Realisasi Pendapatan APBD Maros Tertinggi di Sulsel, Capai 52,58 Persen

MAROS - Kabupaten Maros mencatat realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi di Sulawesi Selatan hingga akhir Juli 2026. Realisasi pendapatan daerah mencapai 52,58 persen, tertinggi di antara seluruh pemerintah kabupaten/kota maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Capaian tersebut berdasarkan data realisasi pendapatan APBD pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Sulawesi Selatan yang dipaparkan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Realisasi pendapatan Kabupaten Maros juga melampaui rata-rata capaian pendapatan daerah di Sulawesi Selatan yang berada pada angka 41,07 persen.

Di bawah Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menempati posisi kedua dengan realisasi 52,39 persen, disusul Kabupaten Sinjai sebesar 51,75 persen. Kota Parepare mencatat realisasi 50,92 persen, Kabupaten Bulukumba 50,47 persen, dan Kabupaten Sidenreng Rappang 50,15 persen.

Sementara itu, Kota Makassar membukukan realisasi pendapatan sebesar 48,85 persen.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros, Ferdiansyah, mengatakan capaian tersebut menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan pendapatan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

"Di tengah efisiensi, tulang punggung keuangan daerah berada pada realisasi pendapatan, khususnya pendapatan asli daerah. Tentu ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja agar pendapatan APBD Maros dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan," kata Ferdiansyah, Minggu (26/7/2026).

Di sisi lain, sejumlah daerah masih mencatat realisasi pendapatan di bawah rata-rata provinsi. Kabupaten Takalar baru mencapai 47,08 persen, Kabupaten Bone 45,40 persen, Kabupaten Luwu Utara 44,67 persen, Kabupaten Pinrang 42,51 persen, hingga Kabupaten Gowa yang baru merealisasikan 27,78 persen.

Data tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan realisasi pendapatan antardaerah di Sulawesi Selatan. Hingga akhir Juli 2026, hanya beberapa pemerintah daerah yang mampu mencatat realisasi pendapatan di atas 50 persen, dengan Kabupaten Maros berada di posisi teratas.

Paparan realisasi pendapatan APBD tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, dalam Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Mendukung Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar melalui Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Akuntabel.