karena itu adalah hak daerah yang harus dibayarkan 100 persen.
"Otomatis harus diselesaikan, karena pemerintahan itu kan bagian sistem yang berkelanjutan jadi jangan liat hari kemarin. Itu adalah kewajiban pemerintah daerah dan menumpuknya sampai sekarang, dan itu akan saya selesaikan semua," terangnya.
Dengan demikian, kata Bahtiar, anggaran makin menipis. Maka dari itu, dirinya hanya fokus pada perintah Presiden. Seperti menyukseskan pemilu, penanganan inflasi, penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, menjaga stabilitas politik keamanan daerah dan menjaga kedaulatan pangan.
Diketahui, anggaran Pilgub Sulsel sebesar Rp244 miliar. Sementara utang Pemprov yang tak diketahui jumlahnya itu merupakan kewajiban provinsi terkait Dana Bagi Hasil (DBH) ke Kabupaten/Kota.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin menyampaikan, anggaran Pilkada perlu diprioritaskan karena itu merupakan kebutuhan mendesak dan belum direncanakan sebelumnya.
"Saya bilang 40 persen dana Pemilu dan Pilkada yang harus diselesaikan. Otomatis harus dilakukan penghematan. Program lain ditajamkan kembali disesuaikan dengan program prioritas. Alhamdulillah bisa dilakukan, DPRD sudah disetujui semua untuk mendukung pemilu," ucap Bahtiar, di Kantor Gubernur Sulsel sebelum melakukan Rakor pengendalian inflasi dengan Mentan SYL, Senin (18/9/23).
Utang DBH ke Kabupaten Kota kata Bahtiar, harus dibayarkan di APBD perubahan ini. Karena itu adalah hak daerah yang harus dibayarkan 100 persen.
"Otomatis harus diselesaikan, karena pemerintahan itu kan bagian sistem yang berkelanjutan jadi jangan liat hari kemarin. Itu adalah kewajiban pemerintah daerah dan menumpuknya sampai sekarang, dan itu akan saya selesaikan semua," terangnya.
Dengan demikian, kata Bahtiar, anggaran makin menipis. Maka dari itu, dirinya hanya fokus pada perintah Presiden. Seperti menyukseskan pemilu, penanganan inflasi, penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, menjaga stabilitas politik keamanan daerah dan menjaga kedaulatan pangan.