Calon Pimpinan KPK Paling Banyak dari Kalangan Akademisi
Tim SINDOmakassar
Kamis, 25 Juli 2024 - 14:59 WIB
Panitia seleksi (pensel) telah mengumumkan hasil seleksi administrasi calon pimpinan dan dewas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), paling banyak untuk capim dari kalangan akademisi.
Diketahui pendaftar Capim dan Dewas KPK sebanyak 525 orang yang lolos seleksi administrasi. Dari jumlah tersebut, 236 orang lulus Seleksi Administrasi Capim KPK dan 146 lulus administrasi sebagai calon Dewas KPK.
Baca Juga: Berkunjung ke Gowa, Tim Korsupgah KPK RI Disebut Bantu Daerah Cegah Tipikor
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Yusuf Ateh mengumumkan hasil seleksi administrasi tersebut.
Berdasarkan komposisi pendaftar Capim KPK, 50 orang berasal dari akademisi, 6 orang dari BUMN, 17 orang dari hakim, 11 orang dari jaksa, 16 orang dari Polri, 4 orang dari lembaga negara lain, 26 orang PNS.
Lalu 36 orang praktisi, 12 orang swasta, 3 orang dari TNI, 39 dari auditor, 8 orang dari LSM, dan 8 orang dari profesi yang lain. Sedangkan untuk Dewas, 28 orang berasal dari akademisi, 2 orang dari BUMN, 26 orang dari hakim, 7 orang dari jaksa, 7 orang dari Polri, 1 orang dari lembaga negara lain, 17 orang PNS.
Lalu 12 orang praktisi, 11 orang swasta, 1 orang dari TNI, 19 dari auditor, 1 orang dari LSM, dan 14 orang dari profesi yang lain.
Diketahui pendaftar Capim dan Dewas KPK sebanyak 525 orang yang lolos seleksi administrasi. Dari jumlah tersebut, 236 orang lulus Seleksi Administrasi Capim KPK dan 146 lulus administrasi sebagai calon Dewas KPK.
Baca Juga: Berkunjung ke Gowa, Tim Korsupgah KPK RI Disebut Bantu Daerah Cegah Tipikor
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Yusuf Ateh mengumumkan hasil seleksi administrasi tersebut.
Berdasarkan komposisi pendaftar Capim KPK, 50 orang berasal dari akademisi, 6 orang dari BUMN, 17 orang dari hakim, 11 orang dari jaksa, 16 orang dari Polri, 4 orang dari lembaga negara lain, 26 orang PNS.
Lalu 36 orang praktisi, 12 orang swasta, 3 orang dari TNI, 39 dari auditor, 8 orang dari LSM, dan 8 orang dari profesi yang lain. Sedangkan untuk Dewas, 28 orang berasal dari akademisi, 2 orang dari BUMN, 26 orang dari hakim, 7 orang dari jaksa, 7 orang dari Polri, 1 orang dari lembaga negara lain, 17 orang PNS.
Lalu 12 orang praktisi, 11 orang swasta, 1 orang dari TNI, 19 dari auditor, 1 orang dari LSM, dan 14 orang dari profesi yang lain.