Kolaborasi Kominfo RI & Pemprov Sulsel Susun Pedoman Layanan Komunikasi Krisis Nasional yang Terintegrasi
Tim Sindomakassar
Selasa, 12 Des 2023 07:03
Kepala Dinas Kominfo-SP Sulsel, A Winarno Eka Putra. Foto/Dok Pemprov Sulsel
MAKASSAR - Sebagai upaya untuk meningkatkan respon pemerintah terhadap situasi darurat dan krisis yang mungkin timbul di masa depan, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Direktorat Tata Kelola Kemitraan dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), menggelar Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Pedoman Layanan Komunikasi Krisis Nasional Terintegrasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel The Rinra, Senin, 11 Desember 2023.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo-SP Sulsel, A Winarno Eka Putra, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas antusiasme serta kontribusi berbagai pihak. Khususnya Kadis Kominfo Kabupaten/Kota Se-Sulsel yang betul-betul sadar akan pentingnya Pedoman Layanan Komunikasi Krisis Nasional sebagai landasan krusial dalam menanggapi dan mengelola situasi darurat yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Saya mengapresiasi atas antusias peran serta bapak/ibu akan pentingnya pelaksanaan Penyusunan Pedoman Layanan komunikasi Krisis Nasional yang terintegrasi sebagai hal yang sangat penting dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin akan terjadi kedepannya," ujarnya.
Komunikasi krisis, sambungnya, sebagaimana disorot dalam kesempatan ini, bukan semata-mata tentang penyebaran informasi semata, melainkan juga pengelolaan persepsi, pemeliharaan stabilitas, dan pembangunan kepercayaan masyarakat. Pedoman yang sedang disusun diharapkan mampu menyampaikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan terpercaya dalam situasi yang memerlukan respons cepat dan koordinasi yang efektif.
"Melalui kegiatan konsultasi publik ini, diharapkan pandangan serta masukan dari para peserta akan menjadi fondasi kuat dalam menyusun pedoman komunikasi krisis agar tidak sekadar menjadi dokumen, melainkan instrumen yang efektif dalam mendukung upaya pencegahan, respons, dan pemulihan dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi di masa depan," harapnya.
Ia menambahkan, konsultasi publik ini menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam melibatkan seluruh pihak terkait, untuk memastikan pedoman ini mencakup berbagai aspek yang relevan dalam menanggapi berbagai jenis krisis.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Tata Kelola Kimitraan dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI, Dr. Hasyim Gautama, menjelaskan, pedoman komunikasi krisis menjadi sangat krusial karena menyangkut kepercayaan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat atau krisis di masa tahun politik dan di era digitalisasi saat ini.
"Pengelolaan komunikasi krisis ini menjadi sangat krusial karena ini menyangkut trust, kepercayaan masyarakat kepada kita, apalagi saat ini kita berada di tahun politik yang tentu partisipasi publik yang akan tinggi, sehingga kita harus menjaga reputasi pemerintah dan apalagi era digitalisasi ini menuntut kita memberikan respon yang cepat kepada publik," jelasnya.
Adapun narasumber pada kegiatan konsultasi publik ini, antara lain Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, dan Dosen Ilmu Komunikasi UI Dr. Eryanto.Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Kominfo-SP Seluruh Provinsi Se Indonesia Melalui Zoom, dan Kepala Biro Humas Kementrian/Lembaga Se Indonesia. Serta hadir secara langsung Dinas Kominfo-SP Kabupaten/Kota.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo-SP Sulsel, A Winarno Eka Putra, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas antusiasme serta kontribusi berbagai pihak. Khususnya Kadis Kominfo Kabupaten/Kota Se-Sulsel yang betul-betul sadar akan pentingnya Pedoman Layanan Komunikasi Krisis Nasional sebagai landasan krusial dalam menanggapi dan mengelola situasi darurat yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Saya mengapresiasi atas antusias peran serta bapak/ibu akan pentingnya pelaksanaan Penyusunan Pedoman Layanan komunikasi Krisis Nasional yang terintegrasi sebagai hal yang sangat penting dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin akan terjadi kedepannya," ujarnya.
