Jokowi Minta Penggunaan Anggaran Tepat Sasaran saat Buka Musrenbangnas
Tim Sindomakassar
Selasa, 07 Mei 2024 - 08:07 WIB
Presiden Joko Widodo hadir pada acara Musrenbangnas 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (06/05/2024). Foto: Humas Setkab
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan penggunaan anggaran agar tepat sasaran.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (06/05/2024) siang. Presiden didampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin.
Baca Juga: Jokowi Kunjungi Booth PLN di PEVS 2024, Dirut PLN Paparkan Kesiapan Ekosistem EV
“Kita harus betul-betul hati-hati dalam mengelola setiap rupiah anggaran yang kita miliki. Kita telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang, kita telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan masuk ke tahunan kita masing-masing juga telah memiliki Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tetapi yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki, ini yang belum. Oleh sebab itu, sinkronisasi itu menjadi kunci,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa, pemerintah daerah harus berbagi tugas dengan pemerintah pusat dalam menyelesaikan pembangunan proyek-proyek pemerintah di daerah. Misalnya ketika pemerintah pusat telah membangun bendungan, maka pembangunan irigasi primer, sekunder, dan tersier yang menghubungkan ke sawah-sawah, itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Membangun pelabuhan, pelabuhan dibangun oleh Kementerian Perhubungan, tapi jalan mestinya ini daerah, jalan menuju ke pelabuhannya, meskipun hanya pendek, mungkin hanya 5 km, hanya 4 km, tidak dikerjakan. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama. Semuanya harus in line dengan tadi RPJP, RPJM, RKP, semuanya in line, kementerian sampai ke daerah itu harus segaris,” tegasnya.
Presiden juga mengingatkan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang hadir untuk memberikan proyek pembangunan kepada daerah-daerah yang berkomitmen dan siap menyelesaikan proyek tersebut hingga tuntas. Untuk itu, sinkronisasi antara Sekretariat Daerah (Setda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi kunci dalam perencanaan pembangunan di daerah.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (06/05/2024) siang. Presiden didampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin.
Baca Juga: Jokowi Kunjungi Booth PLN di PEVS 2024, Dirut PLN Paparkan Kesiapan Ekosistem EV
“Kita harus betul-betul hati-hati dalam mengelola setiap rupiah anggaran yang kita miliki. Kita telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang, kita telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan masuk ke tahunan kita masing-masing juga telah memiliki Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tetapi yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki, ini yang belum. Oleh sebab itu, sinkronisasi itu menjadi kunci,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa, pemerintah daerah harus berbagi tugas dengan pemerintah pusat dalam menyelesaikan pembangunan proyek-proyek pemerintah di daerah. Misalnya ketika pemerintah pusat telah membangun bendungan, maka pembangunan irigasi primer, sekunder, dan tersier yang menghubungkan ke sawah-sawah, itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Membangun pelabuhan, pelabuhan dibangun oleh Kementerian Perhubungan, tapi jalan mestinya ini daerah, jalan menuju ke pelabuhannya, meskipun hanya pendek, mungkin hanya 5 km, hanya 4 km, tidak dikerjakan. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama. Semuanya harus in line dengan tadi RPJP, RPJM, RKP, semuanya in line, kementerian sampai ke daerah itu harus segaris,” tegasnya.
Presiden juga mengingatkan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang hadir untuk memberikan proyek pembangunan kepada daerah-daerah yang berkomitmen dan siap menyelesaikan proyek tersebut hingga tuntas. Untuk itu, sinkronisasi antara Sekretariat Daerah (Setda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi kunci dalam perencanaan pembangunan di daerah.