Kolaborasi Kominfo RI & Pemprov Sulsel Susun Pedoman Layanan Komunikasi Krisis Nasional yang Terintegrasi
Tim SINDOmakassar
Selasa, 12 Desember 2023 - 07:03 WIB
Kepala Dinas Kominfo-SP Sulsel, A Winarno Eka Putra. Foto/Dok Pemprov Sulsel
Sebagai upaya untuk meningkatkan respon pemerintah terhadap situasi darurat dan krisis yang mungkin timbul di masa depan, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Direktorat Tata Kelola Kemitraan dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), menggelar Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Pedoman Layanan Komunikasi Krisis Nasional Terintegrasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel The Rinra, Senin, 11 Desember 2023.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo-SP Sulsel, A Winarno Eka Putra, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas antusiasme serta kontribusi berbagai pihak. Khususnya Kadis Kominfo Kabupaten/Kota Se-Sulsel yang betul-betul sadar akan pentingnya Pedoman Layanan Komunikasi Krisis Nasional sebagai landasan krusial dalam menanggapi dan mengelola situasi darurat yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Saya mengapresiasi atas antusias peran serta bapak/ibu akan pentingnya pelaksanaan Penyusunan Pedoman Layanan komunikasi Krisis Nasional yang terintegrasi sebagai hal yang sangat penting dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin akan terjadi kedepannya," ujarnya.
Komunikasi krisis, sambungnya, sebagaimana disorot dalam kesempatan ini, bukan semata-mata tentang penyebaran informasi semata, melainkan juga pengelolaan persepsi, pemeliharaan stabilitas, dan pembangunan kepercayaan masyarakat. Pedoman yang sedang disusun diharapkan mampu menyampaikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan terpercaya dalam situasi yang memerlukan respons cepat dan koordinasi yang efektif.
"Melalui kegiatan konsultasi publik ini, diharapkan pandangan serta masukan dari para peserta akan menjadi fondasi kuat dalam menyusun pedoman komunikasi krisis agar tidak sekadar menjadi dokumen, melainkan instrumen yang efektif dalam mendukung upaya pencegahan, respons, dan pemulihan dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi di masa depan," harapnya.
Ia menambahkan, konsultasi publik ini menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam melibatkan seluruh pihak terkait, untuk memastikan pedoman ini mencakup berbagai aspek yang relevan dalam menanggapi berbagai jenis krisis.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Tata Kelola Kimitraan dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI, Dr. Hasyim Gautama, menjelaskan, pedoman komunikasi krisis menjadi sangat krusial karena menyangkut kepercayaan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat atau krisis di masa tahun politik dan di era digitalisasi saat ini.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo-SP Sulsel, A Winarno Eka Putra, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas antusiasme serta kontribusi berbagai pihak. Khususnya Kadis Kominfo Kabupaten/Kota Se-Sulsel yang betul-betul sadar akan pentingnya Pedoman Layanan Komunikasi Krisis Nasional sebagai landasan krusial dalam menanggapi dan mengelola situasi darurat yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Saya mengapresiasi atas antusias peran serta bapak/ibu akan pentingnya pelaksanaan Penyusunan Pedoman Layanan komunikasi Krisis Nasional yang terintegrasi sebagai hal yang sangat penting dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin akan terjadi kedepannya," ujarnya.
Komunikasi krisis, sambungnya, sebagaimana disorot dalam kesempatan ini, bukan semata-mata tentang penyebaran informasi semata, melainkan juga pengelolaan persepsi, pemeliharaan stabilitas, dan pembangunan kepercayaan masyarakat. Pedoman yang sedang disusun diharapkan mampu menyampaikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan terpercaya dalam situasi yang memerlukan respons cepat dan koordinasi yang efektif.
"Melalui kegiatan konsultasi publik ini, diharapkan pandangan serta masukan dari para peserta akan menjadi fondasi kuat dalam menyusun pedoman komunikasi krisis agar tidak sekadar menjadi dokumen, melainkan instrumen yang efektif dalam mendukung upaya pencegahan, respons, dan pemulihan dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi di masa depan," harapnya.
Ia menambahkan, konsultasi publik ini menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam melibatkan seluruh pihak terkait, untuk memastikan pedoman ini mencakup berbagai aspek yang relevan dalam menanggapi berbagai jenis krisis.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Tata Kelola Kimitraan dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI, Dr. Hasyim Gautama, menjelaskan, pedoman komunikasi krisis menjadi sangat krusial karena menyangkut kepercayaan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat atau krisis di masa tahun politik dan di era digitalisasi saat ini.