Kemenkum Sulsel Dorong Percepatan Pendirian Koperasi Merah Putih di Sulsel
Tim SINDOmakassar
Minggu, 18 Mei 2025 - 21:14 WIB
Percepatan pendirian koperasi Merah Putih di seluruh desa dan keluarahan di wilayah Indonesia terus diupayakan. Termasuk di Provinsi Susel yang seluruh stakeholdernya bekerja secara maksimal.
Percepatan pendirian koperasi Merah Putih di seluruh desa dan keluarahan di wilayah Indonesia terus diupayakan. Termasuk di Provinsi Susel yang seluruh stakeholdernya bekerja secara maksimal.
Salah satunya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel). Mereka bahkan menggelar Rapat Koordinasi Langkah Percepatan Pendirian Badan Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Sulawesi Selatan. Rapat yang berlangsung dipimpin langsung oleh Kakaknwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Kanwil Kemenkum Sulsel serta Ketua Pengurus Wilayah dan seluruh Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sulawesi Selatan, baik secara langsung maupun virtual.
Andi Basmal Pada Kesempatan ini menekankan pentingnya percepatan proses pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang direncanakan akan diluncurkan secara resmi pada 12 Juli 2025. "Untuk Sulawesi Selatan, kita menargetkan proses pendirian selesai pada pertengahan Juni 2025," ungkap Basmal.
Sulawesi Selatan sendiri memiliki 3.080 desa/kelurahan yang harus mendirikan koperasi dengan dukungan 738 notaris yang tersebar di seluruh wilayah provinsi. Ia mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aspek hukum dalam proses pendirian koperasi. "Semua prosedur harus sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari," tegasnya.
Terkait pembiayaan, Basmal menyampaikan bahwa sesuai dengan kesepakatan, biaya pembuatan akta ditetapkan tidak terlalu membebani. "Kami berharap para notaris dapat membantu memberi keringanan biaya bagi desa yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan akta," tambahnya.
Menanggapi kekhawatiran notaris tentang perlindungan hukum jika di kemudian hari terjadi permasalahan hukum, Kanwil Kemenkum Sulsel berencana melakukan audiensi dengan pihak Kepolisian Daerah dan Kejaksaan. "Jika diperlukan, akan dibuat nota kesepahaman untuk memberikan perlindungan hukum bagi notaris," kata Basmal.
Salah satunya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel). Mereka bahkan menggelar Rapat Koordinasi Langkah Percepatan Pendirian Badan Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Sulawesi Selatan. Rapat yang berlangsung dipimpin langsung oleh Kakaknwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Kanwil Kemenkum Sulsel serta Ketua Pengurus Wilayah dan seluruh Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sulawesi Selatan, baik secara langsung maupun virtual.
Andi Basmal Pada Kesempatan ini menekankan pentingnya percepatan proses pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang direncanakan akan diluncurkan secara resmi pada 12 Juli 2025. "Untuk Sulawesi Selatan, kita menargetkan proses pendirian selesai pada pertengahan Juni 2025," ungkap Basmal.
Sulawesi Selatan sendiri memiliki 3.080 desa/kelurahan yang harus mendirikan koperasi dengan dukungan 738 notaris yang tersebar di seluruh wilayah provinsi. Ia mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aspek hukum dalam proses pendirian koperasi. "Semua prosedur harus sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari," tegasnya.
Terkait pembiayaan, Basmal menyampaikan bahwa sesuai dengan kesepakatan, biaya pembuatan akta ditetapkan tidak terlalu membebani. "Kami berharap para notaris dapat membantu memberi keringanan biaya bagi desa yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan akta," tambahnya.
Menanggapi kekhawatiran notaris tentang perlindungan hukum jika di kemudian hari terjadi permasalahan hukum, Kanwil Kemenkum Sulsel berencana melakukan audiensi dengan pihak Kepolisian Daerah dan Kejaksaan. "Jika diperlukan, akan dibuat nota kesepahaman untuk memberikan perlindungan hukum bagi notaris," kata Basmal.