Komunikasi krisis, sambungnya, sebagaimana disorot dalam kesempatan ini, bukan semata-mata tentang penyebaran informasi semata, melainkan juga pengelolaan persepsi, pemeliharaan stabilitas, dan pembangunan kepercayaan masyarakat. Pedoman yang sedang disusun diharapkan mampu menyampaikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan terpercaya dalam situasi yang memerlukan respons cepat dan koordinasi yang efektif.
"Melalui kegiatan konsultasi publik ini, diharapkan pandangan serta masukan dari para peserta akan menjadi fondasi kuat dalam menyusun pedoman komunikasi krisis agar tidak sekadar menjadi dokumen, melainkan instrumen yang efektif dalam mendukung upaya pencegahan, respons, dan pemulihan dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi di masa depan," harapnya.
Ia menambahkan, konsultasi publik ini menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam melibatkan seluruh pihak terkait, untuk memastikan pedoman ini mencakup berbagai aspek yang relevan dalam menanggapi berbagai jenis krisis.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Tata Kelola Kimitraan dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI, Dr. Hasyim Gautama, menjelaskan, pedoman komunikasi krisis menjadi sangat krusial karena menyangkut kepercayaan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat atau krisis di masa tahun politik dan di era digitalisasi saat ini.
"Pengelolaan komunikasi krisis ini menjadi sangat krusial karena ini menyangkut trust, kepercayaan masyarakat kepada kita, apalagi saat ini kita berada di tahun politik yang tentu partisipasi publik yang akan tinggi, sehingga kita harus menjaga reputasi pemerintah dan apalagi era digitalisasi ini menuntut kita memberikan respon yang cepat kepada publik," jelasnya.
Adapun narasumber pada kegiatan konsultasi publik ini, antara lain Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, dan Dosen Ilmu Komunikasi UI Dr. Eryanto.Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Kominfo-SP Seluruh Provinsi Se Indonesia Melalui Zoom, dan Kepala Biro Humas Kementrian/Lembaga Se Indonesia. Serta hadir secara langsung Dinas Kominfo-SP Kabupaten/Kota.
(TRI)
Berita Terkait
Sulsel
Pj Gubernur Sulsel Respon Dugaan Pelanggaran Seleksi Komisioner KPID-KI
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh akhirnya merespon proses seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) yang diduga bermasalah karena menuai pelangaran dan menyatakan segera melakukan kajian.
Kamis, 19 Sep 2024 23:48
News
Pj Gubernur Dukung Percepat Penarikan Alkes Bermerkuri di Sulsel
Pemerintah Provinsi Sulsel turut mendukung percepatan penarikan alat kesehatan (alkes) bermerkuri, yang ada di rumah sakit di wilayah Sulsel.
Kamis, 19 Sep 2024 10:59
News
Peringatan Maulid, Prof Zudan Ajak Teladani Nabi Muhammad SAW
Penjabat Gubernur Provinsi Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang berinisiatif menggelar perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW
Kamis, 19 Sep 2024 10:35
News
Pj Gubernur Apresiasi Inisiatif Kominfo dan Disdik Gelar Bimtek Tanda Tangan Elektronik
Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Plh Kadis Kominfo SP Sultan Rakib dan Dinas Pendidikan Sulsel menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) tanda tangan elektronik
Rabu, 18 Sep 2024 18:08
News
Tana Toraja Didorong Jadi Destinasi Pariwisata Kelas Dunia
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, mendorong Tana Toraja menjadi ikon pariwisata kelas dunia. Warisan budaya seperti upacara Rambu Solo, Ma’nene, dan Rumah Adat Tongkonan
Senin, 16 Sep 2024 18:51
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
KPU Jeneponto Tetapkan 290.912 DPT dan 567 TPS untuk Pilkada 2024
2
Bawaslu Lutim Tindaklanjuti Kasus Oknum Kadis Tak Netral di Pilkada 2024
3
Bantaeng Terima 4 Sertifikat Ekpresi Budaya Tradisional Komunal Kemenkumham
4
Ada 467 TPS, KPU Soppeng Tetapkan 181.181 DPT untuk Pilkada 2024
5
Bawaslu Gowa Temukan Indikasi 21 Kepala Desa Tak Netral di Pilgub Sulsel
6
KPU Takalar Matangkan Persiapan Pencabutan Nomor Urut Paslon
7
Pemilih Perempuan Dominan, KPU Makassar Tetapkan 1.037.164 DPT Pilwalkot 2024