Anggaran Pemprov Sulsel Menipis, Pj Gubernur Fokus Bayar Utang dan Pilkada 

MAKASSAR - Pemprov Sulsel akan melakukan penghematan anggaran dalam APBD perubahan. Hal ini dipengaruhi oleh utang Pemprov dan juga akan berlangsungnya Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang menelan anggaran cukup banyak.

Diketahui, anggaran Pilgub Sulsel sebesar Rp244 miliar. Sementara utang Pemprov yang tak diketahui jumlahnya itu merupakan kewajiban provinsi terkait Dana Bagi Hasil (DBH) ke Kabupaten/Kota.

Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin menyampaikan, anggaran Pilkada perlu diprioritaskan karena itu merupakan kebutuhan mendesak dan belum direncanakan sebelumnya.

"Saya bilang 40 persen dana Pemilu dan Pilkada yang harus diselesaikan. Otomatis harus dilakukan penghematan. Program lain ditajamkan kembali disesuaikan dengan program prioritas. Alhamdulillah bisa dilakukan, DPRD sudah disetujui semua untuk mendukung pemilu," ucap Bahtiar, di Kantor Gubernur Sulsel sebelum melakukan Rakor pengendalian inflasi dengan Mentan SYL, Senin (18/9/23).

Utang DBH ke Kabupaten Kota kata Bahtiar, harus dibayarkan di APBD perubahan ini. Karena itu adalah hak daerah yang harus dibayarkan 100 persen.

"Otomatis harus diselesaikan, karena pemerintahan itu kan bagian sistem yang berkelanjutan jadi jangan liat hari kemarin. Itu adalah kewajiban pemerintah daerah dan menumpuknya sampai sekarang, dan itu akan saya selesaikan semua," terangnya.

Dengan demikian, kata Bahtiar, anggaran makin menipis. Maka dari itu, dirinya hanya fokus pada perintah Presiden. Seperti menyukseskan pemilu, penanganan inflasi, penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, menjaga stabilitas politik keamanan daerah dan menjaga kedaulatan pangan.

Dengan itu, dirinya akan mengandalkan investasi di Sulsel. Sebab membangun daerah menggunakan APBD menurutnya sangat sulit. "Maka mau tidak mau ada investasi, investasi dari swasta pasti, dari dalam negeri maupun luar negeri," jelasnya.

Selain itu, Bahtiar bahkan akan membubarkan Staf Khusus (Stafsus) Gubernur dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Hal ini dinilai juga akan mengurangi beban anggaran APBD. Dirinya akan mengutamakan penggunaan pejabat struktural dalam pemerintahan.

Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Andi Muhammad Arsjad mengatakan, Pj Gubernur Sulsel akan lebih mengutamakan struktural pemerintahan.

"Artinya, struktur pemerintahan itu berarti orang-orang yang memiliki kompetensi tugas kewenangan sesuai jabatan yang diberikan. Jadi beliau sebenarnya lebih memberikan kepercayaan kepada jajaran ASN Pemprov untuk membantu dalam proses jajaran pemerintahan," jelasnya beberapa waktu lalu.

Meski demikian, Arsjad menyebut, Bahtiar akan tetap mendengarkan masukan-masukan dari segala pihak demi Sulsel yang lebih baik. Adapun soal penghapusan Stafsus dan TGUPP itu, kata dia, mengacu pada subtansi dan peran Stafsus. Ia mengatakan, keberadaan Stafsus itu bisa menjadi pertimbangan Gubernur.

Ia menjelaskan, ketika masa jabatan Gubernur Sulsel (Andi Sudirman Sulaiman) berkahir, maka SK juga akan berakhir pula. "Ketika Gubernur berakhir dengan serta merta diikuti seperti itu, disesuaikan. Kecuali kalau memang dalam SK penegasan itu ada hal lain yang diatur dalam periodesasinya. Misalnya, Januari sampai Desember, tentu kita akan menghormati itu," tutup Arsjad.