PPDB 2024 : Laju Antara Juknis dan Modus

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan



Beragam potensi maladministrasi terjadi dalam penyelenggaraan Penerima Peserta Didik Baru (PPDB). Di antara modus yang kerap kali digunakan adalah perpindahan data calon peserta didik ke Kartu Keluarga lain yang berdomisili dekat dengan sekolah tujuan.

Dengan demikian, secara dokumen calon siswa tersebut akan terkesan memenuhi persyaratan zonasi yaitu KK minimal 1 tahun pada saat pendaftaran PPDB. Namun, secara substansi mencederai hak dan rasa keadilan para calon siswa lain yang secara faktual telah tinggal menetap/berdomisili di wilayah tersebut sejak lama.

Fatalnya, modus perpindahan data calon peserta didik sebagai Famili Lain dilakukan padahal diketahui Kartu Keluarga orang tua calon peserta didik tersebut masih berada dalam satu kota/kabupaten yang sama. Namun, dengan dalih telah memenuhi ketentuan prosedural, praktik culas ini berjalan mulus selama bertahun-tahun.

Jalur Zonasi yang seyogianya memprioritaskan penerimaan siswa berdasarkan jarak rumah siswa dengan sekolah, dengan tujuan menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah justru menimbulkan perilaku penyelundupan hukum. Ya, modusnya mengelabui persyaratan yang telah ditetapkan, yang malah menjadikan jalur zonasi kontra produktif dari tujuan asalnya.