Seruan Boikot Produk Israel Perlu Digaungkan Lagi pada KTT OKI di Riyadh
Tim Sindomakassar
Minggu, 12 November 2023 - 08:17 WIB
Seruan boikot produk Israel kian menguat di tengah invasi negara itu ke Palestina. Foto/Ilustrasi/Int
Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan Presiden Jokowi perlu menggaungkan kembali untuk memboikot produk Israel dalam Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (KTT OKI) di Riyadh, Arab Saudi, Jumat dan Sabtu (10-11/11/2023). Sebab, sebelumnya, pada KTT OKI di Jakarta pada 2016 lalu, Jokowi pernah menyerukan hal tersebut dan menjadi salah satu keputusan KTT OKI.
"Seruan boikot ekonomi itu perlu disuarakan kembali dan dikonkretkan menjadi keputusan KTT OKI. Dan bisa diawali dengan sikap Pemerintah Indonesia untuk menghentikan kerja sama ekonomi atau ekspor-impor dengan Israel yang masih berjalan hingga saat ini," jelas HNW, dikutip dari laman resmi DPR RI.
Pria yang kerap disapa HNW ini menjelaskan beberapa negara OKI memang telah mengambil sikap tegas mengoreksi hubungan mereka dengan Israel, seperti Turki, Jordan dan Bahrain. Negara-negara tersebut bukan hanya menarik duta besarnya, tetapi juga menghentikan kerja sama ekonomi dengan Israel, itu semua patut diapresiasi.
"Bila OKI yang beranggotakan 57 negara, atau organisasi dunia terbesar kedua setelah PBB ini, menjatuhkan 'sanksi' kepada Israel dengan memutus hubungan diplomatik dan tidak melanjutkan kerja sama di bidang ekonomi dalam bentuk apa pun, tentu akan efektif untuk mengkoreksi berkelanjutannya kejahatan penjajahan Israel, menghentikan tragedi kemanusiaan dan holocaust di Gaza, dan akan berdampak pada kemungkinan mendekatkan realisasi tujuan dari berdirinya OKI yaitu Palestina merdeka," jelas Politisi Fraksi PKS ini.
"Akan efektif juga untuk menghentikan penjajahan Israel dan merdekanya Palestina kalau negara-negara penghasil minyak dan gas, tidak lagi mengekspor minyak dan gasnya ke Israel."
Wakil Ketua MPR ini menambahkan pemerintah RI dari zaman Bung Karno hingga kini memang tetap bersikap sesuai ketentuan konstitusi, yaitu membela kemerdekaan Palestina. Salah satu contohnya yaitu menolak penetapan Yerusalem sebagai ibukota Israel.
"Bahkan Presiden Jokowi pernah berkomunikasi dengan Presiden Palestina bahwa Indonesia tidak ikutan melakukan normalisasi dengan Israel, hingga kecaman Menlu RI terhadap DK PBB yang gagal menghasilkan resolusi untuk membantu masyarakat Gaza dari kejahatan perang yang terus dilakukan oleh Israel," jelasnya.
"Seruan boikot ekonomi itu perlu disuarakan kembali dan dikonkretkan menjadi keputusan KTT OKI. Dan bisa diawali dengan sikap Pemerintah Indonesia untuk menghentikan kerja sama ekonomi atau ekspor-impor dengan Israel yang masih berjalan hingga saat ini," jelas HNW, dikutip dari laman resmi DPR RI.
Pria yang kerap disapa HNW ini menjelaskan beberapa negara OKI memang telah mengambil sikap tegas mengoreksi hubungan mereka dengan Israel, seperti Turki, Jordan dan Bahrain. Negara-negara tersebut bukan hanya menarik duta besarnya, tetapi juga menghentikan kerja sama ekonomi dengan Israel, itu semua patut diapresiasi.
"Bila OKI yang beranggotakan 57 negara, atau organisasi dunia terbesar kedua setelah PBB ini, menjatuhkan 'sanksi' kepada Israel dengan memutus hubungan diplomatik dan tidak melanjutkan kerja sama di bidang ekonomi dalam bentuk apa pun, tentu akan efektif untuk mengkoreksi berkelanjutannya kejahatan penjajahan Israel, menghentikan tragedi kemanusiaan dan holocaust di Gaza, dan akan berdampak pada kemungkinan mendekatkan realisasi tujuan dari berdirinya OKI yaitu Palestina merdeka," jelas Politisi Fraksi PKS ini.
"Akan efektif juga untuk menghentikan penjajahan Israel dan merdekanya Palestina kalau negara-negara penghasil minyak dan gas, tidak lagi mengekspor minyak dan gasnya ke Israel."
Wakil Ketua MPR ini menambahkan pemerintah RI dari zaman Bung Karno hingga kini memang tetap bersikap sesuai ketentuan konstitusi, yaitu membela kemerdekaan Palestina. Salah satu contohnya yaitu menolak penetapan Yerusalem sebagai ibukota Israel.
"Bahkan Presiden Jokowi pernah berkomunikasi dengan Presiden Palestina bahwa Indonesia tidak ikutan melakukan normalisasi dengan Israel, hingga kecaman Menlu RI terhadap DK PBB yang gagal menghasilkan resolusi untuk membantu masyarakat Gaza dari kejahatan perang yang terus dilakukan oleh Israel," jelasnya.