Prof Husain Syam Siapkan Program Jitu Atasi Stunting di Sulbar
Ansar Jumasang
Selasa, 14 Maret 2023 - 19:31 WIB
Prof Husain Syam saat menghadiri HUT Kabupaten Mamasa beberapa waktu lalu. Foto: Sindo Makassar/Maman Sukirman
Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan prevalensi balita stunting tertinggi kedua di Indonesia pada 2022 hingga saat ini.
Melihat hal tersebut Prof Husain Syam memiliki tiga program jitu dalam mengatasi stunting di Provinsi Sulawesi Barat.
Baca Juga: Pj Gubernur Sulbar Pantau Keluarga Berisiko Stunting
Dirinya menyebut tiga hal itu, yakni pertama, pendidikan yang berkualitas, kedua layanan kesehatan harus jelas, dan ketiga hadirkan usaha ekonomi masyarakat (UKM) yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Apabila ketiga hal ini bisa dikontrol dengan baik, maka stunting bisa jalan sendiri, bisa redam dengan sendirinya," tutur Rerktor UNM yang kerap disapa PHS itu, Selasa (14/3/2023).
Paling utama, kata PHS pada sektor pendidikan mesti menjadi fokus utama yang perlu diseriusi. Hal itu dikarenakan stunting bisa naik atau turun itu ada sektor pendidikan. "Jadi jika ini diseriusi maka akan menurun dengan sendirinya itu," ucapnya.
"Namun demikian tetap diperlukan sebuah program strategis dan kordinasi semua pihak pemangku kepentingan, dengan data yang presisi," sambung PHS.
Melihat hal tersebut Prof Husain Syam memiliki tiga program jitu dalam mengatasi stunting di Provinsi Sulawesi Barat.
Baca Juga: Pj Gubernur Sulbar Pantau Keluarga Berisiko Stunting
Dirinya menyebut tiga hal itu, yakni pertama, pendidikan yang berkualitas, kedua layanan kesehatan harus jelas, dan ketiga hadirkan usaha ekonomi masyarakat (UKM) yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Apabila ketiga hal ini bisa dikontrol dengan baik, maka stunting bisa jalan sendiri, bisa redam dengan sendirinya," tutur Rerktor UNM yang kerap disapa PHS itu, Selasa (14/3/2023).
Paling utama, kata PHS pada sektor pendidikan mesti menjadi fokus utama yang perlu diseriusi. Hal itu dikarenakan stunting bisa naik atau turun itu ada sektor pendidikan. "Jadi jika ini diseriusi maka akan menurun dengan sendirinya itu," ucapnya.
"Namun demikian tetap diperlukan sebuah program strategis dan kordinasi semua pihak pemangku kepentingan, dengan data yang presisi," sambung PHS.